MediaJustitia.com: Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) menggelar demo di kawasan Gedung DPR, Jakarta, mulai pagi hari ini. Sebanyak 1.713 personel Polda Metro Jaya dikerahkan untuk mengamankan jalannya demo tersebut.
“Polda Metro mengamankan dengan libatkan 1.713 personel,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko saat dihubungi, Rabu (25/1/2023).
PPDI akan mengusung 11 tuntutan. Diantaranya, meminta pemerintah pusat untuk mengakui perangkat desa sebagai pegawai tetap (dengan peraturan khusus). Yakni dengan dibuktikan, seperti adanya Nomor Induk Aparatur Desa (NIAD). Demikian diungkapkan koordinator demo nasional, Cacuk Suryadi, Selasa (24/1/2023).
Menurutnya, sebanyak 57.225 orang perangkat desa dari 134 kabupaten di Indonesia, yang menggunakan 890 bus dan 102 armada carteran, dipastikan akan bergerak ke Gedung DPR/MPR RI.
Polisi mengimbau masyarakat agar tertib dalam lalu lintas. Serta menghargai hak-hak masyarakat secara umum untuk bisa menjalankan aktivitasnya dengan lancar.
“Polri akan mengamankan untuk memberikan pelayanan dalam penyampaian pendapat saudara saudara dari elemen Persatuan Perangkat Desa Indonesia,” tuturnya.
Terpisah, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin mengatakan bahwa situasi arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto pagi ini terpantau padat imbas demo tersebut.
Untuk saat ini, jalur yang digunakan hanya jalur TransJakarta. Terdapat pengalihan arus lalu lintas dari Semanggi menuju Slipi.
“Saat ini hanya jalur busway yang digunakan. Tapi karena massanya cukup banyak, mungkin dialihkan. Sekaligus diinformasikan ke masyarakat yang dari arah Semanggi ke Slipi, dibelokkan ke arah gerbang pemuda,” tuturnya.
Berikut rute pengalihan arus sekitar DPR sebagai berikut:
Artikel ini telah terbit sebagian di Detik dan HarianMerapi