Mediajustitia.com – Para hakim di seluruh Indonesia melakukan aksi solidaritas untuk menuntut kenaikan gaji dan tunjangan, yang memicu perhatian dan reaksi dari berbagai kalangan. Aksi ini menjadi sorotan khusus dari para aktivis hukum yang khawatir akan dampak negatif yang mungkin timbul.
Parlin Bayu Hutabarat, seorang aktivis hukum dari Palangka Raya, Kalimantan Tengah, menilai bahwa kesejahteraan hakim memiliki hubungan yang kuat dengan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Menurutnya, masalah ini semakin mendesak karena hakim memegang peran penting dalam menjaga integritas dan kelancaran proses penegakan hukum di masyarakat.
“Jika kesejahteraan hakim tidak memadai, hal ini berpotensi memicu perilaku negatif di kalangan mereka,” kata Parlin kepada Kompas.com di Palangka Raya.
Parlin menjelaskan bahwa salah satu perilaku negatif yang ia khawatirkan adalah kecenderungan para hakim untuk bersikap malas saat memimpin persidangan. Sikap ini, menurutnya, dapat menurunkan kualitas putusan yang dibuat, sehingga hasilnya tidak memenuhi tujuan utama pengadilan, yaitu memberikan kepastian hukum, manfaat, dan keadilan bagi masyarakat.
Selain itu, Parlin juga menyoroti bahwa gaji yang rendah bisa mendorong munculnya perilaku korupsi di kalangan hakim saat menangani perkara. Ia menegaskan bahwa pemerintah perlu segera memperbaiki kesejahteraan para hakim dengan menaikkan gaji mereka.
Namun, ia juga menekankan bahwa para hakim harus berkomitmen menjaga integritas dan menghindari gaya hidup mewah.
Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Palangka Raya, Kartika Candrasari, juga turut menggarisbawahi pentingnya perhatian terhadap kesejahteraan hakim. Menurutnya, peningkatan gaji dan fasilitas bagi para hakim bisa menjadi momentum untuk memperkuat integritas mereka, serta menjaga reputasi dan martabat lembaga peradilan.
“Dengan kesejahteraan yang lebih baik, para hakim diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik dan adil,” ungkap Kartika.
Aksi solidaritas ini menggugah perhatian banyak pihak, dan mendorong diskusi lebih lanjut mengenai pentingnya kesejahteraan dan integritas dalam proses penegakan hukum di Indonesia.
Berita ini telah terbit di kompas.com