Ratusan Mahasiswa Gelar Aksi “Indonesia Gelap”, Pemerintah Diminta Bertindak!

Mediajustitia.com – Ratusan mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil menggelar aksi demonstrasi bertajuk “Indonesia Gelap” di Kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Senin (17/2). Aksi ini merupakan bagian dari gerakan serentak di berbagai daerah di Indonesia sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan rakyat.

Tagar #IndonesiaGelap yang menjadi slogan utama aksi ini telah viral di media sosial sejak awal Februari 2025. Menurut akun media sosial BEM Seluruh Indonesia (@bemsi.official), demonstrasi ini dilaksanakan di berbagai kota besar termasuk Bandung, Lampung, Surabaya, Malang, Samarinda, Banjarmasin, Aceh, dan Bali.

Latar Belakang Gerakan #IndonesiaGelap

Tagar #IndonesiaGelap pertama kali muncul sebagai bentuk kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap bermasalah, seperti aturan penjualan LPG 3 kg yang berdampak pada kelangkaan gas, pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat efisiensi anggaran, serta penghapusan tunjangan dosen dan tenaga pendidik. Gerakan ini menggambarkan keprihatinan masyarakat terhadap masa depan bangsa yang dinilai semakin tidak menentu.

Salah satu unggahan warganet di media sosial X/Twitter, @eno****a_, menuliskan, “Aksi sampai gelap, soalnya Indonesia udah gelap dari segala aspek gara-gara orang rakus yang berkuasa.” Sementara itu, akun BEM Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) menegaskan, “Saat masa depan negara diselimuti oleh kegelapan yang kian pekat karena ulah penguasa yang culas dan inkompeten, maka diam bukanlah pilihan! #IndonesiaGelap.”

13 Tuntutan Mahasiswa dalam Aksi “Indonesia Gelap”

Dalam aksi ini, mahasiswa dari berbagai universitas yang tergabung dalam BEM Seluruh Indonesia mengajukan 13 tuntutan kepada pemerintah. Berikut adalah poin-poin tuntutan mereka:

1. Ciptakan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis serta batalkan pemangkasan anggaran pendidikan.
2. Cabut Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai tidak berpihak pada rakyat serta dorong reforma agraria sejati.
3. Tolak revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang dianggap membungkam kebebasan akademik.
4. Hapuskan multifungsi ABRI dalam sektor sipil demi menjaga kehidupan demokratis.
5. Sahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat untuk perlindungan hukum atas tanah dan budaya mereka.
6. Cabut Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang dianggap merugikan anggaran pendidikan dan kesehatan.
7. Evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tepat sasaran dan tidak menjadi alat politik.
8. Realisasikan tunjangan kinerja dosen untuk meningkatkan kesejahteraan akademisi.
9. Mendesak Presiden mengeluarkan Perppu tentang Perampasan Aset untuk pemberantasan korupsi.
10. Tolak revisi UU TNI, Polri, dan Kejaksaan yang dinilai memperkuat impunitas aparat.
11. Lakukan efisiensi dan rombak pejabat Kabinet Merah Putih yang dianggap bermasalah.
12. Tolak revisi peraturan DPR yang berpotensi memunculkan kesewenang-wenangan.
13. Lakukan reformasi menyeluruh terhadap Polri guna menghilangkan budaya represif dan meningkatkan profesionalisme.

Aksi Ricuh dan Respons Aparat

Dalam aksi yang berlangsung di Jakarta, sempat terjadi ketegangan antara mahasiswa dan aparat kepolisian. Sejumlah mahasiswa melempar botol plastik, bilah kayu, dan sampah ke arah polisi, sementara asap tebal dari ban yang dibakar menyelimuti area demonstrasi. Aparat kepolisian berulang kali meminta massa untuk membubarkan diri, namun mendapat sorakan dan penolakan dari demonstran.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, menyatakan bahwa pihaknya telah mengerahkan 1.623 personel gabungan untuk mengamankan jalannya aksi. Petugas yang terdiri dari anggota Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, dan Pemprov DKI Jakarta ditempatkan di titik-titik strategis seperti Patung Kuda hingga depan Istana Negara.

Setelah negosiasi berlangsung, massa aksi akhirnya membubarkan diri sekitar pukul 20.25 WIB dan arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Barat kembali normal.

Demonstrasi Lanjutan

Koordinator aksi, Bagas Wisnu, menegaskan bahwa demonstrasi ini bukan sekadar bentuk protes, tetapi juga pengawalan terhadap kebijakan pemerintah agar lebih berpihak kepada rakyat. “Aksi ini merupakan panggilan kepada seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal jalannya pemerintahan demi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.

Aksi unjuk rasa “Indonesia Gelap” dijadwalkan berlangsung hingga Kamis (20/2) dengan agenda demonstrasi terpusat secara nasional. Para mahasiswa berjanji akan terus menggelar aksi jika tuntutan mereka tidak ditanggapi oleh pemerintah.

“Jika tidak ada langkah konkret dari pemerintah, kami akan kembali turun ke jalan. Hidup rakyat sipil! Hidup rakyat Indonesia!” tegas Bagas.

Dengan gelombang aksi yang terus berlanjut, publik menanti bagaimana respons pemerintah terhadap tuntutan yang disuarakan mahasiswa dan masyarakat sipil ini.