MediaJustitia.com: Selasa (10/02/2025), Pengadilan Tinggi Palangkaraya mengadakan Sidang Pleno Laporan tahunan 2024 sebagai perwujudan komitmen transparansi dan akuntabilitas publik.
Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya, Dr. Hj. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H., membuka kegiatan dengan memaparkan lima indikator utama kepercayaan publik terhadap pengadilan, yakni:
- Penyelesaian perkara perdata 100%
- Penyelesaian perkara pidana 100%
- Penyelesaian perkara pidana khusus 100%
- Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi 25%
- Indeks kepuasan responden terhadap pengadilan tingkat pertama mencapai 3,76
“Dalam pencapaian kinerja, bidang penanganan perkara perdata mencapai 97%, pidana 98%, dan tindak pidana korupsi (tipikor) 100%. Selain itu, pengiriman salinan putusan juga terlaksana tepat waktu dengan persentase 100%. Indeks Kepuasan asyarakat (IKM) pun memperoleh nilai 94% dengan kategori sangat baik,” pungkas Dr. Diah.
Adapun sepanjang tahun 2024, Pengadilan Negeri se-wilayah hukum Kalimantan Tengah menangani 2.931 perkara pidana dengan 2.621 perkara telah diputus dan 306 perkara masih tersisa, mencapai target penyelesaian sebesar 89,52%.
“Kami berharap tingkat mediasi akan meningkat dengan adanya program Mediator non-Hakim prioritas damai,” lanjutnya.
Dr. Diah turut menyampaikan apresiasi kepada Kapolda di seluruh wilayah Pengadilan Negeri dan pihak terkait atas 49 pelaksanaan eksekusi yang berhasil dilaksanakan.
Pada 2024, program Pos Bantuan Hukum (Posbakum) mencatat pencapaian signifikan dengan penyelenggaraan sidang keliling di lima satuan kerja. Dari total anggaran sebesar Rp 282.683.000, telah terealisasi Rp 281.953.115 atau 99,74%. Selain itu, program layanan prodeo memungkinkan masyarakat kurang mampu mendapatkan layanan hukum secara gratis.
Dari sisi pendapatan negara bukan pajak (PNBP), Pengadilan Tinggi Palangkaraya berhasil mengumpulkan Rp 647.894.593 sepanjang tahun 2024. Pengembangan layanan digital juga semakin diperkuat dengan implementasi sistem e-court untuk tiga jenis perkara, yaitu perkara bantahan, permohonan, dan upaya hukum banding. Selain itu, program e-Berpadu (Elektronik Berkas Pidana Terpadu) juga diterapkan melalui kerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan, memastikan efisiensi dalam penanganan perkara pidana.
Prestasi dan Harapan ke Depan
Pengadilan Tinggi Palangkaraya kembali meraih peringkat kedua secara nasional dalam kinerja pengadilan dari tahun 2020 hingga 2024. Dalam sambutannya, Gubernur Kalimantan Tengah, H. Sugianto Sabran, yang diwakili oleh Wakil Gubernur H. Edy Pratowo, S.Sos., MM., mengapresiasi pencapaian pengadilan dalam menyelesaikan perkara tepat waktu serta meningkatkan indeks kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan.
“Dari laporan sidang yang sudah kita lihat, sudah baik dan tingkat perkara yang sudah putus dan selesai per tahun 2024 telah terpenuhi. Seluruh perkara berhasil diselesaikan dengan tepat waktu dan meningkatkan indeks kemampuan masyarakat terhadap Pengadilan Tinggi. Hal ini sudah termasuk dalam kategori sangat baik,” ujarnya.
Lebih lanjut, H. Edy Pratowo berharap agar sinergi dan kolaborasi antara kejaksaan, kepolisian, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses peradilan dapat terus ditingkatkan untuk mewujudkan sistem peradilan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.
Loading ...