DETAIL PERATURAN
Jenis
Putusan Mahkamah Agung
Entitas
Mahkamah Agung
Nomor
1054
Tahun
2019
Judul
Putusan Mahkamah Agung Nomor 1054 K/PID.SUS/2019
Ditetapkan Tanggal
Diundangkan Tanggal
Berlaku Tanggal
Tema
Halaman ini telah diakses 10 kali
Array
STATUS
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1054 K/PID.SUS/2019
|
|
| Nomor | 1054 K/PID.SUS/2019 |
| Tingkat Proses | Kasasi |
| Klasifikasi | Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara |
| Kata Kunci | KesehatanlelangKKNmark up harga |
| Tahun | 2019 |
| Tanggal Register | — |
| Lembaga Peradilan | MAHKAMAH AGUNG |
| Jenis Lembaga Peradilan | MA |
| Hakim Ketua | Salman Luthan |
| Hakim Anggota | H. Syamsul Rakan Chaniago, Mohamad Askin |
| Panitera | - Arman Surya Putra |
| Amar | Lain-lain |
| Amar Lainnya | TDW = TOLAK, JPU = KABUL |
| Catatan Amar | Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / TERDAKWA :LUANNA WIRIAWATY tersebut;? Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I /PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA TIMURtersebut; |
| Tanggal Musyawarah | 9 April 2019 |
| Tanggal Dibacakan | 9 April 2019 |
| Kaidah | Esensi dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tidak lagi dibedakan, di mana tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) diberlakukan untuk subjek hukum yang tidak memiliki kewenangan, jabatan, atau kedudukan, sedangkan Pasal 3 diberlakukan terhadap subjek hukum yang memiliki kewenangan, jabatan, atau kedudukan. Dasar pemikiran yurisprudensi tersebut dinilai oleh Kamar Pidana memiliki kecacatan yuridis dalam kebijakan legislatif mengenai ketentuan di Pasal 3 yang seharusnya subjek hukum dengan kewenangan, jabatan atau kedudukan yang mendapat gaji dan fasilitas negara seharusnya mendapat pemberatan pidana, namun ketentuan dalam undang-undang justru mengancam sanksi pidana yang lebih ringan pada Pasal 3 dibandingkan dengan Pasal 2 ayat (1). Penerapan asas lex specialis derogate legi generali dalam menilai relasi antara Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 3 juga tidak dapat dibenarkan karena ketentuan keduanya sama persis dan hanya sifat melawan hukum pada Pasal 3 merupakan bagian dari sifat melawan hukum Pasal 2 ayat (1). |
| Status | Berkekuatan Hukum Tetap |
| Abstrak | Dalam perkara ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Putusan tersebut diubah pada tingkat banding oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengenai lamanya Pidana yang dijatuhkan dan denda kepada Terdakwa. Mahkamah Agung membatalkan putusan judex facti. Dalam pertimbangan hukumnya, MA berpendapat, esensi dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tidak lagi dibedakan, di mana tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) diberlakukan untuk subjek hukum yang tidak memiliki kewenangan, jabatan, atau kedudukan, sedangkan Pasal 3 diberlakukan terhadap subjek hukum yang memiliki kewenangan, jabatan, atau kedudukan. Dasar pemikiran yurisprudensi tersebut dinilai oleh Kamar Pidana memiliki kecacatan yuridis dalam kebijakan legislatif mengenai ketentuan di Pasal 3 yang seharusnya subjek hukum dengan kewenangan, jabatan atau kedudukan yang mendapat gaji dan fasilitas negara seharusnya mendapat pemberatan pidana, namun ketentuan dalam undang-undang justru mengancam sanksi pidana yang lebih ringan pada Pasal 3 dibandingkan dengan Pasal 2 ayat (1). Penerapan asas lex specialis derogate legi generali dalam menilai relasi antara Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 3 juga tidak dapat dibenarkan karena ketentuan keduanya sama persis dan hanya sifat melawan hukum pada Pasal 3 merupakan bagian dari sifat melawan hukum Pasal 2 ayat (1). |
Baca Juga