Putusan Mahkamah Agung Nomor 1769 K/Pid.Sus/2019

DETAIL PERATURAN
Jenis
Putusan Mahkamah Agung
Entitas
Mahkamah Agung
Nomor
1769
Tahun
2019
Judul
Putusan Mahkamah Agung Nomor 1769 K/Pid.Sus/2019
Ditetapkan Tanggal
Diundangkan Tanggal
Berlaku Tanggal
Tema
Halaman ini telah diakses 4 kali
Array
FILE PERATURAN
MediaJustitia-Putusan-Mahkamah-Agung-Nomor-1769-KPid.Sus2019.pdf
Download (1)
STATUS

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1769 K/Pid.Sus/2019
Tanggal 8 Juli 2019 — ASAI Bin SIYAN
Nomor 1769 K/Pid.Sus/2019
Tingkat Proses Kasasi
Klasifikasi Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Kata Kunci Penyimpangan alokasi danadana operasional dan pembangunan desa
Tahun 2019
Tanggal Register —
Lembaga Peradilan MAHKAMAH AGUNG
Jenis Lembaga Peradilan MA
Hakim Ketua H. Suhadi
Hakim Anggota Krisna Harahap, Abdul Latief
Panitera - Agustina Dyah Prasetyaningsih
Amar Lain-lain
Amar Lainnya TDW = TOLAK, JPU = KABUL
Catatan Amar Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa ASAI BinSIYAN tersebut ;- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Paser tersebut ;
Tanggal Musyawarah 8 Juli 2019
Tanggal Dibacakan 8 Juli 2019
Kaidah Unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain" tidak diartikan hanya membuat diri sendiri orang lain benar-benar menjadi kaya, namun cukup dimaknai dengan adanya pertambahan kekayaan.
Status Berkekuatan Hukum Tetap
Abstrak Perkara ini berhubungan dengan pengalokasian Dana Desa yang merugikan keuangan negara yang dianggap bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Di tingkat pertama, perkara ini diadili pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan Terdakwa bersalah. Putusan tersebut kemudian diubah di tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sepanjang mengenai pasal yang dikenakan. Pada tingkat kasasi, MA berpendapat, kehidupan ekonomi Terdakwa tidak menunjukkan perubahan yang mencolok saat dana ADD belum cair ataupun ketika dana ADD sudah cair sehingga perbuatan Terdakwa lebih tepat telah menguntungkan diri sendiri dan orang lain, adalah pertimbangan yang keliru. Pengertian “memperkaya diri sendiri atau orang lain” tidak diartikan membuat diri sendiri atau orang lain benar-benar menjadi kaya, tetapi cukup dimaknai dengan adanya pertambahan kekayaan.
Baca Juga
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Bank Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indoensia Nomor 22/14/PBI/2020 tentang Operasi Moneter
Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan KesehatanPresiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.05/2014 Tahun 2014 tentang Pembubaran dan Likuidasi Dana Pensiun