PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 321 K/PID.SUS/2019

DETAIL PERATURAN

Jenis

Putusan Mahkamah Agung

Entitas

Mahkamah Agung

Nomor

321

Tahun

2019

Judul

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 321 K/PID.SUS/2019

Ditetapkan Tanggal

Diundangkan Tanggal

Berlaku Tanggal

Tema

Halaman ini telah diakses 13 kali

Array

FILE PERATURAN

MEDIAJUSTITIA-PUTUSAN-MAHKAMAH-AGUNG-NOMOR-321-KPID.SUS2019.pdf

STATUS

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 321 K/Pid.Sus/2019 Tanggal 15 April 2019 — GATOT SOENYOTO, S.H., M.Hum;
Nomor	321 K/Pid.Sus/2019
Tingkat Proses	Kasasi
Klasifikasi	Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Kata Kunci	Lalai melakukan pengawasan
Tahun	2019
Tanggal Register	—
Lembaga Peradilan	MAHKAMAH AGUNG
Jenis Lembaga Peradilan	MA
Hakim Ketua	Salman Luthan
Hakim Anggota	Leopold Luhut Hutagalung, H. Syamsul Rakan Chaniago
Panitera	Rozi Yhond Roland
Amar	Tolak Perbaikan
Catatan Amar	Tolak Perbaikan
Tanggal Musyawarah	15 April 2019
Tanggal Dibacakan	15 April 2019
Kaidah	Terdapat cacat yuridis dalam konstruksi Pasal 3 UU Tipikor, di mana subjek hukum yang memiliki kewenangan, gaji, dan fasilitas seharusnya mendapat pemberatan pidana, namun Pasal 3 justru mengatur ancaman pidana yang lebih ringan daripada Pasal 2. Menerapkan asas lex specialis derogate legi generali antara Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 3 juga tidak tepat karena sifat melawan hukum pada Pasal 3 merupakan bagian dari sifat melawan hukum dari Pasal 2 ayat (1), namun keduanya tidak mengatur hal yang persis sama. Karenanya, esensi dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 tidak lagi dibedakan. Kesepakatan Kamar Pidana MA juga menyepakati batas nilai kerugian negara sebagai salah satu faktor penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3.
Status	Berkekuatan Hukum Tetap
Abstrak	Putusan ini merupakan putusan di tingkat kasasi dari perkara yang diadili di Pengadilan Negeri Surabaya dan diubah di Pengadilan Tinggi Surabaya dengan meniadakan pidana denda. Terdakwa adalah pejabat pada Dinas Pendidikan yang berposisi sebagai Plt. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan kontraktor untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan. Terdakwa lalai melakukan pengawasan terhadap kegiatan, namun pelaporan kegiatan tetap dibuat seolah sesuai dengan jadwal dan program yang disetujui. Di tingkat kasasi, Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa alasan judex facti membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tidak dapat dibenarkan. Mahkamah Agung berpendapat pertimbangan tersebut tidak sesuai dengan hasil Kesepakatan Kamar Pidana yang mempersamakan esensi dari Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan Pasal 3 UU Tipikor.

Baca Juga

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indoensia Nomor 22/14/PBI/2020 tentang Operasi Moneter

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan KesehatanPresiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.05/2014 Tahun 2014 tentang Pembubaran dan Likuidasi Dana Pensiun