DETAIL PERATURAN
Jenis
Pengadilan Tinggi
Entitas
Pengadilan Tinggi Jakarta
Nomor
21
Tahun
2018
Judul
Putusan PT Jakarta Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI
Ditetapkan Tanggal
Diundangkan Tanggal
Berlaku Tanggal
Tema
Halaman ini telah diakses 25 kali
Array
STATUS
Putusan PT JAKARTA Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI
|
|
| Nomor | 21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI |
| Tingkat Proses | Banding |
| Klasifikasi | Pidana Khusus Korupsi |
| Kata Kunci | |
| Tahun | 2018 |
| Tanggal Register | 3 September 2018 |
| Lembaga Peradilan | PT JAKARTA |
| Jenis Lembaga Peradilan | PT |
| Hakim Ketua | Elang Prakoso Wibowo |
| Hakim Anggota | 2.i Nyoman Adi Juliasa, 4.lafat Akbar, 1.mohammad Zubaidi Rahmat, 3. Hj. Reny Halida Ilham Malik |
| Amar | Lain-lain |
| Amar Lainnya | MENGUBAH |
| Catatan Amar | M E N G A D I L I- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan Penasihat Hukum Terdakwa ;- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 Juli 2018 Nomor : 26/PID.SUS/TPK/2018/PN.JKT.PST. sekedar mengenai lamanya Pidana yang dijatuhkan dan denda kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :1. Menyatakan bahwa Terdakwa Luana Wiriawaty tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;2. Membebaskan Terdakwa Luana Wiriawaty dari Dakwaan Primair tersebut ;3. Menyatakan Terdakwa Luana Wiriawaty telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut;4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Luana Wiriawaty dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;5. Menghukum PT. Djaya Bima Agung untuk membayar uang pengganti kepada Negara cq. Direkrorat Bina Kesehatan Keluarga Berencana Jalur Pemerintah pada Deputi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN sebesar Rp.72.452.764.842,60,- (tujuh puluh dua milyar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah dan enam puluh sen) untuk Pengadaan Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter Tahun Anggaran 2014 dan sebesar Rp.38.808.533.312,24,- (tiga puluh delapan milyar delapan ratus delapan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua belas rupiah dan dua puluh empat sen), untuk Pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahun Plus Inserter Tahun Anggaran 2015 dikurangi dengan uang pengembalian oleh Terdakwa Luanna Wiriawaty selaku Direktur PT. Djaya Bima Agung sebesar Rp.5.500.000.000.- (lima milyar lima ratus juta rupiah), dan uang pengembalian dari Yenny Wiriawaty selaku komisaris PT Djaya Bima Agung sebesar Rp.5.500.000.000.- (lima milyar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila PT. Djaya Bima Agung tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;6. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; |
| Tanggal Musyawarah | — |
| Tanggal Dibacakan | 19 Oktober 2018 |
| Kaidah | — |
| Abstrak | |
Baca Juga