MediaJustitia.com: Dalam jumpa pers usai menghadiri rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menyampaikan Pemerintah meyakini tidak bakal terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan pasal pidana penyerangan harkat dan martabat presiden serta penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum […]
MediaJustitia.com: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mendesak DPR menunda pengesahan draf RKUHP karena masih banyak pasal yang bermasalah. Diketahui, DPR RI segera mengesahkan draf RKUHP sebelum 15 Desember 2022. “Kami mempertanyakan, karena banyak pasal yang masih bermasalah dan itu ada yang belum dibahas dan ada juga masih jadi perdebatan. Jadi kami bertanya kenapa DPR […]
MediaJustitia.com: Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan, sosialisasi dan partisipasi publik menjadi prioritas dari pemerintah dalam pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Tidak hanya dilakukan dari Kememkumham, lembaga lain seperti Kantor Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) juga turut mensosialisasikan RKUHP. Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, Kejaksaan […]
MediaJustitia.com: Edward Omar Sharif Hiariej selaku Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) mewakili Pemerintah mengakui setiap pasal dalam draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( RKUHP ) bisa diperdebatkan. Dia mengungkapkan bahwa menyusun RKUHP tidak mudah. “Yang ingin saya katakan bahwa menyusun KUHP dalam suatu negara yang multietnis, multireligi, dan multikultur itu tidak mudah dan […]
MediaJustitia.com: Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang telah masuk prolegnas prioritas pada Juli 2021, ditargetkan akan dibahas oleh DPR pada Bulan Oktober-November 2021, setelah sebelumnya disosialisasikan hingga September 2021. Sosialisasi yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) tersebut menuai banyak pro dan kontra dari kalangan masyarakat. Bagi aparat penegak hukum, khususnya kalangan Advokat, […]