MediaJustitia.com: Edward Omar Sharif Hiariej selaku Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) mewakili Pemerintah mengakui setiap pasal dalam draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( RKUHP ) bisa diperdebatkan. Dia mengungkapkan bahwa menyusun RKUHP tidak mudah. “Yang ingin saya katakan bahwa menyusun KUHP dalam suatu negara yang multietnis, multireligi, dan multikultur itu tidak mudah dan […]
Mencabut : PP No. 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya
Mencabut : UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
Mencabut : PERPU No. 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang No. 47 PRP Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah Dan daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara Ketentuan yang mengatur mengenai Provinsi Sulawesi Tengah UU No. 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang […]
Mengubah : UU No. 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara Di Provinsi Kalimantan Timur Pasal 3 adan Pasal 5 UU No. 7 Tahun 2002 UU No. 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang Pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 47 Tahun 1999 UU No. […]
Pertanyaan: Seringkali terlihat di media sosial, orang-orang memposting foto-foto saat di rel kereta api. Tapi bukan dari stasiun fotonya, dari dalam rel gitu. Itu emangnya boleh ya? Jawaban: Halo Sobat Justitia! Terima kasih atas pertanyaannya. Dalam berupaya meningkatkan eksistensi diri di media sosial, kita perlu memilah milah mana hal yang patut atau tidak patut […]