Peran Hak Angket dalam Sistem Demokrasi

Mediajustitia.com: Di tengah gejolak dinamika politik Indonesia dalam Pemilihan Presiden 2024, suasana di panggung politik semakin memanas dengan munculnya wacana hak angket. Beberapa politisi, dengan tekad dan argumentasi masing-masing, mengajukan hak angket untuk menyelidiki hasil kontroversial pemilihan presiden tersebut. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar, apa sebenarnya hak angket, dan bagaimana perannya dalam menegakkan demokrasi? Di […]

Memahami Metode Perhitungan Kursi DPR dalam Pemilu 2024

Mediajustitia.com: Dalam Pemilu 2024 kali ini, sebanyak 18 partai politik bersaing untuk memperebutkan kursi di DPR RI. Terdapat 84 Daerah Pemilihan (Dapil) dengan total 580 jumlah kursi. Dari sekian banyak jumlah kursi, bagaimana ya pembagiannya?? Di Edukasi Hukum kita kali ini akan membahas bagaimana cara menentukan jumlah kursi DPR partai politik di setiap Dapilnya, Simak […]

Transformasi Sistem Ambang Batas Parlemen: Refleksi atas Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilu 2024

Mediajustitia.com: Dalam tengah gejolak rekapitulasi suara Pemilu 2024 yang sedang berlangsung hingga 20 Maret 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengambil langkah signifikan dengan mengabulkan sebagian permohonan pemohon yang berkaitan dengan parliamentary threshold minimal 4 persen dari suara sah secara nasional. Meskipun proses rekapitulasi secara manual belum rampung, masyarakat dapat tetap mengikuti perkembangan hasil real count […]

Serba-Serbi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Pertanyaan: Selamat pagi kak. Akhir-akhir ini ramai pemberitaan diterbitkannya perpu tentang cipta kerja yang katanya mencabut uu cipta kerja. Saya kurang begitu paham mengani teknis perrpu itu sendiri, mengapa bisa ada perpu dan bagaimana keabsahannya. Mohon dibantu dijelaskan kak. Semoga berkenan menjawab pertanyaan saya. Terima kasih.   Jawaban: Salam, Sobat Justitia! Terima kasih atas pertanyaannya. […]

Desak DPR Tunda Sahkan RKUHP, YLBHI: Masih Banyak Pasal Bermasalah!

MediaJustitia.com: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mendesak DPR menunda pengesahan draf RKUHP karena masih banyak pasal yang bermasalah. Diketahui, DPR RI segera mengesahkan draf RKUHP sebelum 15 Desember 2022. “Kami mempertanyakan, karena banyak pasal yang masih bermasalah dan itu ada yang belum dibahas dan ada juga masih jadi perdebatan. Jadi kami bertanya kenapa DPR […]

Gantikan Hakim Aswanto, Guntur Hamzah Baca Sumpah Hakim MK di Hadapan Jokowi Hari Ini!

MediaJustitia.com: Menggantikan Hakim Konstitusi Aswanto yang sebelumnya dicopot DPR, Guntur Hamzah bakal membacakan sumpah jabatan sebagai hakim konstitusi di depan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini, Rabu (23/11/22) Pengucapan sumpah diagendakan dilakukan di Istana Negara. Acara digelar sekitar pukul 09.30 WIB. Sebagaimana diketahui, kasus bermula saat Mahkamah Konstitusi (MK) memutus putusan judicial review UU Nomor […]

Lantik Pengurus, DPC Peradi SAI Jakarta Selatan Angkat Tema “Bhinneka Tunggal Ika”

MediaJustitia.com: Berkembang pesat, Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (DPC Peradi SAI) Jakarta Selatan lantik Pengurus Periode 2022-2026 pada Jumat, 7 Oktober 2022. Kegiatan diselenggarakan secara luring di Hotel Bidakara, Jakarta dengan dihadiri oleh tamu undangan yang terdiri dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI; Walikota Jakarta Selatan; Hakim dan perwakilan dari […]

Jakarta Dikepung Demo : Perhatikan Pengalihan Jalannya!

MediaJustitia.com: Senin, 12 September 2022 Jakarta akan dikepung aksi demo penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Massa dari berbagai kelompok akan melakukan unjuk rasa di sejumlah titik. Termasuk di depan Istana Negara, Jakarta. “Alih arus dilaksanakan pada hari Senin, 12 September 2022 pukul 10.00 WIB sampai selesai. Masyarakat menuju Istana Negara agar mencari alternatif […]

RUU TPKS Disahkan : Ada Poin Apa Saja?

MediaJustitia.com: Selasa (12/4), pada Rapat Paripurna DPR ke-19 masa sidang IV tahun sidang 2021-2022, RUU TPKS disahkan menjadi UU TPKS. Rapat tersebut dihadiri 311 anggota dewan, dengan rincian 51 orang hadir secara fisik dan 225 orang hadir secara virtual. Sedangkan, sebanyak 51 anggota dewan tak masuk karena izin. “Apakah RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual disahkan […]