Mediajustitia.com – Pemerintah menargetkan seluruh desa di Indonesia memiliki Pos Bantuan Hukum (Posbankum) sebagai upaya memperluas akses keadilan dan memperkuat penyelesaian persoalan hukum di tingkat desa. Program ini diharapkan dapat mendorong penyelesaian berbagai persoalan hukum secara cepat dan proporsional tanpa harus selalu melibatkan aparat penegak hukum, pada Selasa (20/1).
Kementerian Hukum menyatakan bahwa pembentukan Posbankum hingga saat ini telah menjangkau hampir seluruh wilayah Indonesia. Seluruh desa di luar Papua Raya dilaporkan telah memiliki Posbankum, sementara wilayah Papua Raya masih dalam proses percepatan karena kendala jarak dan kondisi geografis.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa keberadaan Posbankum bertujuan untuk mendorong penyelesaian persoalan hukum di tingkat desa melalui jalur nonlitigasi. Menurutnya, tidak semua persoalan masyarakat perlu dibawa ke ranah penegakan hukum, karena banyak masalah yang dapat diselesaikan melalui musyawarah dan pendekatan damai.
Pemerintah menargetkan ketersediaan Posbankum di seluruh desa dapat tercapai pada Maret 2026. Layanan ini dinilai penting untuk menjangkau masyarakat dari berbagai latar belakang sosial serta memberikan pendampingan hukum yang mudah diakses.
Dalam pelaksanaannya, Posbankum dapat menangani beragam persoalan hukum, baik pidana maupun nonpidana, seperti pengurusan administrasi kependudukan dan sengketa pertanahan. Meski demikian, terdapat sejumlah pengecualian, antara lain perkara dengan ancaman pidana di atas lima tahun, dugaan tindak pidana korupsi, terorisme, serta kasus kekerasan.
Di tingkat desa, peran kepala desa dan perangkatnya dipandang strategis dalam memperbarui data jenis perkara serta mendorong penyelesaian konflik melalui perdamaian. Sejumlah desa, termasuk Desa Sukoreno di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, telah menyiapkan paralegal terlatih untuk membantu masyarakat dalam menghadapi persoalan hukum.
Keberadaan paralegal desa dan Posbankum diharapkan dapat mencegah persoalan hukum ringan berkembang menjadi perkara yang harus ditangani aparat penegak hukum, sekaligus memperkuat fungsi desa sebagai ruang penyelesaian konflik berbasis keadilan dan musyawarah.
Sumber
https://www.metrotvnews.com/
