KPK Periksa Tujuh Saksi, Dalami Kasus Suap Pengadaan di Muara Enim

11 September 2026 | 0

Mediajustitia.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendalami dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, dengan memeriksa tujuh orang sebagai saksi.

Pemeriksaan tersebut dijadwalkan berlangsung di Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, ketujuh saksi berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari pihak swasta hingga aparatur sipil negara (ASN).

“KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi di Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan,” kata Budi kepada jurnalis di Jakarta, Jumat.

Tujuh saksi yang diperiksa terdiri atas Direktur CV KK Sriwijaya berinisial YAN, ALD selaku petani atau pekebun, YUK dan ASM dari pihak swasta, serta tiga ASN berinisial MAK, JN, dan FF.

Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan perkara dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta penerimaan lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2025–2026.

Sebelumnya, KPK juga telah memeriksa delapan saksi pada Kamis (10/9). Mereka di antaranya Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim Yulius, Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Muara Enim Tarmizi Ismail, sejumlah ASN, serta satu pihak swasta.

Perkara ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 7 dan 8 Juni 2026. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan sejumlah pihak, termasuk Bupati Muara Enim Edison.

Sehari setelah OTT, tepatnya pada 9 Juni 2026, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka yakni Edison, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim Abi Nurwardani, pegawai pemasaran PT Millenium Solusi Abadi Cory Erin Hardi, serta Adi Triyadi yang merupakan keponakan Edison.

Pemeriksaan terhadap sejumlah saksi tersebut dilakukan KPK untuk mengembangkan penyidikan dan mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Sumber:

www.antaranews.com

banner-square

Pilih Kategori Artikel yang Anda Minati

View Results

Loading ...