Mediajustitia.com – Kejaksaan Agung menyatakan siap menghadapi upaya hukum kasasi yang diajukan mantan Konsultan Teknologi di Kemendikbudristek, Ibrahim Arief alias Ibam, dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management (CDM).
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna mengatakan pihaknya telah menyiapkan langkah hukum untuk menghadapi proses kasasi yang kini diajukan Ibam ke Mahkamah Agung (MA).
“Jaksa penuntut umum (JPU) sudah mengajukan permohonan kasasi terhadap perkara tersebut disertai dengan membuat memori kasasi dan kontra memori kasasi,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna kepada awak media di Jakarta, Senin.
Kasasi tersebut diajukan Ibam setelah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman yang sebelumnya dijatuhkan kepadanya. Dalam putusan tingkat banding, pidana penjara Ibam menjadi lima tahun dari sebelumnya empat tahun.
Selain pidana penjara, denda terhadap Ibam tetap sebesar Rp500 juta. Apabila denda tersebut tidak dibayarkan, hukuman diganti dengan pidana penjara selama 140 hari.
Majelis Hakim Banding juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp5 miliar. Jika uang pengganti tersebut tidak dibayarkan, Ibam dikenakan pidana penjara subsider selama empat tahun.
Kuasa hukum Ibam, Bayu Perdana, menyebut pengajuan kasasi dilakukan untuk meminta MA memeriksa kembali putusan perkara tersebut. Menurutnya, terdapat dugaan kesalahan dalam penerapan hukum pada tingkat Pengadilan Tinggi, termasuk terkait penjatuhan uang pengganti.
“Ini termasuk dalam penjatuhan uang pengganti Rp5 miliar kepada Ibam karena tidak didasari alat bukti yang sah dan meyakinkan,” ujar Bayu.
Melalui kasasi, pihak Ibam berharap MA dapat meninjau perkara secara menyeluruh dan memperbaiki penerapan hukum dalam putusan sebelumnya. Kuasa hukum juga meminta agar MA memberikan putusan yang dianggap adil, termasuk membebaskan Ibam dari perkara tersebut.
Perkara ini berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan CDM dalam program digitalisasi pendidikan di lingkungan Kemendikbudristek periode 2019–2022. Dalam perkara tersebut, pengadaan sarana pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi dinilai tidak sesuai dengan perencanaan serta prinsip-prinsip pengadaan.
Perkara pengadaan tersebut disebut menimbulkan kerugian keuangan negara dengan nilai total mencapai Rp5,26 triliun.
Sumber:
