Mediajustitia.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan pengondisian hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Pendalaman dilakukan dengan memeriksa sejumlah pejabat BPK RI dan BPK Perwakilan Provinsi Aceh sebagai saksi.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pihaknya menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua aparatur sipil negara (ASN) BPK, yakni AA dan AY, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, kedua saksi tersebut ialah Direktur Pengelolaan Pemeriksaan V.I BPK RI Ayub Amali dan Kepala Perwakilan BPK Aceh Andri Yogama.
Pemeriksaan terhadap pejabat BPK tersebut menjadi bagian dari pengembangan perkara dugaan suap untuk mengondisikan hasil audit BPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Sehari sebelumnya, KPK juga memeriksa Kepala Pusat Konsultasi Hukum dan Kepaniteraan Kerugian Negara BPK RI Etty Herawati serta Kepala Perwakilan BPK Riau Binsar Karyanto.
Selain memeriksa sejumlah pejabat BPK, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Pusat Analisis Kebijakan BPK RI Selvia Vivi Devianti. Namun, Selvia tidak memenuhi panggilan pemeriksaan sehingga KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaannya.
Kasus dugaan pengondisian hasil audit tersebut merupakan pengembangan dari rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 7–8 Juni 2026. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan sejumlah pihak, termasuk Bupati Muara Enim Edison.
Pada 9 Juni 2026, KPK menetapkan empat tersangka dalam perkara dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta penerimaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim tahun anggaran 2025–2026. Mereka ialah Edison, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim Abi Nurwardani, pegawai pemasaran PT Millenium Solusi Abadi Cory Erin Hardi, dan Adi Triyadi yang merupakan keponakan Edison.
Pengembangan perkara kemudian berlanjut melalui OTT pada 10 Juni 2026 yang mengamankan seorang ASN BPK RI. Sehari setelahnya, KPK menetapkan lima tersangka dalam perkara dugaan suap pengondisian hasil audit BPK terhadap Pemerintah Kabupaten Muara Enim tahun anggaran 2025.
Kelima tersangka tersebut yakni Edison, Cory Erin Hardi, Direktur PT Millenium Solusi Abadi Fika Nur Alawi, pihak swasta Augusz Dewanggara, dan ASN BPK RI Titin Rita Lestari.
Augusz diduga pernah menjadi staf ahli Anggota V BPK RI Bobby Adhityo Rizaldi. Sementara Titin disebut pernah menjabat sebagai Ketua Tim Pemeriksaan BPK Perwakilan Sumatera Selatan.
KPK kemudian melakukan penggeledahan di rumah Bobby pada 13–14 Juli 2026 dan menyita sejumlah barang bukti elektronik. Bobby selanjutnya diperiksa sebagai saksi pada 16 Juli 2026.
Rangkaian pemeriksaan tersebut menunjukkan KPK masih mendalami pihak-pihak yang diduga mengetahui atau memiliki keterkaitan dengan proses pengondisian hasil audit BPK terhadap Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
Sumber:
