Emas Sumbawa dan Luka Masyarakat Adat

Konflik agraria di Nusa Tenggara Barat kembali mencuat. Kali ini melibatkan masyarakat adat Cek Bocek Selesek Suri Reen (CBSR) dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) di Blok Elang, Sumbawa. Sepintas, ini tampak seperti sengketa lahan biasa. Namun jika ditelusuri lebih dalam, kasus ini adalah cermin nyata benturan antara logika bisnis pertambangan dan nilai-nilai adat yang telah mengakar berabad-abad.

Di tengah gegap gempita pembangunan ekonomi, suara masyarakat adat kerap tenggelam oleh deru mesin industri dan janji investasi. Mereka tidak sekadar kehilangan akses atas tanah, tetapi juga kehilangan ruang untuk memaknai eksistensinya sebagai sebuah komunitas.

Konflik semacam ini bukan hal baru. Sepanjang sejarah Indonesia, masyarakat adat selalu berada di posisi paling rentan ketika berhadapan dengan konsesi tambang berskala besar. Namun kasus Sumbawa memiliki kekhasan tersendiri, karena menyangkut situs makam leluhur yang dianggap keramat, ritual tahunan Jango Kubir, serta klaim tanah ulayat yang diwariskan turun-temurun.

Ketimpangan Relasi Kuasa

Ketimpangan relasi kuasa dalam kasus ini terlihat jelas. PT AMNT beroperasi dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari pemerintah pusat, didukung tim hukum, konsultan lingkungan, dan humas profesional. Sementara itu, masyarakat CBSR hanya berpegang pada Peraturan Desa Lawin Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengakuan Masyarakat Adat.

Masalahnya, sebuah Peraturan Desa (Perdes) tidak bisa berdiri sendiri sebagai dasar pengakuan hukum masyarakat adat. Perdes hanya mengatur kewenangan internal desa, seperti tata kelola pemerintahan dan anggaran desa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Untuk mengakui status suatu komunitas sebagai Masyarakat Hukum Adat (MHA) secara sah, dibutuhkan proses verifikasi berjenjang hingga tingkat kabupaten atau provinsi, yang biasanya dikukuhkan lewat Surat Keputusan Bupati atau Peraturan Daerah, sesuai kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat. Karena itulah Perdes Lawin dinilai melampaui kewenangannya dan belum memenuhi prosedur verifikasi berjenjang tersebut bukan karena isinya keliru, melainkan karena instrumen hukumnya belum cukup kuat untuk berdiri sendiri sebagai dasar pengakuan.

Akses terhadap keadilan pun menjadi pertanyaan kritis. Masyarakat adat harus melalui prosedur birokratis yang panjang, rumit, dan mahal, hanya untuk diakui keberadaannya. Proses verifikasi bisa memakan waktu bertahun-tahun, dengan bukti yang sulit dihadirkan oleh komunitas yang mengandalkan tradisi lisan. Di sisi lain, perusahaan tambang justru memperoleh izin lewat prosedur yang jauh lebih terstruktur dan didukung birokrasi yang memadai sebuah realitas yang mengindikasikan keberpihakan struktural.

Yang lebih mencengangkan, status masyarakat adat CBSR justru dipertanyakan. Ketua AMAN Sumbawa menyebut upaya menggugat keberadaan CBSR sebagai strategi manajemen konflik untuk melemahkan posisi tawar komunitas. Beban pembuktian dilimpahkan kepada masyarakat adat, sementara perusahaan terus beroperasi seperti biasa. Padahal, fakta historis menunjukkan komunitas ini telah mendiami Blok Elang jauh sebelum Indonesia merdeka, lengkap dengan struktur sosial yang teratur dan hubungan spiritual yang erat dengan tanah leluhurnya.

Hasil Kajian BRIN

Polemik memuncak pada Januari 2026, saat Pemerintah Kabupaten Sumbawa bersama tim peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyerahkan laporan akhir kajian multidisiplinernya kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Kajian ini menyimpulkan bahwa CBSR belum memenuhi kriteria yuridis sebagai Masyarakat Hukum Adat, sehingga tidak direkomendasikan pengakuan hak ulayat mereka, meskipun keberadaan mereka sebagai komunitas sosial tetap diakui secara sah (Viva.co.id, 2026).

Kesimpulan ini langsung ditolak keras oleh komunitas CBSR dan para pendampingnya. Mereka menilai kajian BRIN mengabaikan sejarah panjang dan praktik sosial-budaya yang telah diwariskan turun-temurun. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sumbawa bahkan mencatat ada sekitar 3.750 makam leluhur yang tersebar di hutan adat Elang Dodo (AMAN Sumbawa, 2026) sebuah bukti kuat, menurut mereka, bahwa wilayah itu jelas bukan tanah kosong.

Perdebatan ini sebenarnya menyentuh persoalan yang lebih mendasar: apakah metode ilmiah modern cukup memadai untuk menangkap realitas masyarakat adat yang bertumpu pada tradisi lisan? Bagaimana caranya mengukur “keberadaan” sebuah komunitas yang tidak terdokumentasi secara tertulis selama bergenerasi? Ilmu pengetahuan, betapapun objektifnya, tetap memiliki keterbatasan ketika berhadapan dengan realitas kultural yang kompleks seperti ini.

Problematika Pengakuan Hukum

Endra Syaifuddin, akademisi Universitas Samawa, mengingatkan bahwa sistem hukum Indonesia menganut pengakuan bersyarat (conditional recognition) yang sifatnya konstitutif administratif, bukan pengakuan otomatis. Artinya, sebuah komunitas baru diakui sebagai masyarakat hukum adat apabila memenuhi kriteria normatif tertentu: memiliki masyarakat yang teratur, kepemilikan wilayah bersama, serta pranata hukum yang masih hidup dan dijalankan.

Secara teori, pendekatan ini masuk akal untuk mencegah klaim fiktif yang bisa mengganggu ketertiban hukum dan iklim investasi. Namun dalam praktiknya, pendekatan ini sering bermasalah. Kriteria yang ditetapkan negara tidak selalu selaras dengan karakteristik masyarakat adat, yang jelas berbeda dari komunitas modern. Mereka tidak punya akta tanah, dokumen batas wilayah, atau struktur organisasi formal. Yang mereka miliki adalah kearifan lokal yang diwariskan lewat cerita dan ritual. Memaksa mereka membuktikan eksistensinya dengan alat ukur negara, pada titik tertentu, adalah bentuk ketidakadilan prosedural yang terselubung.

Ironisnya, persoalan ini justru berbenturan dengan Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945, yang secara tegas mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. Amanat konstitusi ini seharusnya menjadi dasar bagi negara untuk bersikap progresif melindungi hak-hak mereka, bukan justru mempersulit dengan persyaratan berlapis. Lalu, apa gunanya pengakuan konstitusional, jika dalam praktiknya berubah menjadi alat legitimasi perampasan wilayah?

Regulasi Minerba dan Keberpihakan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut UU Minerba) dinilai lebih berpihak pada korporasi. Ketentuan perpanjangan izin otomatis dan pengurangan kewajiban reklamasi menunjukkan bahwa orientasi regulasi ini lebih pada kemudahan investasi, ketimbang perlindungan lingkungan dan masyarakat. Tak heran jika Ketua YLBHI, Muhammad Isnur, mendesak pemerintah pusat mengkaji ulang, bahkan mencabut, konsesi AMNT, dengan alasan pemerintah berkewajiban secara hukum dan hak asasi manusia untuk menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman terkait proses perizinan yang dinilai merampas hak masyarakat adat (Isnur, 2026).

Dalam setiap proses legislasi sumber daya alam, argumen soal peningkatan pendapatan negara dan lapangan kerja selalu menjadi justifikasi utama. Namun ada semacam “diskon” analitis ketika menghitung ongkos sosial dan lingkungan. Kerusakan ekosistem, hilangnya mata pencaharian, dan terkikisnya nilai budaya kerap luput dari perhitungan. Padahal bagi masyarakat adat, kehilangan tanah ulayat bukan sekadar soal ekonomi, melainkan hilangnya identitas dan makna hidup itu sendiri.

Pemberian izin konsesi seharusnya mengedepankan prinsip kehati-hatian dan partisipasi publik yang substantif. Prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) dari Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat perlu benar-benar diinternalisasi: masyarakat adat berhak tahu, diajak berunding, dan memberi persetujuan secara sukarela sebelum proyek yang berdampak pada wilayah mereka dimulai. Tanpa itu, klaim “pembangunan inklusif” hanya akan menjadi slogan kosong.

Makna Tanah Ulayat

Bagi masyarakat CBSR, Blok Elang bukan sekadar tanah yang mengandung mineral. Kawasan itu adalah pusat kosmologi mereka tempat leluhur beristirahat dan ritual sakral dilangsungkan. Sekitar 3.750 makam di hutan adat (AMAN Sumbawa, 2026) menjadi penanda ikatan historis yang tak terputus. Setiap tahun, mereka menggelar ritual Jango Kubir sebagai penghormatan kepada arwah leluhur, sekaligus penguatan identitas kolektif komunitas.

Cara pandang ini jelas berbeda dengan cara pandang negara dan korporasi, yang cenderung melihat tanah sebagai komoditas yang diukur nilai ekonominya, lalu dialokasikan untuk kepentingan tertentu. Perbedaan cara pandang ini jarang dipertemukan dalam dialog yang sungguh-sungguh. Masyarakat adat justru sering diposisikan sebagai penghalang pembangunan yang harus “disederhanakan” agar selaras dengan modernisasi.

Padahal, pengalaman menunjukkan bahwa masyarakat adat memiliki kearifan dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Mereka tidak mengenal eksploitasi berlebihan, karena hidup dalam keseimbangan dengan alam. Ironisnya, model pengelolaan yang lestari ini justru tergusur oleh pendekatan eksploitatif yang mengatasnamakan pembangunan. Pertambangan skala besar tidak pernah benar-benar menjamin keberlanjutan lingkungan, apalagi penghormatan terhadap nilai-nilai budaya.

Kesimpulan dan Saran

Konflik CBSR dan AMNT di Blok Elang adalah cermin dari persoalan struktural dalam tata kelola sumber daya alam di Indonesia. Negara tidak bisa terus bersikap ambigu terhadap hak masyarakat adat: di satu sisi konstitusi mengakui eksistensi mereka, tetapi di sisi lain regulasi sektoral justru mempersulit pengakuan itu dengan prosedur birokratis yang tidak ramah bagi komunitas tradisional.

Setidaknya ada tiga langkah mendesak yang perlu dilakukan. Pertama, segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat yang telah lama tertahan, agar ada payung hukum yang jelas bagi masyarakat adat untuk mempertahankan hak tradisionalnya sekaligus mencegah konflik berulang. Kedua, memberlakukan moratorium izin pertambangan baru di wilayah yang masih dalam proses verifikasi masyarakat adat. Ketiga, membangun dialog dan mediasi yang setara antara semua pihak, dengan mengedepankan keadilan restoratif bukan sekadar kompensasi ekonomi, melainkan pemulihan hubungan sosial dan kultural yang telah retak.

Pembangunan yang sesungguhnya tidak mungkin terwujud jika ia mengorbankan hak-hak dasar segelintir orang. Tanah ulayat CBSR bukanlah tanah kosong. Di atasnya berdiri ribuan makam leluhur, berdenyut kehidupan budaya, dan berakar identitas komunitas. Ketika alat berat menggali, yang terkikis bukan hanya bijih mineral, melainkan juga martabat manusia dan ingatan kolektif sebuah peradaban kecil yang berhak untuk tetap eksis. Negara semestinya hadir bukan sebagai juru bicara korporasi, melainkan sebagai pengayom bagi seluruh rakyatnya.

Referensi

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sumbawa. (2026, 7 Februari). Data jumlah makam leluhur di hutan adat Elang Dodo [dikutip dalam “Konflik Tanah Adat, Pemerintah Didesak Kaji Pembatalan Konsesi Tambang AMNT”]. Lampu Hijau. https://lampuhijau.co.id/baca-berita/jakarta-city/26486/konflik-tanah-adat-pemerintah-didesak-kaji-pembatalan-konsensi-tambang-amnt

Isnur, M. (2026, 8 Februari). Pernyataan Ketua YLBHI terkait desakan pencabutan konsesi PT Amman Mineral Nusa Tenggara [dikutip dalam “Konflik Tanah Adat, Pemerintah Diminta Kaji Pembatalan Konsesi Tambang AMNT”]. Sinpo.id. https://sinpo.id/detail/114444/konflik-tanah-adat-pemerintah-diminta-kaji-pembatalan-konsensi-tambang-amnt

Peraturan Desa Lawin Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengakuan Masyarakat Adat.

Syaifuddin, E. (komunikasi pribadi/wawancara narasumber, akademisi Fakultas Hukum Universitas Samawa).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Viva.co.id. (2026, 6 Februari). Komunitas Cek Bocek tidak dapat diakui sebagai masyarakat adat, ini alasannya. https://www.viva.co.id/berita/nasional/1878983-komunitas-cek-bocek-tidak-dapat-diakui-sebagai-masyarakat-adat-ini-alasannya