
Mediajustitia.com – Justitia Training Center kembali menyelenggarakan Hybrid Class Pelatihan dan Sertifikasi Perancang Kontrak Angkatan LXXXII yang diikuti oleh 46 peserta pada 14–17 Oktober 2026. Kegiatan yang berlangsung pukul 08.00–18.00 WIB ini diselenggarakan secara hybrid untuk memberikan fleksibilitas kepada peserta dalam mengikuti rangkaian pembelajaran, baik secara luring maupun daring.

Presiden Direktur Justitia Training Center, Andriansyah Tiawarman K., S.H., M.H., CCD., CTLC., CMLC., CLA., C.Med., CLi., ACIArb., menyampaikan bahwa keberlanjutan pelatihan perancang kontrak menunjukkan pentingnya kompetensi tersebut dalam menjamin kepastian hubungan hukum, melindungi kepentingan para pihak, serta mengelola risiko dalam hubungan bisnis.
Dalam sambutannya, Andriansyah mengapresiasi kepercayaan peserta yang kembali memilih Justitia Training Center sebagai wadah pengembangan kompetensi profesional. Ia juga berharap pelaksanaan pelatihan secara hybrid tidak mengurangi kesempatan peserta untuk berdiskusi, berbagi pengalaman, dan berpartisipasi aktif selama pembelajaran.
Menurutnya, salah satu persoalan yang masih kerap ditemukan dalam praktik bisnis adalah penggunaan templat kontrak yang sama untuk berbagai transaksi. Padahal, setiap kerja sama memiliki karakteristik, kebutuhan, dan risiko hukum yang berbeda sehingga penyusunan kontrak perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing transaksi.
Ia mencontohkan, suatu kontrak dapat memuat ketentuan yang memberikan kewenangan kepada salah satu pihak untuk mengubah jadwal pekerjaan secara sepihak, sementara pihak lainnya tetap diwajibkan memenuhi target tanpa penyesuaian nilai kontrak. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan apabila tidak disertai pengaturan yang jelas mengenai hak, kewajiban, dan pembagian risiko.
“Persoalan tersebut menunjukkan bahwa kontrak yang tampak lengkap belum tentu mampu melindungi kepentingan para pihak secara memadai,” ujar Andriansyah dalam sambutannya, Rabu (14/10/2026).
Ia menegaskan, perancang kontrak harus mampu mengidentifikasi potensi masalah sejak awal, mengantisipasi kemungkinan terjadinya perselisihan, serta memastikan bahwa hak, kewajiban, dan risiko setiap pihak diatur secara jelas dan dapat dilaksanakan.
Menurut Andriansyah, kualitas kontrak tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan dokumen atau banyaknya klausul yang dicantumkan, tetapi juga oleh kemampuannya mengantisipasi persoalan yang berpotensi muncul selama pelaksanaan kerja sama.
“Kontrak yang baik bukan sekadar kontrak yang lengkap, melainkan kontrak yang mampu mengantisipasi persoalan yang sebetulnya berpotensi menjadi sengketa,” jelasnya.
Lebih lanjut, Andriansyah menyoroti perkembangan teknologi, khususnya pemanfaatan artificial intelligence (AI) generatif dalam proses perancangan kontrak. Teknologi tersebut dapat membantu menyusun rancangan awal dan memberikan alternatif klausul. Namun, hasil yang dihasilkan tetap memerlukan penelaahan profesional agar sesuai dengan kebutuhan transaksi dan kepentingan para pihak.
Menurutnya, kemudahan yang ditawarkan teknologi tidak menghilangkan tanggung jawab perancang kontrak untuk memastikan ketepatan substansi dan konsekuensi hukum dari setiap ketentuan yang disusun.
“Teknologi dapat membantu proses penyusunan, tetapi ketajaman analisis dan pemikiran hukum tetap menjadi tanggung jawab perancang kontrak,” tegasnya.
Dalam pelatihan ini, peserta akan mempelajari berbagai aspek perancangan kontrak, mulai dari konsep dan prinsip dasar, struktur dan anatomi kontrak, teknik penyusunan klausul, strategi negosiasi, hingga review dan analisis kontrak. Materi mengenai kontrak bisnis internasional juga diberikan untuk memperluas pemahaman peserta terhadap praktik perancangan kontrak dalam berbagai konteks transaksi.
Selain pembelajaran teoretis, peserta akan mengikuti simulasi dan coaching untuk membantu penerapan materi dalam praktik profesional. Melalui sesi tersebut, peserta diharapkan mampu mengembangkan keterampilan dalam menyusun, menelaah, dan menganalisis kontrak secara lebih sistematis dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak serta potensi risiko hukum.
Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, peserta juga akan mengikuti uji sertifikasi kompetensi yang diselenggarakan oleh LSP Hukum Indonesia, lembaga yang telah memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Uji sertifikasi ini menjadi bagian dari proses validasi kompetensi sekaligus mendukung pengembangan profesional peserta di bidang perancangan kontrak.
Melalui Pelatihan dan Sertifikasi Perancang Kontrak Angkatan LXXXII, Justitia Training Center berharap peserta tidak hanya mampu menyusun kontrak secara sistematis, tetapi juga memiliki ketajaman analisis untuk mengidentifikasi risiko, mengantisipasi potensi sengketa, dan memastikan setiap ketentuan kontrak dapat diterapkan sesuai kebutuhan transaksi.
Adapun narasumber yang dihadirkan pada kegiatan ini merupakan orang-orang hebat yang ahli di bidangnya, diantaranya,
Dengan demikian, kompetensi perancang kontrak diharapkan terus berkembang seiring perubahan praktik bisnis dan pemanfaatan teknologi, tanpa mengesampingkan ketelitian, pertimbangan profesional, serta pemahaman hukum yang menjadi dasar dalam menghasilkan kontrak yang berkualitas.
Informasi mengenai Pelatihan dan Sertifikasi Perancang Kontrak selanjutnya dapat menghubungi 08111021126 (Talitha) atau 08111811492 (Pangestu).
