Mediajustitia.com – Justitia Training Center bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Jambi menyelenggarakan In House Training Pelatihan dan Sertifikasi Legislative Drafter pada 26 s.d. 30 Oktober 2026. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam perancangan peraturan perundang-undangan, baik dari sisi pemahaman teoritis maupun keterampilan praktis.
Pelatihan ini menjadi bagian dari upaya pengembangan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam menyusun regulasi sesuai dengan prinsip hukum dan kebutuhan penerapannya. Peserta akan mendapatkan pembekalan mengenai prinsip dan teknik penyusunan peraturan, analisis struktur dan substansi norma, serta latihan atau simulasi perancangan regulasi. Rangkaian kegiatan akan diakhiri dengan uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Penasihat Justitia Training Center, Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M., menekankan bahwa pelatihan ini memiliki nilai strategis bagi kalangan akademisi, khususnya dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi. Kompetensi legislative drafting diharapkan tidak hanya mendukung pengembangan keilmuan di lingkungan perguruan tinggi, tetapi juga dapat dimanfaatkan dalam proses penyusunan peraturan di tingkat pusat maupun daerah.
“Guru besar dan dosen tidak hanya memiliki kapasitas untuk menjelaskan hukum, tetapi juga semakin kuat dalam menerjemahkan gagasan hukum ke dalam rumusan norma yang jelas, sistematis, dan dapat diimplementasikan,” ujar Prof. Dr. Faisal.
Menurut Prof. Dr. Faisal, kemampuan merancang peraturan perundang-undangan perlu didukung pemahaman konseptual sekaligus keterampilan teknis. Oleh karena itu, peserta diharapkan mengikuti seluruh rangkaian pelatihan dengan sungguh-sungguh agar dapat memenuhi persyaratan uji kompetensi pada akhir kegiatan.
Ia juga menegaskan bahwa sertifikasi kompetensi menjadi bentuk pengakuan atas kemampuan profesional dalam bidang perancangan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, peserta diharapkan mampu mengembangkan kompetensinya sekaligus berkontribusi dalam menghasilkan regulasi yang berkualitas.
Sementara itu, Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum Fakultas Hukum Universitas Jambi, Dr. Fitria, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi kepada Justitia Training Center atas keberlanjutan kerja sama dalam penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi legislative drafter. Ia menyebutkan bahwa kegiatan tersebut merupakan tahun kedua pelaksanaan program serupa, sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jambi.
Fitria menilai, perancangan peraturan perundang-undangan tidak sekadar berkaitan dengan penyusunan pasal, tetapi juga menyangkut kualitas norma hukum yang dihasilkan. Setiap norma harus memiliki kepastian hukum, selaras dengan peraturan yang lebih tinggi, serta dapat diterapkan secara efektif.
“Menyusun peraturan bukan hanya merumuskan pasal-pasal, tetapi juga memastikan bahwa setiap norma yang dibentuk memiliki kepastian hukum, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, serta dapat dilaksanakan dengan baik,” tegas Fitria.
Ia berharap, melalui pelatihan dan sertifikasi ini, peserta tidak hanya memperoleh sertifikat kompetensi, tetapi juga menguasai pengetahuan dan keterampilan praktis yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas masing-masing. Peserta juga didorong untuk aktif berdiskusi dengan narasumber dan instruktur serta mengikuti seluruh tahapan kegiatan hingga uji kompetensi.
Lebih lanjut, Fitria berharap kolaborasi antara Fakultas Hukum Universitas Jambi dan Justitia Training Center dapat terus berlanjut melalui berbagai program pengembangan kompetensi lainnya. Keberlanjutan kerja sama tersebut dinilai penting untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang hukum.
Melalui In House Training Pelatihan dan Sertifikasi Legislative Drafter, Justitia Training Center bersama Fakultas Hukum Universitas Jambi berharap dapat memperkuat kapasitas akademisi dalam menerjemahkan pemikiran hukum menjadi rumusan regulasi yang berkualitas. Penguatan kompetensi ini diharapkan turut mendukung pembentukan peraturan perundang-undangan yang memiliki kepastian hukum, tersusun secara sistematis, dan dapat diimplementasikan sesuai kebutuhan.
