Mediajustitia.com – Justitia Training Center menyelenggarakan In House Training (IHT) Pelatihan dan Sertifikasi Mediator bagi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) pada 21–25 September 2026. Kegiatan ini dirancang untuk memperkuat kompetensi profesional dalam memahami dinamika konflik, membangun komunikasi hukum, serta memfasilitasi penyelesaian sengketa secara objektif dan konstruktif.
Pelatihan berlangsung selama lima hari, mulai pukul 08.00 hingga 18.00 WIB, dengan rangkaian pembelajaran yang mencakup pendalaman teori, aspek hukum, diskusi, praktik simulasi, hingga studi kasus yang mendekati situasi di lapangan. Peserta juga akan mengikuti proses sertifikasi kompetensi mediator melalui skema yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Direktur Pelatihan dan Sertifikasi Justitia Training Center, Dr. (c). Dhea Yulia Maharani, S.H., M.H., CCD., C.Med., ACIArb., menyampaikan apresiasi kepada BPK RI atas kepercayaan yang diberikan kepada Justitia Training Center dalam mendukung program pengembangan kompetensi tersebut.
Menurutnya, pendidikan hukum tidak cukup hanya berorientasi pada penguasaan norma, tetapi juga perlu menjawab kebutuhan institusi dalam menghadapi persoalan yang semakin beragam.
“Bagi kami kerja sama ini memiliki arti penting karena pendidikan hukum seharusnya tidak berhenti pada penguasaan norma, namun juga mampu menjawab kebutuhan nyata institusi dalam menghadapi persoalan yang semakin beragam,” ujar Dhea.
Dhea menjelaskan, persoalan hukum tidak selalu berakhir ketika aturan telah tersedia. Dalam praktiknya, suatu persoalan dapat berlarut karena para pihak belum menemukan cara untuk memahami dan merespons perbedaan yang terjadi.
“Ketepatan hukum tidak selalu serta-merta menghasilkan kesepemahaman. Dalam praktiknya, suatu persoalan dapat terus berlarut bukan karena tidak tersedia aturan, melainkan karena para pihak belum menemukan cara untuk memahami dan merespons perbedaan di antara mereka,” jelasnya.
Menurut Dhea, kondisi tersebut membuat kemampuan mengelola perbedaan secara terstruktur menjadi kompetensi yang relevan bagi BPK RI, yang dalam menjalankan tugasnya berinteraksi dengan berbagai entitas serta menghadapi beragam persoalan hukum dan kelembagaan.
Ia menilai penyelesaian persoalan tidak selalu harus dipahami sebagai pertentangan posisi. Dalam kondisi tertentu, diperlukan kemampuan untuk membuka ruang dialog, mengidentifikasi kepentingan, dan mencari kemungkinan penyelesaian yang tetap berada dalam koridor kewenangan serta prinsip akuntabilitas.
“Disinilah pelatihan mediator menemukan relevansi untuk Bapak-Ibu sekalian, bahwa kompetensi mediasi diharapkan dapat memperkaya kemampuan profesional Bapak-Ibu, khususnya dalam membangun komunikasi hukum, memahami dinamika konflik, dan memfasilitasi proses penyelesaian sengketa secara objektif dan juga konstruktif,” katanya.
Lebih lanjut, Dhea mengatakan pelatihan tersebut dirancang untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang menyeluruh. Selain mendapatkan materi dari narasumber dan coach yang berpengalaman, peserta juga akan memperoleh kesempatan menguji pemahaman melalui diskusi, latihan, simulasi, dan studi kasus yang mendekati situasi praktik.
“Ini dirancang untuk memberikan pembelajaran yang menyeluruh melalui pendalaman teori, pembahasan aspek hukum, praktik simulasi, dan juga studi kasus yang akan Bapak-Ibu ikuti,” ungkapnya.
Rangkaian pelatihan tersebut juga terintegrasi dengan proses sertifikasi kompetensi mediator. Dhea menyampaikan bahwa sertifikasi dilaksanakan melalui LSP yang telah memperoleh lisensi BNSP, dengan penerbitan sertifikat kompetensi dalam bentuk elektronik sesuai ketentuan terbaru BNSP.
Dhea berharap para peserta dapat memanfaatkan pelatihan tersebut tidak hanya untuk memenuhi proses sertifikasi, tetapi juga sebagai ruang untuk berdiskusi, bertukar pengalaman, dan mengasah keterampilan yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas.
“Manfaatkan kesempatan ini Bapak-Ibu untuk berdiskusi, bertukar pengalaman dan juga mengasah keterampilan. Semoga proses pembelajaran selama lima hari ke depan dapat memberikan manfaat nyata bagi pengembangan kapasitas profesional Bapak-Ibu sekaligus memperkaya kontribusi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kelembagaan BPK di Indonesia,” tuturnya.
Melalui penyelenggaraan IHT ini, Justitia Training Center berharap penguatan kompetensi mediator dapat memberikan bekal tambahan bagi para peserta dalam menghadapi dinamika persoalan hukum dan kelembagaan, sekaligus mendukung kemampuan penyelesaian sengketa secara terstruktur, objektif, dan konstruktif.
