Mediajustitia.com – Justitia Training Center kembali memperkuat komitmennya dalam mencetak mediator profesional melalui Pelatihan dan Sertifikasi Mediator Angkatan LXIX serta Pelatihan dan Sertifikasi Mediator Kesehatan Angkatan VII. Kegiatan yang berlangsung pada 22–27 September 2026 tersebut diikuti 43 peserta untuk Mediator Angkatan LXIX dan 14 peserta untuk Mediator Kesehatan Angkatan VII.
Direktur Pelatihan dan Sertifikasi Justitia Training Center, Dr. (c). Dhea Yulia Maharani, S.H., M.H., CCD., C.Med., ACIArb., menjelaskan pelatihan tersebut tidak hanya diarahkan untuk memperoleh sertifikat, tetapi juga membentuk kompetensi praktis yang dibutuhkan seorang mediator dalam menghadapi proses penyelesaian sengketa.
“Pelatihan ini dirancang bukan semata-mata sebagai proses untuk memperoleh sertifikat saja, namun juga sebagai proses pembentukan kompetensi. Peserta akan memperoleh pembekalan mengenai konsep, prinsip, tahapan, teknik, etika mediasi sekaligus kesempatan untuk mengembangkan kemampuan melalui berbagai sesi praktik,” ujar Dhea.
Menurutnya, kebutuhan terhadap mediator yang memiliki sertifikasi, kompetensi praktis, kemampuan komunikasi, integritas, serta pemahaman terhadap dinamika sengketa semakin penting. Karena itu, peserta tidak hanya dibekali pemahaman teoritis, tetapi juga diberikan kesempatan untuk menguji kemampuan melalui berbagai simulasi dan praktik mediasi.
Dhea menambahkan, pelatihan Mediator Angkatan LXIX kali ini diselenggarakan bersamaan dengan Mediator Kesehatan Angkatan VII. Justitia Training Center juga membuka kelas Mediator Angkatan LXX secara terpisah untuk menjaga efektivitas dan kualitas proses pembelajaran.
“Kalau digabung kelasnya pasti akan sangat crowded. Karena itu, untuk pelatihan Mediator pagi hari ini kita pecah ke dua kelas. Ini merupakan bukti komitmen Justitia untuk menjaga kualitas pelatihan,” jelasnya.
Ia juga berharap peserta dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan secara aktif, terutama dalam sesi praktik yang menjadi bagian penting dalam pembentukan kesiapan sebagai mediator profesional.
“Manfaatkan pula sesi praktik nantinya sebagai kesempatan untuk menguji kemampuan, mengevaluasi pendekatan, dan membangun kesiapan sebagai seorang mediator yang profesional,” katanya.
Sementara itu, Ketua LSP Hukum Kesehatan Indonesia, Rian Achmad Perdana, S.H., M.H., mengatakan Pelatihan dan Sertifikasi Mediator Kesehatan merupakan respons terhadap kebutuhan penyelesaian sengketa di sektor kesehatan, termasuk amanat Undang-Undang Kesehatan mengenai penyelesaian sengketa medis dan sengketa kesehatan melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa.
“Mediasi Kesehatan merupakan jawaban dari amanat yang telah diberikan oleh Undang-Undang Kesehatan, khususnya Pasal 310, di mana dalam suatu penyelesaian sengketa medis atau sengketa kesehatan, pintu pertamanya adalah melalui proses mediasi,” ujar Rian.
Rian menjelaskan, sengketa medis dan sengketa kesehatan memiliki karakteristik yang berbeda dengan sengketa pada umumnya. Karena itu, mediator di sektor kesehatan membutuhkan kualifikasi dan pemahaman khusus terkait penyelesaian sengketa medis, hukum kesehatan, serta dinamika hubungan antara pasien, tenaga kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan.
Dalam pelatihan tersebut, peserta Mediator Kesehatan akan memperoleh materi khusus mengenai penyelesaian sengketa medis dan sengketa kesehatan, termasuk pembaruan hukum di bidang kesehatan.
“Peserta Mediator Kesehatan akan mendapatkan materi khusus mengenai bagaimana penyelesaian sengketa medis dan sengketa kesehatan, kemudian terkait dengan update di hukum kesehatan itu sendiri,” jelasnya.
Ia menambahkan, proses sertifikasi Mediator Kesehatan diselenggarakan dengan mengacu pada standar Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Peserta akan mengikuti rangkaian secara penuh, mulai dari pelatihan hingga uji sertifikasi sebagai bagian dari proses penilaian kompetensi.
Adapun penyelenggaraan pelatihan Mediator Kesehatan turut melibatkan Perkumpulan Profesional Hukum dan Kesehatan Juris Indonesia (PPHKJI) serta LSP Hukum Kesehatan Indonesia.
Sementara itu, mediasi di pengadilan merupakan bagian dari hukum acara perdata dan tata kelolanya antara lain mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan.
Melalui rangkaian pelatihan dan sertifikasi ini, Justitia Training Center mendorong peserta tidak hanya memiliki sertifikasi, tetapi juga kemampuan praktis untuk menjalankan proses mediasi secara profesional, baik dalam penyelesaian sengketa umum maupun sengketa di sektor kesehatan.
Informasi mengenai Pelatihan dan Sertifikasi Mediator dan Mediator Kesehatan selanjutnya dapat menghubungi 08111282112 (Herfi), 081119727372 (Rafly), dan 081190006143 (Tami).
