Mediajustitia.com – Kementerian Kehutanan memperluas penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan menjatuhkan sanksi administratif kepada 32 perusahaan yang memiliki areal terbakar seluas 12.926,74 hektare. Selain itu, proses pidana tengah berjalan terhadap 125 subjek hukum, baik perorangan maupun korporasi, berdasarkan perkembangan penanganan perkara hingga 19 Oktober 2026.
Melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, pemerintah menerapkan berbagai instrumen penegakan hukum, mulai dari pembekuan izin, paksaan pemulihan ekosistem, hingga proses pidana. Langkah tersebut dilakukan untuk menelusuri pihak yang bertanggung jawab atas dugaan tindak pidana karhutla, termasuk di wilayah konsesi perusahaan.
Berdasarkan siaran pers Ditjen Penegakan Hukum Kehutanan pada 19 Oktober 2026, dari 32 perusahaan yang dikenai sanksi administratif, sebanyak 19 perusahaan dikenai pembekuan izin disertai paksaan pemulihan ekosistem hutan. Luas areal terbakar yang terkait dengan kelompok tersebut mencapai 9.546,42 hektare.
Sementara itu, delapan subjek hukum dikenai paksaan pemulihan ekosistem dengan luas areal terbakar 2.211,19 hektare. Lima subjek hukum lainnya telah dikenai sanksi pencabutan izin. Perusahaan-perusahaan tersebut tersebar di tujuh provinsi, yakni Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.
Dari sisi penegakan hukum pidana, sebanyak 125 subjek hukum tengah diproses. Rinciannya, 44 subjek hukum masih berada dalam tahap penyelidikan dan 79 lainnya telah memasuki tahap penyidikan. Dari proses penyidikan tersebut, 12 orang telah ditetapkan sebagai tersangka perorangan dan satu korporasi telah ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, dua subjek hukum korporasi telah mencapai tahap P-22, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menegaskan bahwa penanganan karhutla perlu diarahkan pada pengungkapan pihak yang benar-benar bertanggung jawab, tidak hanya pada pengendalian kebakaran di lapangan.
“Penanganan kebakaran hutan harus menyentuh sampai pada pihak yang bertanggung jawab,” ujar Dwi dalam siaran pers Ditjen Penegakan Hukum Kehutanan, Senin (19/10/2026).
Ia menjelaskan, penyidik terus mengembangkan temuan dan alat bukti untuk menelusuri dugaan pelanggaran perizinan serta kemungkinan keterlibatan beneficial owner atau pemilik manfaat dari perusahaan yang berkaitan dengan kebakaran di areal konsesi.
Menurutnya, penegakan hukum tidak berhenti pada sanksi administratif maupun proses pidana. Pemerintah juga membuka kemungkinan menuntut ganti kerugian atas kerusakan hutan apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya dasar pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam perspektif hukum lingkungan, penanganan karhutla dapat melibatkan beberapa jalur penegakan hukum sekaligus. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, antara lain Pasal 69 ayat (1) huruf h, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. Pasal 108 mengatur ancaman pidana terhadap pelanggaran larangan tersebut.
Selain pertanggungjawaban pidana, perusahaan juga dapat menghadapi konsekuensi administratif dan tuntutan pemulihan atau ganti kerugian sesuai dasar hukum serta fakta yang terbukti dalam setiap perkara. Namun, penerapan sanksi terhadap masing-masing pihak tetap harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Perkembangan penanganan karhutla ini menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan tidak hanya berorientasi pada penindakan terhadap pelaku di lapangan, tetapi juga pada kepatuhan pemegang izin, pemulihan ekosistem, serta penelusuran pihak yang memperoleh manfaat dari kegiatan yang diduga melanggar hukum.
Dengan demikian, efektivitas penanganan karhutla akan ditentukan oleh kemampuan aparat mengungkap pertanggungjawaban berdasarkan alat bukti, memastikan pelaksanaan sanksi, dan mendorong pemulihan kawasan terdampak. Proses hukum yang transparan dan akuntabel menjadi penting agar penindakan tidak berhenti pada penetapan sanksi, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan perlindungan lingkungan hidup.
Sumber:
https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/di_balik_asap_karhutla%2C_ada_ancaman_pidana
