Mediajustitia.com – Produser eksekutif film Sang Pengadil, Agung Winarno, didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan menggunakan kegiatan produksi film sebagai salah satu sarana untuk menempatkan dan mencampurkan harta yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Muhammad Fadil Paramajeng mengungkapkan, Agung bersama mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar terlibat dalam pendanaan produksi film tersebut. Dana yang digunakan disebut dicampurkan dengan dana dari sumber yang sah sehingga asal-usul kekayaan menjadi sulit ditelusuri.
“Terdakwa bersama Zarof Ricar menempatkan harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi ke dalam kegiatan usaha, yang secara formal merupakan kegiatan bisnis yang sah,” kata Fadil saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin.
Perkara tersebut bermula pada 2024 ketika Agung menghubungi Girry Pratama untuk menginisiasi produksi Sang Pengadil. Berdasarkan perencanaan awal, produksi film tersebut membutuhkan investasi sebesar Rp5 miliar.
Dalam kesepakatan pendanaan, Agung dan Zarof masing-masing menyetorkan Rp2 miliar, sementara Girry memberikan Rp1 miliar. Namun, biaya produksi kemudian mengalami pembengkakan sehingga ketiganya kembali menambah penyertaan modal.
Agung dan Zarof masing-masing menambah Rp883,83 juta, sedangkan Girry menambah Rp1,77 miliar. Dengan demikian, berdasarkan dakwaan JPU, total penyertaan modal Agung dan Zarof masing-masing mencapai sekitar Rp2,88 miliar.
Setelah film selesai diproduksi dan diputar secara komersial, Agung dan Zarof memperoleh bagian dari keuntungan penjualan tiket. JPU menyebut keuntungan tersebut kemudian disalurkan Girry ke rekening Agung secara bertahap dengan total Rp421,39 juta.
Transfer tersebut dilakukan sebanyak tiga kali, yakni Rp374,18 juta pada 8 November 2024, Rp45,52 juta pada 16 November 2024, dan Rp1,69 juta pada 2 Desember 2024.
Tak hanya berkaitan dengan pembiayaan film, Agung juga didakwa melakukan TPPU melalui sejumlah tindakan lain. Di antaranya menyamarkan identitas mobil mewah milik Zarof yang disebut berasal dari tindak pidana, menyembunyikan dokumen Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) lahan kelapa sawit milik Zarof, serta menerima penitipan uang sebesar Rp1 miliar dari Zarof.
Atas perbuatannya, Agung didakwa melanggar Pasal 607 ayat (1) huruf b atau Pasal 607 ayat (1) huruf c juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c KUHP Nasional.
JPU juga menyebut bagian keuntungan film yang menjadi milik Zarof disimpan oleh Agung dan akan diberikan kepada Zarof apabila dibutuhkan.
Sumber:
