Mediajustitia.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan aliran uang dalam kasus korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) setelah penyidik menemukan mata uang asing dan perhiasan diduga emas saat menggeledah Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur pada Kamis (24/9/2026).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik menemukan lembaran dolar Amerika Serikat (USD) dan dolar Singapura (SGD), serta sejumlah perhiasan yang diduga terbuat dari emas. Temuan tersebut menjadi bagian dari barang bukti yang akan didalami lebih lanjut dalam penyidikan.
“Ada lembaran USD dan SGD. Kemudian dalam penggeledahan di Kanwil BPN Jatim, penyidik juga mengamankan beberapa perhiasan diduga emas,” kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Minggu (27/9/2026).
Menurut Budi, temuan mata uang asing tersebut akan ditelusuri untuk mengetahui tujuan penerimaan, pihak yang memberikan maupun menerima, sumber uang, serta sejak kapan praktik tersebut berlangsung.
“Penyidik akan dalami penerimaan tersebut untuk apa, siapa, dari mana, dan tentunya sejak kapan praktik itu dilakukan,” ujarnya.
KPK juga mendalami temuan perhiasan yang untuk sementara diperkirakan bernilai puluhan juta rupiah. Penyidik menduga perhiasan tersebut diperoleh dari uang yang dikumpulkan pihak-pihak terkait di lingkungan Kanwil BPN Jatim.
“Penyidik tentunya akan dalami maksud dan tujuan para oknum melakukan konversi uang ke dalam bentuk perhiasan tersebut,” kata Budi.
Penelusuran tersebut menjadi penting dalam proses penyidikan karena penyidik perlu mengurai asal-usul dan aliran harta untuk mengetahui keterkaitannya dengan dugaan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani. KPK juga perlu memastikan apakah uang maupun aset yang ditemukan memiliki hubungan dengan perkara dugaan suap dalam pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Kasus tersebut bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026. Sehari setelah OTT, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Mereka yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, serta Rizal Pahlevi selaku pihak swasta atau perantara Summarecon.
Tersangka lainnya yakni mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, serta pihak swasta Erwin dan Muhammad Fakhry. Keempatnya diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.
Dalam pengembangan perkara, KPK melakukan serangkaian penggeledahan di sejumlah lokasi. Pada 17 September 2026, penyidik menggeledah ruangan Lampri, Dirjen Survei, Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN Virgo Eresta Jaya, Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN Asnaedi, serta ruangan direktorat terkait perkara.
KPK kemudian menggeledah kantor Summarecon di Jakarta dan rumah Lampri pada 18 September 2026. Penggeledahan berlanjut ke kantor Summarecon di Kabupaten Bogor pada 21 September 2026.
Pada 23 September 2026, penyidik menggeledah Kantor Pertanahan Kota Mojokerto. Sehari kemudian, penggeledahan dilakukan di Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur dan rumah Lampri di Nganjuk.
Rangkaian penggeledahan tersebut menjadi bagian dari upaya KPK mengumpulkan bukti untuk mengungkap konstruksi perkara, termasuk menelusuri aliran uang dan aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi.
Sumber:
