Mediajustitia.com – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) dalam Putusan Nomor 243/PUU-XXIV/2026. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang pengucapan putusan di Gedung MK, Jakarta, Selasa (29/9/2026).
Perkara tersebut menguji Pasal 127 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU beserta penjelasannya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Khususnya berkaitan dengan pemaknaan kata “pengadilan” dalam ketentuan penyelesaian bantahan pada proses kepailitan sebagaimana dalil Para Pemohon yang terdiri atas ST Luthfiani, S.H., M.H., Syamsul Jahidin, S.I.KOM., S.H., M.I.KOM., M.H.MIL., Henoch Thomas, S.H., S.E., M.M., dan Kharisma J. Subakti, SH., M.H., yang dalam persidangan diwakili oleh Para Kuasa Hukum, diantaranya Ojak Situmeang, S.H., M.H., Meilani Mindasari, S.H., Tri Sitawan, S.H., Muhammad Merza Berliandy, S.H., M.H., dkk.
Dalam amar putusannya, MK menyampaikan tiga poin penting. Pertama, MK mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. Kedua, menyatakan Pasal 127 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa dalam hal terdapat bantahan dan Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan, Hakim Pengawas memerintahkan kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan.
Ketiga, MK juga menyatakan Penjelasan Pasal 127 ayat (1) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa yang dimaksud dengan “pengadilan” adalah pengadilan negeri, pengadilan tinggi, atau Mahkamah Agung, sepanjang berkaitan dengan perselisihan yang diajukan ke pengadilan sebelum putusan kepailitan di Pengadilan Niaga.
Pemaknaan tersebut diberikan MK untuk memperjelas forum penyelesaian perselisihan yang telah lebih dahulu diajukan sebelum adanya putusan kepailitan di Pengadilan Niaga. Dengan putusan tersebut, MK mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian dan menolak permohonan untuk selain dan selebihnya.
Lebih lanjut, dalam pertimbangan putusan MK juga menguraikan persoalan penggunaan kata “pengadilan” dalam Penjelasan Pasal 127 ayat (1). MK merujuk Putusan MK Nomor 015/PUU-III/2005 yang sebelumnya telah menyatakan bahwa penulisan kata “pengadilan” kedua dalam penjelasan tersebut merupakan bentuk kekurangcermatan atau clerical error. Namun, MK menilai persoalan tersebut tetap perlu diperbaiki demi memenuhi prinsip kepastian hukum sebagaimana pertimbangan berikut:
“Meskipun pertimbangan hukum Putusan MK 015/PUU-III/2005 telah berpendirian bahwa penulisan kata “pengadilan” kedua atau pada anak kalimat pertama dalam penjelasan Pasal 127 ayat (1) merupakan bentuk kekurangcermatan (clerical error), namun demi memenuhi prinsip kepastian hukum yang adil sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, Mahkamah berpendapat tidak terdapat pilihan lain kecuali memperbaiki atau merevisi langsung penulisan kata “pengadilan” tersebut. Terlebih ketika menyampaikan keterangan di hadapan persidangan, demi alasan kepastian hukum, DPR menyerahkan kepada Mahkamah untuk menyelesaikan masalah clerical error yang dimaksud.” demikian pertimbangan MK.
Pertimbangan tersebut sejalan dengan keterangan Ahli Pemohon, Andriansyah Tiawarman K., S.H., M.H., CCD., CTLC., CMLC., CLA., C.Med., CLi., ACIArb., yang disampaikan dalam persidangan penyampaian Keterangan Ahli pada 9 September 2026.
Dalam keterangannya, Andriansyah menjelaskan bahwa terdapat dua kemungkinan pemaknaan terhadap kata “pengadilan” dalam Penjelasan Pasal 127 ayat (1) yang sama-sama menimbulkan persoalan. Apabila dimaknai sebagai jenjang peradilan, ketentuan tersebut dinilai tidak memberikan daftar forum yang lengkap ketika berkaitan dengan underlying dispute atau sengketa yang mendasari tagihan yang telah lebih dahulu diajukan ke pengadilan. Sementara apabila dimaknai sebagai jenjang upaya hukum dalam proses kepailitan, penggunaan istilah “pengadilan tinggi” juga menimbulkan persoalan karena mekanisme upaya hukum dalam perkara kepailitan memiliki pengaturan tersendiri dalam UU Kepailitan dan PKPU.
Atas persoalan tersebut, Andriansyah menilai permasalahan dalam Penjelasan Pasal 127 ayat (1) tidak dapat dipandang hanya sebagai kesalahan redaksional.
“Persoalan dalam Penjelasan Pasal 127 ayat (1) tidak dapat direduksi menjadi sekadar clerical error. Persoalan tersebut merupakan cacat substantif yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan karenanya bertentangan dengan jaminan kepastian hukum yang adil dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945,” ujar Andriansyah dalam keterangannya.
Keterangan tersebut sejalan dengan arah pertimbangan MK dalam putusan Perkara Nomor 243/PUU-XXIV/2026. Meskipun Mahkamah merujuk persoalan tersebut sebagai clerical error berdasarkan Putusan MK Nomor 015/PUU-III/2005, MK tidak berhenti pada persoalan kesalahan penulisan. Mahkamah justru memberikan perbaikan pemaknaan secara langsung untuk memastikan adanya kepastian hukum dalam penerapan Pasal 127 ayat (1).
Melalui putusan tersebut, MK memberikan batasan bahwa istilah “pengadilan” dalam Penjelasan Pasal 127 ayat (1) berkaitan dengan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, atau Mahkamah Agung sepanjang perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan sebelum putusan kepailitan di Pengadilan Niaga.
Dengan demikian, titik relevansi keterangan Andriansyah dengan pertimbangan MK terletak pada persoalan ketidakpastian hukum akibat pemaknaan kata “pengadilan”. Keterangan tersebut menyoroti bahwa persoalan norma tidak berhenti pada kesalahan redaksional, sedangkan MK dalam putusannya memberikan pemaknaan bersyarat untuk memperjelas penerapan ketentuan tersebut.
