Mediajustitia.com – Justitia Training Center kembali menyelenggarakan Hybrid Class Pelatihan dan Sertifikasi Perancang Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Angkatan XXXII pada 30 September hingga 3 Oktober 2026. Kegiatan yang berlangsung pukul 08.00 hingga 18.00 WIB tersebut diikuti 24 peserta dari berbagai latar belakang, mulai dari BUMN, perusahaan swasta, kementerian, hingga institusi pendidikan.
Pelatihan dan sertifikasi ini diselenggarakan Justitia Training Center bekerja sama dengan Perkumpulan Perancang dan Ahli Hukum Kontrak Indonesia (PAHKI). Kegiatan dilaksanakan secara hybrid dengan peserta mengikuti rangkaian pembekalan materi dan sertifikasi baik secara luring maupun daring.
Presiden Direktur Justitia Training Center, Andriansyah Tiawarman K., S.H., M.H., CCD., CTLC., CMLC., CLA., C.Med., CLi., ACIArb., dalam sambutannya menekankan pentingnya posisi kontrak dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, kontrak menjadi instrumen yang menerjemahkan kebutuhan pengadaan ke dalam hubungan hukum yang mengikat para pihak.
“Dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa, kontrak memiliki peran penting sebagai instrumen yang menerjemahkan kebutuhan pengadaan ke dalam hubungan hukum yang mengikat para pihak. Melalui kontrak, hak dan kewajiban, ruang lingkup pekerjaan, jangka waktu, pembayaran, pembagian risiko, hingga mekanisme penyelesaian permasalahan perlu dirumuskan secara jelas,” ujar Andriansyah.
Ia menegaskan, kontrak pengadaan tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif. Perumusan kontrak yang tidak tepat dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan pekerjaan, perselisihan, hingga risiko hukum bagi para pihak.
Andriansyah juga menyoroti pentingnya integritas dalam proses pengadaan, terutama karena pengadaan barang dan jasa memiliki risiko yang berkaitan dengan praktik korupsi. Menurutnya, upaya menjaga integritas harus dimulai sejak tahap perancangan hingga pelaksanaan kontrak.
“Kontrak pengadaan barang dan jasa tidak semata-mata merupakan dokumen administratif saja. Perumusan kontrak yang tidak tepat dapat menimbulkan ketidakjelasan pelaksanaan pekerjaan, perselisihan, serta berbagai risiko hukum bagi para pihak,” katanya.
Dalam konteks tersebut, Andriansyah menjelaskan bahwa seorang perancang kontrak tidak cukup hanya memahami ketentuan hukum. Perancang juga perlu mampu mengidentifikasi berbagai risiko yang melekat dalam setiap klausul kontraktual, termasuk yang berkaitan dengan keuangan, tanggung jawab, standar pekerjaan, pembayaran, perubahan kontrak, sanksi, hingga mekanisme penyelesaian sengketa.
“Dalam konteks tersebut, perancang kontrak tidak hanya dituntut mampu menyusun klausul sesuai ketentuan hukum, tapi juga perlu memahami risiko yang melekat pada setiap pengaturan kontraktual,” jelasnya.
Selain pembekalan materi, peserta dalam kegiatan ini juga akan mengikuti uji sertifikasi yang diselenggarakan oleh LSP Justitia sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Andriansyah menyebut keberagaman latar belakang peserta menjadi salah satu hal yang menarik dalam pelatihan tersebut. Menurutnya, perbedaan karakteristik institusi membuat peserta perlu memahami bahwa mekanisme pengadaan dapat memiliki ketentuan yang berbeda sesuai dengan lingkungan dan sumber anggarannya.
“Kalau saya lihat dari karakter pesertanya, ada dari BUMN, ada dari perusahaan swasta, ada dari kementerian, kantor, kampus, dan lain-lain. Ini berarti ada beberapa tata cara pengadaan yang mungkin berbeda,” tuturnya.
Ia juga menekankan pentingnya kompetensi perancang kontrak dalam memberikan pandangan profesional, khususnya ketika menghadapi persoalan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan kontrak pengadaan. Menurutnya, pemahaman terhadap batas kompetensi juga menjadi bagian penting bagi seorang ahli hukum kontrak.
Lebih lanjut, Andriansyah mengingatkan bahwa pelaksanaan kontrak yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat berujung pada berbagai persoalan hukum. Karena itu, kontrak perlu disusun dan dilaksanakan secara hati-hati agar mampu memberikan kepastian hukum sekaligus mendukung proses pengadaan yang tertib.
“Semoga kegiatan ini dapat memperkuat kompetensi Bapak dan Ibu dalam menyusun kontrak yang tidak hanya memenuhi ketentuan hukum, tapi juga mendukung pengadaan yang tertib, transparan, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak,” pungkasnya.
Adapun narasumber yang dihadirkan pada kegiatan ini merupakan orang-orang hebat yang ahli di bidangnya, diantaranya,
- Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.
- Assoc. Prof. Dr. Chandra Yusuf, S.H., LL.M., MBA., M.Mgt.
- Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M.
- Reghi Perdana, S.H., LL.M.
- Khalid Mustafa, S.T., S.H., M.Kom., CCMS., C.M.C., C.Psp., CCD., CPCD., CLD., CLA., CPSt.
- Rista Natalia Sinaga, S.E., M.E.
- Andriansyah Tiawarman K., S.H., M.H., CCD., CTLC., CMLC., CLA., C.Med., CLi., ACIArb,
Informasi mengenai Pelatihan dan Sertifikasi Perancang Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa selanjutnya dapat menghubungi 08111021126 (Talitha) atau 08111811492 (Pangestu).
