Mediajustitia.com – Serikat Advokat Indonesia dan tim tujuh menggelar Press Conference di Jakarta Pusat, Selasa (22/9/2026). Dalam konferensi pers tersebut, Dr. Eng. Rismon Hasiholan Sianipar, S.T., M.T., M.Eng. menyoroti dasar pembuktian dalam gugatan yang diajukan Denny Indrayana dan sejumlah pihak terkait pemenuhan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Rismon, persoalan tersebut semestinya diuji berdasarkan dokumen resmi dan proses verifikasi dari lembaga yang memiliki kewenangan, bukan hanya berdasarkan pengakuan atau kesaksian pihak tertentu.
Ia mempertanyakan kesaksian sejumlah orang yang dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa Gibran hanya menempuh kursus bahasa Inggris selama enam bulan di Australia.
“Ini kita bicara tentang akademisi lho, seorang Denny Indrayana, mantan dosen UGM. Masa itu dijadikan bukti? Bisa nggak kesaksian dijadikan bukti? Harus diverifikasi,” kata Rismon.
Rismon mengatakan verifikasi semestinya dilakukan secara terukur, termasuk dengan membandingkan durasi pendidikan, kurikulum, silabus, serta kompetensi yang ditempuh. Ia menilai keterangan personal mengenai lama seseorang bersekolah tidak cukup untuk langsung menyimpulkan status pendidikan yang bersangkutan.
“Dokumen itu dipegang oleh Gibran dan dipegang arsipnya oleh Ditjen Dikdasmen. Karena pada saat kita wawancara juga mengatakan lengkap,” ujarnya.
Ia menyebut terdapat rangkaian dokumen pendidikan yang perlu dilihat secara utuh, mulai dari sertifikat Secondary 3 dan Secondary 4 dari Orchid Park Secondary School, Foundation Studies, hingga Diploma of Business Studies. Karena itu, menurut Rismon, penilaian mengenai kesetaraan pendidikan Gibran harus didasarkan pada keseluruhan dokumen dan mekanisme penyetaraannya.
Rismon juga mempertanyakan kewenangan pihak-pihak yang melakukan penelusuran langsung ke Australia untuk memperoleh informasi mengenai riwayat pendidikan seseorang. Menurutnya, data akademik menyangkut privasi sehingga tidak dapat begitu saja diminta oleh setiap individu tanpa dasar kewenangan yang jelas.
“Roy Suryo kan nggak punya otoritas sama sekali. Mereka ke Australia punya otoritas nggak? Memang pribadi, ‘oh saya minta data akademiknya si X.’ Atas nama otoritas apa?” katanya.
Ia menilai apabila terdapat persoalan mengenai dokumen atau proses penyetaraan pendidikan Gibran, pihak yang memiliki kewenangan di bidang pendidikan seharusnya menjadi rujukan utama untuk memberikan penjelasan dan melakukan verifikasi.
“Bukan di Mahkamah Konstitusi, seharusnya menjelaskan ke Ditjen Dikdasmen. Di tempat lain, di PTN-lah. Salah yurisdiksi,” ujar Rismon.
Pandangan mengenai pentingnya proses hukum yang sesuai juga disampaikan oleh Jahmada Girsang, S.H., M.H., C.L.A., C.Med. Ia menilai persoalan tersebut perlu dikembalikan pada mekanisme hukum yang berlaku di Mahkamah Konstitusi.
“Kalau ini based on law, aturan proses hukumnya normal di Mahkamah Konstitusi, ya mari putuskan. Tapi kalau prosesnya itu sudah dari awal itu, tapi nggak masuk ke rel, ya sudah relnya buang aja,” kata Jahmada.
Jahmada menggunakan istilah abuse of process untuk menggambarkan proses hukum yang menurutnya tidak berjalan sesuai koridor. Ia menganalogikan proses hukum seperti kereta yang harus tetap berada di jalurnya.
“Jangan rel yang maju satu kilometer, masukin lagi ke rel. Unlock lagi, itu namanya abuse of process,” ujarnya.
Sebelumnya, gugatan Denny Indrayana dan sejumlah pihak telah memasuki pemeriksaan pendahuluan di Mahkamah Konstitusi. Para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat bagi Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.
Dalam sidang tersebut, MK juga meminta KPU menyerahkan bukti dan kelengkapan risalah pembahasan PKPU Nomor 19 Tahun 2023, khususnya ketentuan mengenai pengecualian bukti kelulusan sekolah menengah atas bagi bakal calon yang bersekolah di luar negeri.
Bagi Rismon, perdebatan tersebut seharusnya dikembalikan pada prinsip pembuktian hukum dan verifikasi akademik. Ia menilai keterangan personal tidak semestinya langsung dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan mengenai status pendidikan seseorang tanpa dibandingkan dengan dokumen resmi dan mekanisme penyetaraan yang berlaku.
Dengan demikian, persoalan mengenai syarat pendidikan Gibran tidak hanya menyangkut substansi dokumen pendidikan, tetapi juga bagaimana bukti tersebut diperoleh, diverifikasi, dan diuji melalui mekanisme hukum yang tepat.
