16 April 2021

Diskursus Wacana Fast Track Legislation di Indonesia

Berangkat dari fenomena praktik legislasi di Indonesia

Dalam kurun waktu dua tahun terakhir masyarakat Indonesia di kejutkan dengan beberapa fenomena praktik legislasi dalam proses pembentukan Undang-Undang (UU) secara cepat dan terkesan tergesa-gesa. Praktik tersebut setidaknya terlihat dari proses pembahasan beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU) seperti RUU Revisi KUHP, RUU Revisi UU KPK yang, RUU Revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, RUU Mineral dan Batu Bara, RUU Revisi UU Mahkamah Konstitusi, hingga Persetujuan atas Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020.

Fenomena legislasi yang ditunjukan oleh DPR, DPD, dan Presiden ini mendapatkan respon penolakan oleh masyarakat. Ditahun 2020 pun praktik legislasi yang terburu-buru kembali dilakukan meskipun Indonesia dilanda pandemi Covid-19. Hal ini dapat dilihat dari pembahasan RUU Cipta Kerja yang kemudian disahkan menjadi UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Praktek ini menunjukan persoalan besar seperti hilangnya keterbukaan dan partisipasi publik dalam pembahasan RUU. Menjawab persoalan tersebut setidaknya konsep fast track legislation dapat menjadi rujukan, untuk itu dalam konteks proses legislasi di Indonesia apakah metode ini relevan serta bagaimana konsep ini sejatinya patut ditinjau sebagai bekal memahami proses legislasi di Indonesia.

 

Paradigma fast track legislation

Menurut Ibnu Sina Chandranegara fast track legislation merupakan proses pembentukan UU melalui tahapan pembahasan yang dapat ditempuh secara kilat (Ibnu, 2020). Konsep ini bertujuan untuk menghindari proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang cepat dalam konteks serampangan dan mengabaikan prinsip serta nilai dalam proses praktik pembentukan peraturan perundang-undangan. Banyak penyebutan untuk mekanisme legislasi ini seperti  yang disampaikan Christoper M. Davis memilih istilah expedited atau fast-track legislative procedures untuk menjelaskan mengenai special procedures that Congress adopts to promote timely committee and floor action on a specifically defined type of bill or resolution (Davis,2003).

Mengapa dilakukan cepat adalah bahwa adakalanya Negara mengalami peristiwa/keadaan yang darurat dan sangat mendesak yang dapat mengganggu keberlangsungan bernegara. Oleh karenanya untuk merespon situasi tersebut dibutuhkan penyusunan UU yang cepat, untuk itu Konsep fast track legislation hadir.  Dalam konteks Indonesia konsep ini sangat membantu untuk membatasi apa saja RUU yang dapat dibahas dan tidak, serta bagaimana prosesnya. Karena sejatinya fungsi legislasi menitikberatkan pada proses sebagaimana pendapat Woodrow Wilson mengemukakan bahwa legislation is an aggregate, not a simple production” (Walkland, 1968:10).

 

Bukan Hal Baru

Praktik fast track legislation sendiri dalam proses legislasi didunia bukan hal baru. Misal Selandia Baru yang telah lama menerapkan sejak 1903 dalam House of Representative Standing Order Committee 95A 1903. Dimana mekanisme ini digunakan atas peristiwa mendesak dan pemerintah menyatakan secara resmi perlu dibuat aturan merespon peristiwa mendesak tersebut, maka Menteri akan menggulirkan peraturan tersebut dalam proses legislasi yang memotong beberapa tahap legislasi yang ada. Hal ini dikarenakan untuk menghindari adanya perdebatan dalam pembahasan RUU tersebut yang dapat menyerap waktu yang lama. Metode seperti ini juga diterapkan oleh Republik Ceko dalam Article 96 dan Artice 99 Act no. 90/1995 Collon the Rules of Procedure of the Chamber of Deputies Parliament of Czech Republic.

Praktik lain adalah Negara Kolombia yang diatur dalam Pasal 163 Konstitusi Kolombia. Konsep fast track legislation yang berlaku di Kolombia memiliki prosedur dimana Presiden dapat meminta serta mengusulkan UU dalam keadaan darurat yang kemudian Majelis Legislatif harus memutuskan dalam jangka waktu 30 hari. Praktik Jenis ini setidaknya juga diterapkan Ekuador (Pasal 140 Konstitusi Ekuador, Lithuania Article 163 Seimas Of The Republic Of Lithuania Statue hingga Latvia berdasarkan Article 92 Rules Of Procedure Of The Latvijas Republikas Saeima. Bahkan menurut penelitian Christian Stecker berdasar pada Unit Informasi Hukum dan Politik Seimas (Parlemen Lithuania) bahwa dalam kurun waktu tahun 1992 hingga tahun 2007 sebanyak 28% undang-undang (undang-undang, resolusi dan tindakan hukum lainnya) dihasilkan dengan menggunakan prosedur fast track legislation (Stecker, 2008). Selain itu hasil penelitian Vello Pettai dan Ülle Madise menyatakan dalam kurun waktu tahun 1993 hingga 2002 sebanyak 39% UU di Latvia dihasilkan melalui prosedur fast track legislation (Pettai dan Madise, 2007:298).

 

Diskursis Wacana Penerapan fast track legislation di Indonesia

Diskursus ini relevan mengingat masifnya praktik legislasi yang cepat dan bernuansa politis di Indonesia dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Dengan hadirnya Konsep fast track legislation ini setidaknya membatasi dan memberikan kewenangan terhadap apa saja yang dapat dikatakan sebagai proses legislasi yang cepat. Konsep ini memang serupa dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang dimiliki Presiden namun tidaklah sama. Kemendesakan dalam suatu UU yang dibahas menggunakan fast track legislation tersebut berbeda dengan kegentingan yang memaksa yang menjadi ruang lingkup Perppu yang dimiliki Presiden sebagaimana Pasal 22 UUD 1945. Karena sejatinya Perppu merupakan peraturan pemerintah yang diberi kewenangan sama dengan UU (Maria, 2007:96).

Untuk itu kemendesakan yang dimiliki oleh suatu UU yang akan dibahas melalui mekanisme fast rack legislation tidaklah sama dengan Perppu karena ditujukan secara substansial maupun formal pembentukannya melalui proses legislasi bersama dengan legislatif.  Sejatinya menegaskan kewenangan penyusunan UU untuk merespon peristiwa yang mendesak kepada lembaga legislatif di Indonesia merupakan penegasan pelaksanaan sistem presidensiil secara murni. Adanya Perppu sebagai produk legislasi merespon peristiwa mendesak yang dimiliki eksekutif menggambarkan adanya disparitas kewenangan antara lembaga legislatif dan eksekutif di Indonesia dalam sistem presidensil di Indonesia. Padahal dalam sistem presidensil penekanannya adalah adanya pemisahan kekuasaan yang jelas antara pemegang kekuasaan legislatif dengan pemegang kekuasaan eksekutif (Manan, 2003:22).

Pada dasarnya tidak ada aturan khusus yang mengatur mengenai proses UU dengan metode fast track legislation di Indonesia. Peluang pemberlakuan Fast Track Legislation dapat dimulai dengan mereformulasi kedepan ketentuan yang ada pada Pasal 23 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2019. Dengan catatan bahwa harus dikembangkan serta dilakukan kodifikasi secara holistik dalam aturan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia untuk menegaskan pengaturan fast track legislation ini kedepan. Pertama, melakukan harmonisasi Peraturan Perundang-undangan dengan melegitimasi keberlakuan fast track legislation di Indonesia kedepan.

Dalam diskursus ini dapat dimulai dengan penegasan mekanisme fast track legislation dalam konstitusi yang secara mutatis mutandis dilakukan amandemen UUD 1945. Berkaitan dengan ini Penulis mengusulkan adanya pembenahan mengenai proses legislasi merespon peristiwa kemendesakan dan darurat di Indonesia dengan menghapus kewenangan Presiden menyusun Perppu dan digantikan dengan mekanisme fast track legislation. Hal ini penting dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih aturan dan kewenangan serta untuk menegaskan pemurnian fungsi legislasi dalam sistem presidensiil di Indonesia.

Kedua, penegasan kembali kategori kemendesakan (peristiwa darurat/mendesak) yang bagaimana untuk dapat dikatakan suatu UU dibentuk serta dibahas dengan model fast track legislation. Setidaknya berpacu pada Pasal 23 UU No. 15 Tahun 2019 yang memberikan kategori atas UU yang dapat diajukan diluar prolegnas sudahlah cukup. Namun, Penulis menegaskan kembali bahwasannya perlu ditegaskan pula keadaan tertentu lainnya meliputi ketika adanya situasi yang mengancam Hak Asasi Manusia, kebebasan dan stabilitas nasional yang terenggut hingga adanya kerugian ekonomi nasional yang besar sebagaimana yang diterapkan dibeberapa Negara seperti Republik Ceko.

Ketiga, Penyusunan RUU model fast track legislation dilakukan dengan menegaskan mekanisme prosedural yang melibatkan HAM, partisipasi publik, serta hak konstitusionalitas masyarakat ditengah keterbutuhan UU yang cepat. Keempat, Bagaimana prosedur pembahasan RUU fast track legislation, seperti apakah membutuhkan Naskah akademik, Perlu pembatasan waktu pembahasan /pemotongan proses legislasi. Berkaitan dengan hal ini Penulis menegaskan bahwa suatu RUU yang dikategorikan sebagai RUU fast track legislation dapatlah langsung diajukan di luar prolegnas sebagaimana aturan suatu RUU yang mendesak pada Pasal Pasal 23 UU No. 15 Tahun 2019.

Mengenai pembahasan RUU berangkat dari pengalaman yang telah dilaksanakan oleh beberapa Negara setidaknya terdapat dua mekanisme mengenai pembahasan yang cepat ini yakni penghapusan perdebatan yang bersifat politis dalam proses legislasi seperti Prancis, Selandia Baru, hingga Ceko dan membatasi durasi pembahasan/memotong prosedural pembahasan dalam proses pembentukan UU seperti Kolombia, Ekuador, Polandia, Latvia, hingga Slovakia. Bagi penulis menerapkan keduanya merupakan alternatif bagi proses pembahasan RUU fast track legislation di Indonesia kelak.

Sebagai masukan mekanisme yang berjalan nantinya adalah dibatasi setiap pembahasan yang menimbulkan perdebatan/dialektika politis berdasarkan waktu yang ada. Selain itu menetapkan waktu maksimal pembahasan RUU sangatlah penting. Misal pembahasan RUU dibatasi hanya akan dibahas dalam waktu 30 hari yang juga diterapkan oleh Kolombia maupun Polandia yang emberikan batasan waktu selama 14 hari dalam pembahasan parlemen serta 7 hari waktu penandatanganan oleh Presiden.

Proses pembahasan RUU fast track legislation lainnya adalah dengan memotong proses pembahasan RUU biasa atas dasar kemendesakan. Praktik ini misal dilakukan oleh Negara Slovakia ataupun Slovenia. Jika merujuk kepada aturan di Indonesia sebagai contoh dapat saja kedepan prosedur pembahasan RUU fast track legislation dimodifikasi dengan meleburkan prosedur pembicaraan tingkat I dan tingkat II sebagaimana Pasal 67, 68, dan 69 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjadi hanya satu prosedur pembicaraan. Mengenai pengesahan dan pengundangan yang telah disetujui tersebut juga harus dilakukan secara cepat untuk menegaskan keberadaan RUU yang dapat merespon peristiwa yang mendesak.

Kehadiran fast track legislation di Indonesia bukan hanya menciptakan keteraturan penataan fungsi legislasi dalam merespon peristiwa darurat atau mendesak namun juga memberikan batasan atas sebuah proses legislasi yang dapat dilakukan secara cepat. Namun selayaknya sebuah gagasan metode ini memiliki implikasi buruk seperti jika diterapkan nantinya akan membuka peluang rentannya pembahasan RUU yang tidak secara mendalam karena dibatasi waktu bahkan terdapat  prosedur yang terlangkahi, kemudian dapat inkonsistensi dari legislator untuk tidak menjadikan dasar kemendesakan menjadi acuan pokok, hingga terbuka lebar metode ini akan digunakan secara politis untuk melanggengkan otoritatif kekuasaan dalam hal kepentingan tertentu untuk menghasilkan suatu RUU secara cepat.

 

Penulis : Bagas Wahyu Nursanto lulusan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. pernah menjabat Kepala Departemen Kajian Strategis Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum UII, Sekretaris Jenderal Dewan Permusyawaratan Mahasiswa UII, hingga Sekretaris Umum Badan Legislasi Dewan Permusyawaratan Mahasiswa UII. Memiliki prestasi kepenulisan diantaranya juara 3 Kompetisi Esai Memori 15 Tahun MoU Helsinki KontraS 2020 dan menjadi 24 Esai Terbaik Kompetisi Esai “Kondisi Hukum dan HAM di Indonesia” PBHI 2020.

 

Referensi

Bagir Manan, DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru, Yogyakarta, FH-UII

Press, 2003.

Christian Stecker, Agenda Control in Western and Eastern Europe, Paper (first

draft) prepared for The European Consortium for Political Research (ECPR) joint sessions in Rennes, Workshop: Comparing legislatures worldwide: roles, functions and performance in old and new democracies, April 2008.

Ibnu Sina Chnadranegara, Perihal Rapid Legislation, disampaikan pada Webinar

Diskusi Terbuka dengan tema Menggagas “Fast-Track Legislation” di Indonesia yang diselenggarakan oleh Departemen Hukum Tata Negara Universitas Padjajaran tanggal 17 Desember 2020.

Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan 1 (Jenis, Fungsi, dan

Materi Muatan), Yogyakarta, Kanisius, 2007.

S.A. Walkland, 1968, The Legislative Process in Great Britain, Frederick A. (New

York-Washington Praeger Publisher).

Vello Pettai and Ülle Madise, “The Baltic Parliaments: Legislative Performance

from Independence to EU Accession”, Journal Legislative Studies 12 (3-4), 2007.

 

Baca Juga

Pusat Studi Terkait

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *