02 November 2020

Konstruksi Hukum Pajak E-Commerce di Tengah Pandemi Covid-19

Persebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang kian meluas mempengaruhi aspek-aspek kehidupan masyarakat, salah satu aspek tersebut adalah ekonomi, hal ini didasarkan pada siaran pers Bank Indonesia yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi 5,32% year on year (yoy) yang cenderung menurun jika dibandingkan dengan capaian triwulan I 2020 yakni sebesar 2, 97% (yoy)[1], akibatnya ada kecenderungan yang mengkhawatirkan terhadap keadaan ekonomi Indonesia, kendati demikian guna mengantisipasi dampak buruk yang berangsur-angsur diakibatkan oleh COVID-19 terhadap keadaan ekonomi Indonesia, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentan Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (UU 2/2020). Dalam konsiderannya UU 2/2020 menyatakan bahwa COVID-19 berdampak terhadap ekonomi nasional, salah satunya adalah penurunan penerimaan negara, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pendapatan negara merupakan realisasi penerimaan berupa pemasukan kas yang bersumber dari Penerimaan Pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri. Atas hal tersebut maka penerimaan pajak oleh pemerintah merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah pusat yang penting gua membiayai pelaksanaan pemerintah pusat.[2]

Merujuk kepada UU 2/2020 yang merupakan kebijakan keuangan ditengah pandemi COVID-19, dalam substansinya pemerintah sudah mengatur mengenai ketentuan pajak dalam e-commerce, yakni diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b UU 2/2020 yang memuat perlakuan perpajakan dalam kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (1) UU 2/2020 diatur mengenai perlakuan perpajakan dalam kegiatan PMSE, adapun sebagai berikut:

  1. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Pemanfaatan Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/aatu Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui PMSE; dan
  2. Pengenaan Pajak Penghasilan atau pajak transaksi elektronik atas kegaiatn PMSE yang dilakukan oleh subyek pajak luar negeri yang memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan.

Dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU 2/2020 menyatakan bahwa pertambahan nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui PMSE sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU 2/ 2020 mengikuti ketentuan PPN sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Selajutnya ketentuan Pasal 6 ayat (3) memuat bahwa PPN yang dikenakan atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dipungut, disetorkan, dan dilaporkan oleh pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) luar negeri, dan/atau PPMSE dalam negeri yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan. Melihat kembali  ke belakang sebelum diundangkannya UU 2/2020. Konstruksi hukum Pajak PMSE sudah mulai dimuat dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Elektronik (PP PMSE), Kini konstruksi hukum mengenai Pajak PMSE atau e-commerce sudah diperkuat dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/ PMK.03/2020 tentang Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Dengan demikian komprehensifnya pengaturan mengenai pengenaan pajak e-commerce, kini dapat menambah pendapatan negara dari sektor pajak, dan meningkatkan sumbangsih masyarakat melalui pajak sebagimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 23 A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 194. Menurut hemat penulis mengenai pengenaan pajak di sektor e-commerce merupakan salah satu cerminan dari wujud negara dalam mewujudkan suatu Welfare State melalui pajak.

Penulis: Raphael Haganta, Berkedudukan di Jakarta, Seorang Mahasiswa Jurusan S1 Ilmu Hukum UPN Veteran Jakarta mengambil konsentrasi pada Hukum Bisnis, dan tergabung sebagai Humas pada organisasi mahasiswa FRDM FH UPNVJ.


Daftar Pustaka:

[1] Bank Indonesia, Siaran Pers: COVID-19 Tekan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II 2020 (diakses melalui: https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_225520.aspx#:~:text=Pandemi%20COVID%2D19%20menekan%20pertumbuhan,%2C97%25%20(yoy).&text=Penurunan%20pertumbuhan%20ekonomi%20domestik%20terjadi%20di%20semua%20komponen%20PDB%20sisi%20pengeluaran.) pada 29 Oktober 2020 pukul 17:17 WIB

[2] M. Farouq, Hukum Pajak di Indonesia: Suat Pengantar Ilmu Hukum Terapan di Bidang Perpajakan, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 123.

Note: Tulisan ini telah melalui proses turnitin dari Justitia Training Center. Hasil turnitin artikel berjudul Konstruksi Hukum Pajak E-Commerce di Tengah Pandemi Covid-19 adalah 14%.

Baca Juga

Pusat Studi Terkait

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *