Mengendalikan Hulu demi Menyelamatkan Hilir Aceh

“Ketika banjir melanda Aceh, masyarakat di wilayah hilir selalu menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya. Rumah terendam, mata pencaharian terputus, hingga aktivitas ekonomi lumpuh. Namun, kerugian yang mereka alami sering kali berakar dari persoalan yang terjadi jauh di kawasan hulu, tempat kebijakan pemanfaatan ruang dan pemberian izin belum sepenuhnya mempertimbangkan daya dukung lingkungan”.

Banjir besar yang melanda Aceh pada akhir November 2025 lalu menjadi pengingat bahwa bencana ekologis tidak pernah hadir tanpa sebab. Bencana yang melanda 16 kabupaten/kota (Rofi Muntahar, 2025) tersebut sering kali dipahami sebagai konsekuensi dari curah hujan ekstrem dan perubahan iklim. Padahal, masyarakat yang tinggal di wilayah hilir bukan sekadar menghadapi fenomena alam, melainkan turut menanggung akibat dari tata kelola kawasan hulu yang belum sepenuhnya mengedepankan perlindungan lingkungan. Rumah-rumah terendam, lahan pertanian rusak, aktivitas ekonomi lumpuh, hingga ribuan warga harus mengungsi setiap kali banjir datang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kerugian yang dialami masyarakat hilir tidak selalu bermula dari tempat mereka tinggal, tetapi dari berbagai kebijakan pemanfaatan ruang, pemberian izin kehutanan, dan aktivitas pertambangan di kawasan hulu yang mengurangi daya dukung lingkungan. 

Lebih jauh, memandang banjir semata-mata sebagai akibat curah hujan ekstrem merupakan cara pandang yang terlalu sederhana. Dalam perspektif hukum lingkungan, bencana yang dipicu oleh degradasi ekosistem akibat aktivitas manusia dapat dikategorikan sebagai man-made disaster atau bencana ekologis.(Diva Raya Naysila Zakiyah & Zahra Davika, 2025) Hal ini secara jelas memperlihatkan bahwa hilangnya tutupan hutan, alih fungsi lahan, hingga aktivitas pertambangan yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan telah mengurangi kemampuan kawasan hulu dalam menyerap air. Akibatnya, setiap peningkatan curah hujan berpotensi berubah menjadi bencana yang dampaknya paling besar dirasakan oleh masyarakat di wilayah hilir. Sehingga, banjir di Aceh tidak hanya mencerminkan persoalan hidrologi, tetapi juga menunjukkan bagaimana instrumen hukum dijalankan dalam mengelola kawasan hulu.

Tata Kelola Pertambangan Belum Menempatkan Lingkungan sebagai Prioritas

Dalam berbagai diskursus publik, penulis mengamati bahwa isu pertambangan kerap berhenti pada persoalan legalitas perizinan. Selama suatu kegiatan memiliki izin usaha, aktivitas tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan hukum. Padahal, paradigma tersebut belum cukup untuk menjamin perlindungan lingkungan hidup. Hukum pertambangan tidak hanya berbicara mengenai pemanfaatan sumber daya mineral, tetapi juga harus ditempatkan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan prinsip-prinsip hukum lingkungan.

Persoalannya, pengendalian izin usaha pertambangan masih sangat lemah, sebagaimana terlihat dari ditemukannya tujuh wilayah tambang ilegal di Aceh berdasarkan data Dinas ESDM Aceh per Juni 2026 (Mufti, 2026). Padahal, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, khususnya Pasal 151 ayat (2), telah menyediakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, penghentian sementara kegiatan, hingga pencabutan izin. Artinya, problematika ini bukan ketiadaan instrumen hukum, melainkan bagaimana sanksi tersebut benar-benar diterapkan secara tegas. Tanpa penegakan yang efektif, izin usaha berisiko hanya menjadi formalitas, sementara kerusakan lingkungan terus ditanggung masyarakat.

Realitas di Aceh menunjukkan bahwa wilayah yang mengalami banjir paling parah justru beririsan dengan kawasan konsesi pertambangan skala besar. Data Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mencatat aktivitas pertambangan yang telah mencapai lebih dari 1,5 juta hektar, dimana terdapat aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) seluas 2.318,36 hektar berada di kawasan Ekosistem Leuser (Peta Daerah Banjir Aceh, 2025) Padahal, Kawasan Ekosistem Leuser merupakan sistem penyangga kehidupan bagi sekitar empat juta penduduk Aceh. Hutan di kawasan ini berfungsi sebagai penyerap air alami yang menahan curah hujan pada musim penghujan dan melepaskannya secara bertahap ke wilayah hilir, sehingga berperan penting dalam menjaga ketersediaan air sekaligus mengurangi risiko banjir.(Haka.or. id). 

Kondisi ini semestinya mendorong Pemerintah Aceh untuk menggunakan kewenangan yang dimilikinya sebagai daerah dengan otonomi khusus. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memberikan kewenangan khusus dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang seharusnya dapat menjadi dasar untuk memperketat pengawasan dan perlindungan terhadap Ekosistem Leuser. Artinya, ketika suatu proyek yang berpotensi merusak ekosistem tersebut, Pemerintah Aceh tidak seharusnya hanya menjadi pihak yang menerima dampak, tetapi perlu menggunakan kewenangannya untuk mencegah, menolak, atau bahkan menghentikan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan lingkungan dan tata ruang yang berlaku. Terlebih, tekanan terhadap kawasan hulu tidak hanya berasal dari pertambangan, tetapi juga dari berbagai izin pemanfaatan kawasan hutan dalam luasan yang besar. Jika kondisi ini terus dibiarkan, penurunan fungsi ekologis kawasan hulu akan semakin meningkatkan risiko bencana bagi masyarakat di wilayah hilir.

Problematika tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama tata kelola pertambangan di Aceh, tidak hanya terletak pada substansi regulasi, tetapi juga pada belum terintegrasinya kerangka hukum yang mengatur sektor pertambangan, lingkungan hidup dan penataan ruang. Bahkan, kritik terhadap implementasi tersebut mengemuka dalam perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai bahwa perubahan regulasi ini masih lebih berorientasi pada perluasan akses dan pemberian konsesi pertambangan dibandingkan penguatan tata kelola lingkungan(Walhi, 2025). Menurut WALHI, perubahan UU Minerba belum diikuti dengan penguatan mekanisme pengawasan yang memadai, sehingga berpotensi memperbesar eksploitasi sumber daya alam, memperluas tekanan terhadap kawasan ekologis, serta memperparah krisis lingkungan, termasuk deforestasi. 

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, yang mengkritik pembentukan UU Minerba karena dinilai belum sepenuhnya menjawab berbagai persoalan tata kelola pertambangan. Menurutnya, meskipun regulasi diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, implementasinya masih menyisakan persoalan, mulai dari dominasi investasi asing hingga belum optimalnya pengaturan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam sektor pertambangan(law.ui.ac.id). Kritik tersebut menunjukkan bahwa pembenahan tata kelola tidak cukup dilakukan melalui perubahan regulasi semata, melainkan juga harus diikuti dengan penguatan pengawasan, kejelasan pembagian kewenangan, serta integrasi kebijakan pertambangan dengan perlindungan lingkungan agar pengelolaan kawasan hulu tidak terus mengorbankan keselamatan masyarakat di wilayah hilir.

Mengapa Pengendalian Harus Dimulai dari Hulu Aceh?

Banjir yang berulang di Aceh memperlihatkan bahwa strategi penanggulangan bencana tidak dapat hanya berfokus pada penanganan dampak di wilayah hilir. Selama kawasan hulu terus mengalami degradasi akibat alih fungsi lahan dan berkurangnya tutupan hutan, maka banjir akan terus berulang meskipun kapasitas tanggap darurat terus ditingkatkan. Maka dari itu, pengendalian kawasan hulu harus menjadi prioritas utama yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang mana menegaskan bahwa kawasan hutan memiliki fungsi pokok sebagai sistem penyangga kehidupan serta wajib dijaga kelestariannya. Di tingkat daerah, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh juga mengamanatkan perlindungan kawasan hutan sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan ekologis Aceh. 

Selain itu, pengendalian kawasan hulu tidak boleh hanya dimaknai sebagai pembatasan aktivitas pertambangan, tetapi harus menempatkan tata kelola pertambangan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup (Fakhry Amin et al., 2026) Pada hakikatnya, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan pemanfaatan ruang, penerbitan izin usaha tambang, hingga pembangunan infrastruktur dilakukan melalui sistem pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) yang terintegrasi dengan memperhatikan risiko bencana. Dengan demikian, kawasan hulu dapat kembali menjalankan fungsi ekologisnya sebagai daerah resapan air, sementara masyarakat di wilayah hilir memperoleh perlindungan yang lebih efektif dari ancaman banjir. Pendekatan preventif ini jauh lebih berkelanjutan dibandingkan sekadar mengalokasikan anggaran besar untuk penanggulangan bencana setelah kerusakan lingkungan terjadi.

Reformasi Tata Kelola: Dari Izin hingga Pemulihan Lingkungan

Reformasi tata kelola izin usaha di Kawasan rawan Aceh harus dimulai dari pembenahan sistem perizinan yang menjadikan risiko banjir dan daya dukung DAS sebagai parameter utama dalam setiap keputusan pemanfaatan ruang. Pemberian izin usaha tersebut tidak boleh berhenti pada pemenuhan persyaratan administratif, tetapi harus didasarkan pada evaluasi daya dukung lingkungan, kesesuaian tata ruang berbasis risiko, serta kondisi kawasan hulu DAS. Pengawasan terhadap pelaksanaan izin juga perlu diperkuat melalui audit lingkungan secara berkala, evaluasi reklamasi pasca tambang dan penindakan tegas terhadap aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). 

Seluruh proses tersebut perlu didukung oleh integrasi data spasial melalui One Map Policy agar tumpang tindih antara konsesi pertambangan, kawasan hutan, dan wilayah rawan banjir dapat dicegah. Pendekatan ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menempatkan aspek daya dukung lingkungan dan mitigasi bencana sebagai pertimbangan dalam pemanfaatan ruang, serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menegaskan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana harus mengedepankan upaya pencegahan dan pengurangan risiko sebelum bencana terjadi.

Di sisi lain, reformasi tata kelola tidak akan efektif tanpa pemulihan kawasan hulu yang telah mengalami degradasi. Kawasan hulu merupakan daerah tangkapan air (catchment area) yang berfungsi menyerap air hujan, mengendalikan limpasan permukaan, menjaga stabilitas tanah, serta mempertahankan keseimbangan hidrologi daerah aliran sungai (DAS) (Chay Asdak, 2024) Oleh karena itu, kawasan hulu seharusnya diprioritaskan sebagai kawasan lindung dan dibebaskan dari aktivitas eksploitasi yang berpotensi menghilangkan tutupan vegetasi. Aktivitas pertambangan di kawasan hulu tidak hanya meningkatkan laju erosi dan sedimentasi sungai, tetapi juga menurunkan kemampuan tanah dalam menyerap air sehingga memperbesar debit limpasan yang bermuara pada banjir di wilayah hilir. 

Sebagaimana ditegaskan oleh United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) dalam Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction (2019), pengurangan risiko bencana harus diarahkan pada pengendalian faktor-faktor penyebab risiko, termasuk degradasi ekosistem dan perubahan tata guna lahan, bukan semata-mata memperkuat respons ketika bencana telah terjadi (undrr.org, 2019) Maka dari itu, rehabilitasi hutan, perlindungan kawasan resapan air, pembangunan infrastruktur resapan berbasis alam, serta penguatan pemantauan hidrologi harus menjadi prioritas kebijakan Pemerintah pusat maupun daerah Aceh guna mengembalikan fungsi ekologis kawasan hulu sebagai benteng utama pencegahan banjir. 

Upaya-upaya di atas tentunya juga membutuhkan tindakan nyata dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan. Pemerintah Pusat, melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, perlu memastikan bahwa kebijakan dan perizinan pertambangan tidak mengabaikan risiko ekologis dan daya dukung DAS. Pemerintah Aceh melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh perlu memperkuat pengawasan terhadap kawasan hulu dan menggunakan kewenangannya untuk mencegah pemanfaatan ruang yang mengancam Ekosistem Leuser. Sementara itu, Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Aceh harus memastikan risiko banjir dan kondisi DAS benar-benar menjadi pertimbangan dalam setiap penilaian kelayakan lingkungan. Pemerintah kabupaten/kota juga perlu memastikan bahwa pelaksanaan tata ruang di wilayahnya tidak justru memperbesar tekanan terhadap kawasan hulu. Perlindungan Ekosistem Leuser tidak boleh berhenti pada aturan dan mandat kelembagaan. Kewenangan yang telah dimiliki harus digunakan untuk mencegah kerusakan sebelum bencana terjadi, karena masyarakat Aceh tidak seharusnya terus membayar harga dari lemahnya pengelolaan kawasan hulu.

Penutup

Pada akhirnya, upaya menyelamatkan Aceh harus dimulai dari keberanian negara mengendalikan kawasan hulu melalui penegakan hukum yang konsisten, tata kelola yang terintegrasi, dan keberpihakan nyata terhadap kelestarian lingkungan, bukan semata-mata membangun tanggul di wilayah hilir.