29 September 2020

Menuntut Hak atas Jaminan Pelayanan Kesehatan Mental Selama Pandemi

Lefri Mikhael Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS)

Dunia saat ini sedang menderita dengan kehadiran Virus COVID-19 yang ada sejak akhir tahun 2019. Namun, informasi penderita pertama di Indonesia ada pada awal Maret 2020 dan mulai saat itu pemberitaan COVID-19 menjadi komoditas dalam setiap pemberitaan dan menjadi headline yang mutlak rubrik media hingga saat ini mencapai kasus aktif sebanyak 275.213 (data terakhir pada 28 September pukul 5 pagi, diakses melalui https://coronavirus.jhu.edu/map.html). Dengan peningkatan kasus aktif penderita, maka salah satu kebijakan utama yang diambil Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah adalah pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Peraturan Menteri Kesehatan 9 tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19, yang ditindaklanjuti melalui peraturan kepala daerah yang bersangkutan.

Dengan konsep PSBB yang membatasi mobilisasi masyarakat tentu membuat semua orang harus adaptasi belajar dari rumah, bekerja dari rumah, hingga berjualan dari rumah. Selain itu, aturan social dan physical distacing juga semakin menjauhkan diri dengan kerabat maupun keluarga. Keadaan force meajure ini membuat manusia, yang sejatinya sebagai homo socius menjadi seperti burung dalam sangkar. Perekonomian yang kolaps dan menuju ambang resesi memaksa banyak orang yang dirumahkan tanpa adanya pemasukan bagi dompet. Keserangkaian keadaan tersebut berpengaruh besar akan instabilitas mood, pikiran dan emosi yang membuat orang menjadi overthinking, hingga depresi dan memilih mengakhiri hidup. Hal tersebut menandakan ada gangguan pada kesehatan mental kita.

Kesehatan mental yang merupakan kesatuan integral kesehatan memiliki aspek penting yang perlu diperhatikan layaknya kesehatan fisik. Mental yang baik akan mendorong produktifitas dan kontribusi tiap insan. Ada banyak kasus yang merasakan tekanan pikiran maupun emosional akibat serangkaian keadaan baru selama pandemi. Lantas, bagaimana tanggungjawab negara terhadap persoalan ini? Momentum ini kembali mempertegas hak warga negara atas pelayanan kesehatan mental yang layak.

Sejatinya landasan bahwa perlindungan kesehatan, termasuk kesehatan mental sebagai hak asasi dasar merupakan kewajiban pemerintah adalah prinsip demokrasi yang mana pemerintah diberi mandat kekuasaaan untuk melindungi hak warga negara. Menurut Muhtaj dalam buku berjudul Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, telah menjadi konsensus bahwa hak kesehatan dijamin konstitusi merupakan alasan kemartabatan manusia (human dignity). Jaminan tersebut tercantum dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), khususnya pasal 28H ayat (1) jo. Pasal 34 ayat (3), “Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak” maupun instrumen internasional diantaranya Pasal 25 ayat (1) Universal Declaration of Human Right dengan awalan berbunyi “setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya…” dan Pasal 12 International Convenant on Economic, Social and Cultural Right.

Namun sangat disayangkan upaya pemenuhan kewajiban tersebut masih jauh dari yang diharapkan oleh hukum dan konstitusi kita. Berkaitan dengan ketersediaan instrumen hukum nasional, meskipun telah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (UU Keswa) yang menjadi lex specialis jaminan kesehatan jiwa, hingga saat ini belum ada peraturan turunan yang berarti padahal diamanatkan untuk membuat peraturan pelaksanaan paling lambat 1 (satu) tahun setelah resminya UU Keswa. Berkaitan dengan kebijakan penyediaan fasilitas pendukung, seperti tenaga Kesehatan dan layanan rumah sakit khusus. Menurut data Riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan tahun 2013 (tidak ada informasi terkait pada Riskesdas Kemenkes 2018), jumlah psikiater sebanyak 773 orang, psikolog klinis sebanyak 451 orang, dan perawat jiwa sebanyak 6500 orang dari jumlah populasi sekitar 241.5 juta jiwa pada saat itu. Secara rasio, seorang psikiater menangani 323 ribu jiwa, tidak sesuai rasio yang ditetapkan WHO yaitu satu banding 30 ribu orang sehingga menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara terendah dalam rasio supply psikiater. Keadaan diatas diperburuk dengan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan mental. Puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan di tingkat yang lebih accessible, hanya 64.2% dari 8981 puskesmas yang memiliki kegiatan lengkap program kesehatan jiwa (menurut data Laporan Riset Fasilitas Kesehatan tahun 2011), masih terdapat 8 provinsi yang belum memiliki Rumah Sakit Jiwa, dari 1.678 RSU hanya 2% yang memiliki layanan kesehatan jiwa, dan hanya 15 dari 441 RSUD yang memiliki layanan psikiatri

Gambaran diatas menjadi cerminan bahwa negara masih abai terhadap pemenuhan hak kesehatan mental warga negara. Dalam kondisi pandemi ini, sudah seharusnya pemerintah lebih sadar untuk mampu menjaga kesehatan pikiran, disamping kesehatan fisik. Pemerintah harus memiliki kesadaran bahwa negara memiliki tanggung jawab hukum, moral ,dan politik untuk menyediakan pelayanan kesehatan mental terhadap warga negaranya. Memang, Pemerintah pada April lalu berinovasi menghadirkan layanan bantuan konsultasi psikologi kesehatan jiwa bernama Sejiwa yang dapat diakses masyarakat melalui hotline 119 ext 8, namun layanan tersebut masih terbatas mengingat relawan batch 1 hanya 162 orang, hingga saat ini belum mendapat informasi jelas terkait keberlangsungan program ini. Selain itu, Kementerian Kesehatan juga memiliki aplikasi yang dapat diunduh melalui smartphone berisi info keswa bernama Sehat Jiwa. Namun apakah program yang ada telah menjangkau seluruh warga negara?

Upaya tersebut patut diapresiasi, namun Pemerintah masih memiliki banyak pekerjaan dalam menanggulangi lonjakan kasus masalah psikis masyarakat. Sudah seharusnya Pemerintah berfokus pada pemberian layanan kesehatan mental kepada mereka yang di-PHK, anak kecil yang tidakdapat bercengkrama dengan teman sebaya, orang tua yang khawatir menjadi target penyebaran Covid, dan terlebih lagi kepada para nakes yang lelah akibat pandemi yang tak kunjung berhenti. Bagaimana bisa nakes yang diharapkan menjadi garda terdepan menangani pasien Covid namun kesehatan mentalnya tidak diperhatikan serius oleh negara?

Sudah kewajiban bagi negara dalam mengamali janji konstitusinya, janji Presiden akan pembangunan sumber daya manusia, serta perintah UU Keswa. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan sudah seharusnya memiliki grand design hadirnya National Institute of Mental health yang menjadi lembaga terpadu yang berfokus pada kesehatan mental, yang perlu diselingi dengan pembangunan fasilitas penunjang seperti rumah sakit jiwa maupun unit kesehatan jiwa pada setiap rumah sakit umum, pemerataan tenaga professional keswa serta mampu menarik minat generasi muda untuk mengikuti pendidikan profesi dengan pemberian subsidi, beasiswa, dan lainnya.

Bangsa yang besar tidak akan lahir dari gedung-gedung tinggi, teknologi yang canggih, dan investasi ekonomi semata, namun juga lahir dari warga negara yang sehat fisik dan mental, yang dapat berkontribusi maksimal bagi pembangunan bangsa. Memang benar, pandemi hadir untuk mengoreksi kesiapan dan tanggungjawab negara dalam berbagai aspek. Pandemi menjadi refleksi kesadaran kita akan pentingnya peran negara dalam jaminan pelayanan kesehatan mental yang layak yang harus mengacu pada tiga prinsip, yaitu menghormati (respect), melindungi (protect), dan memenuhi (fulfill) hak atas kesehatan yang merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Daftar Pustaka: https://intelresos.kemsos.go.id/new/?module=Program+Gsp&view=fakta

Penulis: Lefri Mikhael, lahir di Jakarta, 22 Juli 2000, Mahasiswa semester 5 ilmu hukum Universitas Sebelas Maret (UNS). Memiliki ketertarikan akan isu hukum pidana dan hukum tata negara. Saat ini menjadi asisten dosen Hukum Dagang dan Hukum Pajak. Aktif dalam Komunitas Moot Court dan menjadi wakil ketua Komunitas Clinical Legal Education, serta turut aktif meluangkan pikiran dalam kajian akademik bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UNS. Prestasi sebagai First RU National Moot Court Competition Piala Prof. Hilman Hadikusuma di Universitas Lampung dan best participant dalam Sekolah Legislatif Dewan Mahasiswa FH UNS Tahun 2018.

Note: Tulisan ini telah melalui proses turnitin dari Justitia Training Center. Hasil turnitin artikel berjudul Menuntut Hak atas Jaminan Pelayanan Kesehatan Mental Selama Pandemi adalah 10%.

Baca Juga

Pusat Studi Terkait

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *