09 February 2021

Penyelesaian Tindak Pidana Asusila di Indonesia, Sudahkah Berperspektif Korban?

Hukum memandang kesusilaan sebagai tingkah laku, perbuatan, percakapan bahkan sesuatu apapun yang harus dilindungi oleh hukum yang bersangkutan dengan norma-norma kesopanan demi terwujudnya tata susila dan tata tertib dalam kehidupan sosial masyarakat. Secara umum tindak pidana kesusilaan diartikan sebagai tindak pidana yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan (etika). Pernyataan ini menunjukkan bahwa menentukan batasan atau pengertian mengenai kesusilaan tidaklah sederhana. Prof. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa batasan- batasan kesusilaan sangat tergantung dengan nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat.

Pengaturan terkait tindak pidana asusila di Indonesia dapat ditemukan dalam Bab XIV Buku II dan Bab VI Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang antara lain mengatur mengenai perzinahan, pencabulan, perkosaan, dan tindak pidana terhadap kesopanan kesusilaan. Namun, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum mengatur secara menyeluruh mengenai berbagai macam bentuk kekerasan seksual. Dalam KUHP tidak dikenal mengenai istilah ‘pelecehan seksual’, melainkan dikenal dengan perbuatan cabul, terminologi mengenai perkosaan pun juga masih dimaknai dengan sangat sempit. Padahal kekerasan seksual itu sendiri memiliki cakupan yang sangat luas, sehingga apabila hanya merujuk pada bagian yang diatur dalam KUHP, hal ini akan memberikan perlindungan hukum yang sangat terbatas bagi korban.

Pembahasan mengenai kekerasan seksual sudah bukanlah menjadi hal yang asing lagi di Indonesia. Angka-angka terkait kasus kekerasan seksual terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan yang menyatakan bahwa terdapat 406.178 kasus kekerasan seksual pada tahun 2018 silam, kemudian sepanjang tahun 2019 telah terjadi 431.471 kasus kekerasan seksual, yang mana hal ini meningkat sebesar 6% dari tahun sebelumnya.

Dari banyaknya kasus yang dilaporkan, 40% di antaranya berhenti di kepolisian, dan hanya 10% yang berlanjut hingga ke pengadilan. Sementara itu, selebihnya korban memilih untuk tidak melanjutkan kasus ini ke ranah hukum. Keengganan untuk melapor maupun tidak melanjutkan kasus ini ke ranah hukum disebabkan karena merasa bahwa sistem penyelesaian hukum di Indonesia yang belum memihak kepada korban.

Kengganan korban untuk melapor tersebut karena kerap kali korban merasa takut untuk diserang balik oleh pelaku menggunakan pasal ‘pencemaran nama baik’ karena pada saat melapor korban belum/tidak memiliki bukti yang cukup kuat. Selain itu, korban juga merasa takut adanya tindakan diskriminasi dari apparat penegak hukum yang mungkin malah akan menyalahkan korban dan mempertanyakan kembali pada korban mengenai alasan dan apa yang membuat dirinya sampai menjadi korban kekerasan seksual, padahal pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak sepatutnya ditujukan kepada korban.

Merujuk pada salah satu putusan No.1390/Pid.B/2012/PN.LP, Hakim menyatakan bahwa perkosaan terjadi karena korban tergolong sebagai “perempuan nakal”, dan Majelis Hakim memasukan riwayat seksual korban ke dalam pertimbangan hukum yang mengakibatkan Majelis Hakim memperingan hukuman terdakwa dari 10 bulan penjara menjadi 5 bulan penjara. Melalui putusan hakim ini, kita dapat melihat adanya perbuatan viktimisasi ganda pada korban, dimana korban telah dirugikan secara psikis, fisik dan sosial, dan juga diperberat dengan Hakim di persidangan yang memberikan pernyataan dan pertanyaan saat itu menyudutkan korban.

Mengkritisi dari putusan hakim yang demikian, yang kerap kali terlihat bahwa adanya putusan yang membuat korban merasa ketakutan. Hal tersebut dapat menjadi suatu contoh bahwa masih terdapat aparat penegak hukum dan penyelesaian kasus kekerasan seksual yang masih belum berperspektif korban. Dalam hal ini sejatinya peraturan hukum perlu melindungi korban dengan baik dan berprespektif korban. Sehingga tidak menjadi penghambat bagi korban untuk memperoleh keadilan.

Tingginya angka kekerasan seksual dan rendahnya empati dari apparat penegak hukum dalam beberapa putusan kasus tindak pidana asusila ini, merefleksikan bahwa Indonesia darurat akan perlindungan dan keadilan bagi korban kekerasan seksual. Kondisi ini seharusnya dapat membuka mata pemerintah untuk dapat segera membuat regulasi dan prosedur terkait penyelesaian kasus kekerasan seksual yang berperspektif korban, yang dapat sepenuhnya melindungi korban-korban kekerasan seksual dalam bentuk apapun serta dapat mensosialisasikan kepada aparat penegak hukum dan masyarakat untuk bersama-sama menghilangkan budaya victim blaming kepada korban. Keberadaan aparat penegak hukum yang semestinya dapat menjawab dan menjamin hak-hak korban, dan tidak menjadi salah satu faktor korban enggan membawa kasusnya ke jalur hukum. Sehingga angka kekerasan seksual dapat terus ditekan dan korban tidak lagi merasa takut untuk mendapatkan keadilan atas kejadian yang menimpanya.

Penulis: Shafa

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trisakti & Anggota Justitia Academy Team Batch 3

Editor: Indah Siti A., S.H. – Media Justitia

Baca Juga

Pusat Studi Terkait

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *