Polemik Utang Kereta Cepat Whoosh, Murni Beban BUMN atau Didukung APBN?

Pertanyaan:

“Min, isu pembiayaan dan utang Kereta Cepat Whoosh lagi ramai lagi nih dibahas. Di medsos banyak yang berdebat ada yang bilang utang itu murni urusan komersial BUMN, tapi ada juga yang bilang sah-sah aja kalau dibantu pakai APBN. Sebenarnya, di mata hukum keuangan negara, boleh nggak sih APBN ikut menanggung pembiayaan proyek BUMN seperti Whoosh ini?”

Jawaban:

Halo Sobat Justitia! Diskusi mengenai pembiayaan infrastruktur skala besar memang selalu menarik untuk dibedah. Banyak yang mengira garis pemisah antara kas BUMN dan kas negara bersifat kaku, seolah APBN sama sekali “haram” menyentuh urusan proyek BUMN. Namun, jika kita telaah regulasi hukum keuangan negara kita secara jernih, faktanya tidak demikian.

Jawaban singkatnya: Boleh. Sepanjang memenuhi koridor dan batasan peraturan perundang-undangan, APBN sah digunakan untuk mendukung pembiayaan maupun penjaminan kewajiban proyek BUMN. Mengapa bisa begitu? Yuk, kita bedah dasar hukumnya!

Pertama, secara konsep hukum, modal BUMN bersumber dari kekayaan negara yang dipisahkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BUMN tetap masuk dalam ruang lingkup objek pemeriksaan keuangan negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Relasi fiskal antara pemerintah dan BUMN pun diakui secara tegas. Melalui Pasal 24 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pemerintah pusat secara sah berwenang memberikan pinjaman, hibah, maupun Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN, asalkan dianggarkan secara resmi dan memperoleh persetujuan DPR melalui Undang-Undang APBN tahun berjalan.

Kedua, Kereta Cepat Whoosh bukan sekadar proyek komersial biasa, melainkan berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN). Oleh karena itu, berlaku regulasi khusus (lex specialis) melalui Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021.

Dalam Pasal 4 regulasi perubahan tersebut, pendanaan proyek secara legal dapat bersumber dari “pendanaan lain” berupa pembiayaan APBN demi menjaga keberlanjutan PSN. Dukungan APBN ini dijalankan melalui dua skema resmi yang sangat terukur:

1. Penyertaan Modal Negara (PMN): Diberikan kepada BUMN terkait (seperti PT KAI) guna memperkuat struktur permodalan sekaligus menutup pembengkakan biaya (cost overrun).
2. Penjaminan Pemerintah (Government Guarantee): Negara memberikan jaminan atas kewajiban pinjaman melalui badan usaha penjaminan infrastruktur, yang tata kelolanya diatur ketat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2023 lengkap dengan kewajiban pembentukan dana cadangan (sinking fund) serta mitigasi risiko fiskal.

Apakah ini berarti pemerintah bisa sembarangan menanggung utang korporasi? Tentu tidak! Hukum memberikan batasan yang tegas:

• Wajib Melalui Mekanisme APBN: Tidak boleh ada dana negara yang keluar tanpa alokasi resmi dan persetujuan DPR.
• Memperhatikan Kesinambungan Fiskal: Dukungan negara dibatasi oleh kapasitas fiskal nasional agar APBN tetap sehat dan terjaga.
• Akuntabel & Diawasi Ketat: Seluruh pencatatan jaminan dan aliran dana diawasi oleh Kementerian Keuangan serta diaudit oleh BPK.

Kesimpulannya, proyek Whoosh tidak berdiri di ruang “murni komersial” yang lepas tangan dari negara. Kerangka hukum Indonesia telah menyediakan instrumen legal bagi APBN untuk hadir menjaga kelangsungan infrastruktur publik yang strategis melalui PMN dan penjaminan resmi yang akuntabel. Jadi, langkah tersebut bukanlah pelanggaran hukum, melainkan instrumen fiskal yang sah menurut peraturan perundang-undangan!

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung.