Mediajustitia.com – Pelatihan dan Sertifikasi Mediator Kesehatan Angkatan II resmi digelar dengan melibatkan sebanyak 21 peserta, yang berlangsung selama 26 Januari hingga 1 Februari 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kompetensi dan standarisasi mediator dalam penyelesaian sengketa di sektor kesehatan melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
Direktur Pelatihan dan Sertifikasi Justitia Training Center, Dhea Yulia Maharani, S.H., M.H., dalam sambutannya menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi respon atas meningkatnya kebutuhan penyelesaian sengketa kesehatan yang tidak hanya berorientasi pada aspek hukum semata, tetapi juga memperhatikan dimensi profesional, psikologis, dan kemanusiaan.
“Dalam beberapa waktu terakhir, sengketa di bidang kesehatan, baik yang melibatkan tenaga medis maupun fasilitas pelayanan kesehatan, menunjukkan bahwa pendekatan dialogis melalui mediasi menjadi kebutuhan yang semakin mendesak,” ujarnya.
Dhea menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa kesehatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diharapkan dapat ditempuh terlebih dahulu melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa sebelum berlanjut ke proses pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi bukan sekadar pilihan, melainkan mekanisme penting dalam menjaga hubungan dan kepercayaan di sektor kesehatan.
Selama pelatihan, peserta akan mendapatkan pembekalan materi yang mencakup aspek hukum kesehatan, pendekatan mediasi, hingga pemanfaatan teknologi dalam proses mediasi. Rangkaian kegiatan juga dilengkapi dengan praktik dan simulasi, serta diakhiri dengan uji sertifikasi guna menilai kompetensi peserta sebagai mediator sektor kesehatan.
Sementara itu, Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Hukum Kesehatan Indonesia, Rian Achmad, S.H., M.H., menyampaikan bahwa pelatihan dan sertifikasi ini merupakan angkatan kedua yang dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut atas kebutuhan standarisasi kompetensi mediator sektor kesehatan.
“LSP Hukum Kesehatan Indonesia hadir sebagai respon terhadap Undang-Undang Kesehatan yang menegaskan bahwa penyelesaian sengketa kesehatan perlu ditempuh terlebih dahulu melalui mediasi sebelum proses hukum lainnya,” ungkap Rian.
Ia menambahkan, sertifikasi mediator sektor kesehatan menjadi langkah strategis dalam membangun ekosistem penyelesaian sengketa kesehatan yang terstandar dan berkelanjutan di Indonesia. Melalui sertifikasi ini, kompetensi mediator diharapkan dapat terjaga dan diakui secara profesional.
Rian juga mendorong seluruh peserta untuk aktif mengikuti seluruh rangkaian pelatihan dan uji sertifikasi, mengingat materi yang disampaikan berasal dari akademisi, praktisi, serta pakar di bidang hukum dan kesehatan, termasuk yang berpengalaman di tingkat nasional.
Pelatihan dan Sertifikasi Mediator Kesehatan Angkatan II ini diharapkan mampu melahirkan mediator sektor kesehatan yang kompeten, profesional, serta mampu memberikan kontribusi nyata dalam penyelesaian sengketa kesehatan secara adil, efektif, dan berorientasi pada dialog.
Informasi mengenai Pelatihan dan Sertifikasi Mediator Kesehatan selanjutnya dapat menghubungi 08111282112 (Putri) atau 081119727372 (lulu).
