Pertanyaan:
“Hallo mimin! Perkenalkan aku Yogi, aku mau tanya mengenai perbedaan dari Amnesti, Rehabilitasi, Abolisi, dan Grasi? Dan apakah sistem ini masih memerlukan persetujuan dari pihak MA ataupun DPR? Terima kasih“
Jawaban:
Halo Sobat Justitia!
Terima kasih atas pertanyaannya!
Sebelum kita mengetahui dasar peraturan yang dimaksud perlu diketahui mengenai pengertian dari Amnesti, Rehabilitasi, Abolisi, dan Grasi yang di maksud. Yang pertama ada Amnesti, menurut Kamus Hukum yang ditulis oleh Marwan dan Jimmy, amnesti adalah pernyataan umum yang diterbitkan melalui atau dengan undang-undang tentang pencabutan semua akibat dari pemidanaan suatu perbuatan pidana tertentu atau satu kelompok perbuatan pidana. Amnesti sendiri diatur dalam Undang-Undang Darurat No. 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi.
Sedangkan istilah abolisi adalah suatu hak untuk menghapus seluruh akibat dari penjatuhan putusan pengadilan atau menghapus tuntutan pidana kepada seorang terpidana, serta melakukan penghentian apabila putusan tersebut telah dijalankan. Berdasarkan Pasal 4 Undang-undang No 11 tahun 1954 dijelaskan bahwa dengan pemberian amnesti semua akibat hukum pidana terhadap orang-orang diberikan amnesti dihapuskan. Sedangkan untuk pemberian abolisi maka penuntutan terhadap orang-orang yang diberikan abolisi ditiadakan.
Yang berikut nya adalah grasi, grasi diatur secara tersendiri dalam Undang-undang No 22 Tahun 2002 tentang Grasi (UU Grasi) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-undang No 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-undang No 22 tahun 2002 tentang Grasi. Definisi hukum mengenai grasi diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Grasi sebagai berikut:
“Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, perincian, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden.”
Dalam Pasal 2 ayat (1) UU 5 tahun 2010 diatur bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi sesuai dengan UU 5 Tahun 2010.
Sementara itu yang dimaksud dengan “putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” adalah:
- Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana
- Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana, atau
- Putusan kasasi
Presiden berhak mengabulkan atau menolak permohonan grasi yang diajukan terpidana setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung. Pemberian grasi oleh Presiden dapat berupa:
- Peringanan atau perubahan jenis pidana
- Pengurangan jumlah pidana
- Penghapusan pelaksanaan pidana
Yang terakhir adalah rehabilitasi, istilah ini dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 23 Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu:
“Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang nya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”
Dalam penjelasan umum KUHAP menyatakan bahwa rehabilitasi atau ganti kerugian diberikan kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Ganti kerugian dan rehabilitasi diberikan sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum, yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.
Setelah terjadinya amandemen UUD 1945 pemberian grasi, rehabilitasi, abolisi dan amnesti oleh Presiden diharuskan dengan pertimbangan MA atau DPR. Ketentuan tersebut diubah dengan tujuan untuk meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden. Dengan adanya ketentuan pertimbangan ini, maka pemberian grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi tidak lagi menjadi hak absolut Presiden, melainkan harus memperhatikan pertimbangan dari MA atau DPR.
Pemberian amnesti, rehabilitasi, grasi, dan abolisi merupakan kewenangan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (MA) atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 195).
“Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi.”
Sekian informasi yang dapat kami berikan, semoga dapat membantu Sobat Justitia untuk dalam memahami peraturan mengenai amnesti, rehabilitasi, grasi, dan abolisi ya!
