Pertanyaan:
“Hallo mimin, Saya Andre seorang pemilik dan pendiri merek minuman herbal, yang sudah saya bangun sejak lima tahun lalu. Saya telah mendaftarkan merek ini secara resmi dan memiliki sertifikat merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Kemasan, logo, dan nama merek saya cukup dikenal di daerah saya, dan saya telah menjualnya secara konsisten.
Namun belakangan ini, saya menemukan produk lain di pasaran yang menggunakan nama dan logo yang sangat mirip dengan merek saya. Bahkan desain botol dan warna labelnya juga hampir sama. Produk ini dibuat oleh perusahaan lain yang lebih besar dan dijual di banyak toko yang sebelumnya menjual produk saya. Sejak itu, penjualan saya menurun drastis dan banyak pelanggan saya bingung, bahkan mengira produk tiruan itu buatan saya.
Apakah yang dilakukan oleh pihak yang memakai nama dan desain yang mirip dengan produk saya bisa disebut pelanggaran hukum?”
Jawaban:
Hallo Sobat Justitia! Terima kasih atas pertanyaannya!
Menjawab pertanyaan Sobat Justitia, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran merek. Pengaturan terkait pelanggaran merek telah diatur sejak zaman kolonial Belanda, melalui Reglement Industriele Eigendom (RIE) yang dimuat dalam Staatsblad 1912 Nomor 545 jo Staatsblad 1913 Nomor 214. Pada masa penjajahan Jepang, dikeluarkan peraturan merek, yang disebut Osamu Seirei Nomor 30 tentang Pendaftaran cap dagang yang mulai berlaku sejak tanggal 1 bulan 9 Syowa (tahun Jepang 2603). Setelah Indonesia Merdeka (17 Agustus 1945), peraturan tersebut masih diberlakukan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945.
Kemudian, pada era kebijakan ekonomi terbuka pada Tahun 1961 diberlakukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan yang menggantikan perusahaan warisan kolonial Belanda yang sudah dianggap tidak memadai, meskipun Undang-Undang tersebut pada dasarnya mempunyai banyak kesamaan dengan produk hukum kolonial Belanda tersebut.
Pada tahun 2001, Undang-Undang Merek pada akhirnya diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. UU Ini merupakan respon untuk menyesuaikan perlindungan merek di Indonesia dengan standar internasional yang termuat dalam Pasal 15 Perjanjian TRIPs sebagai pengganti UU sebelumnya yaitu UU Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas UU Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Selanjutnya UU tersebut diperbaharui dengan dengan UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan kemudian diubah beberapa kali dengan UU Nomor 11 Tahun 2020, Perpu Nomor 2 Tahun 2022, dan UU Nomor 6 Tahun 2023 (UU MIG).
Menurut Pasal 1 angka 1 UU MIG, dinyatakan bahwa merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Adapun, pelanggaran merek adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan menggunakan merek orang lain yang termotivasi untuk mendapatkan keuntungan yang besar dan tidak perlu mempromosikan produk yang akan ditawarkan sudah dikenal oleh masyarakat luas dan produk yang ditawarkan tidak sesuai dengan kualitas dan mutunya sehingga dalam hal ini masyarakat sebagai konsumen dan produsen sebagai pemilik merek asli merasa digunakan. Berdasarkan pengertian ini, Sobat Justitia dapat dikategorikan mengalami pelanggaran merek.
Berdasarkan Pasal 83 ayat (1) UU MIG, disebutkan bahwa:
“Pemilik Merek terdaftar dan/atau Penerima Lisensi dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga terhadap pihak lain yang tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan”.
Dalam kondisi tersebut, kemiripan yang menyebabkan potensi kebingungan di kalangan konsumen, apalagi terhadap produk yang bergerak di bidang usaha yang sama, merupakan unsur penting dalam menilai adanya pelanggaran merek.
Sebagai pemilik merek yang terdaftar, Sobat Justitia dapat mempertimbangkan untuk mengambil langkah-langkah perlindungan. Langkah tersebut dapat dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu:
Pertama, Sobat Justitia dapat mengumpulkan seluruh bukti terkait pelanggaran, termasuk sertifikat merek, bukti penggunaan merek secara sah dan konsisten, dokumentasi kesamaan kemasan dan nama, serta kerugian yang ditimbulkan. Kedua, Sobat Justitia dapat mengirimkan somasi secara tertulis kepada pihak pelanggar sebagai bentuk peringatan resmi. Ketiga, apabila somasi tidak ditanggapi, langkah berikutnya Sobat Justitia dapat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Niaga untuk menuntut penghentian penggunaan merek serta ganti rugi atas kerugian yang diderita.
Selain jalur perdata, Sobat Justitia juga memiliki opsi untuk menempuh upaya hukum pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 100 ayat (1) UU MIG yang mengatur sanksi pidana berupa penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) bagi pihak yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama secara keseluruhan dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk produk atau jasa sejenis. Langkah-langkah tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum yang sah terhadap hak kekayaan intelektual dan merupakan upaya penting untuk menegakkan keadilan serta menjaga ekosistem bisnis sehat yang telah Sobat Justitia miliki secara resmi.
Demikian penjelasan dari kami. Semoga jawaban ini bermanfaat dan Sobat Justitia makin sadar pentingnya perlindungan terhadap merek yang kamu miliki, ya!
