Pesawat Delay? Ini yang bisa Kamu Dapatkan!

Pertanyaan:

“Hallo mimin, Saya Nindi dari Makassar. Kemarin, saya melakukan perjalanan keluar kota dan mengalami keterlambatan penerbangan yang cukup lama tanpa adanya kejelasan dari pihak maskapai. Hal ini cukup mengganggu jadwal saya.

Saya ingin menanyakan, hak apa saja yang sebenarnya saya miliki sebagai penumpang ketika mengalami delay seperti ini? Apakah saya berhak dapat kompensasi?”

Jawaban:

Hallo Sobat Justitia! Terima kasih atas pertanyaannya!

Sebelumnya, kami menyayangkan atas kejadian yang kamu alami. Keterlambatan penerbangan atau delay adalah masalah yang kerap kali dialami oleh penumpang pesawat, sehingga menimbulkan kerugian materiil dan imateriil. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan telah mengatur hak-hak penumpang terkait keterlambatan penerbangan dalam Peraturan Menteri Perhubungan nomor 89 Tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (Delay Management). Peraturan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pelayanan yang layak bagi penumpang angkutan udara niaga berjadwal di Indonesia

Menurut pasal 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015, keterlambatan penerbangan terdiri dari tiga jenis utama:

1. Keterlambatan penerbangan (flight delayed), yaitu penerbangan yang berangkat lebih lambat dari jadwal yang telah ditentukan. 
2. Tidak terangkutnya penumpang dengan alasan kapasitas pesawat udara (denied boarding passenger). 
3. Pembatalan penerbangan (cancellation of flight)

Lebih lanjut, dalam peraturan tersebut mengatur faktor-faktor penyebab keterlambatan, yang terbagi menjadi empat kategori, yaitu:

1. Faktor manajemen airline, seperti keterlambatan operasional internal yang menjadi tanggung jawab maskapai. 
2. Faktor teknis operasional, misalnya gangguan di bandar udara, antrian pesawat, keterlambatan pengisian bahan bakar. 
3. Faktor cuaca, seperti hujan lebat, badai, kabut, dan kondisi cuaca ekstrem lainnya.
4. Faktor lain yang disebabkan diluar ketiga faktor diatas, seperti kerusuhan dan/atau demonstrasi di wilayah bandar udara

Maskapai bertanggung jawab memberikan kompensasi jika keterlambatan disebabkan oleh faktor manajemen mereka. Namun, jika keterlambatan disebabkan oleh faktor teknis operasional, cuaca, atau keadaan di luar kendali maskapai, maka maskapai dibebaskan dari kewajiban memberikan ganti rugi uang, meskipun tetap wajib memberikan pelayanan dan informasi kepada penumpang.

Pasal 9 Permenhub No. 89 Tahun 2015 mengatur bahwa, badan usaha angkutan udara wajib memberikan kompensasi sesuai dengan kategori keterlambatan berupa:

1. Keterlambatan kategori 1 (30-60 Menit), kompensasi berupa minuman ringan; 
2. Keterlambatan kategori 2 (61-120 Menit), kompensasi berupa minuman dan makanan ringan (snack box); 
3. Keterlambatan kategori 3 (121-180 Menit), kompensasi berupa minuman dan makanan berat (heavy meal);
4. Keterlambatan kategori 4 (181-240 Menit), kompensasi berupa minuman, makanan ringan (snack box), makanan berat (heavy meaty);
5. Keterlambatan kategori 5 (lebih dari 240 Menit), kompensasi berupa ganti rugi sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); 
6. Keterlambatan kategori 6 (pembatalan penerbangan), badan usaha angkutan udara wajib mengalihkan ke penerbangan berikutnya atau mengembalikan seluruh biaya tiket (refund ticket); dan 
7. Keterlambatan pada kategori 2 sampai dengan. 5, penumpang dapat dialihkan ke penerbangan berikutnya atau mengembalikan seluruh biaya tiket (refund ticket).

Kompensasi berupa uang tunai harus diberikan paling lambat 3×24 jam setelah keterlambatan terjadi. Penumpang juga berhak mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai alasan keterlambatan dan estimasi waktu keberangkatan melalui berbagai media komunikasi, seperti pengumuman di bandara, telepon, atau pesan singkat.

Selain kompensasi materiil, maskapai diwajibkan memberikan pelayanan informasi yang memadai kepada penumpang. Informasi ini meliputi: 

1. Alasan keterlambatan dan kepastian keberangkatan, disampaikan paling lambat 45 menit sebelum jadwal keberangkatan atau segera setelah diketahui adanya keterlambatan. 
2. Informasi pembatalan penerbangan paling lambat 7 hari kalender sebelum jadwal keberangkatan. 
3. Informasi perubahan jadwal penerbangan paling lambat 24 jam sebelum keberangkatan.
4. Dalam kasus keterlambatan akibat cuaca, informasi dapat disampaikan segera setelah gangguan cuaca diketahui

Penting bagi penumpang untuk mengetahui hak-hak mereka agar dapat menuntut kompensasi yang layak dan mendapatkan pelayanan yang memadai saat menghadapi delay. Pemerintah dan otoritas penerbangan terus mengawasi pelaksanaan peraturan ini demi meningkatkan kualitas pelayanan angkutan udara di Indonesia.

Semoga menjawab ya Sobat Justitia!