Pertanyaan:
“Hallo min, saya Beti dari Pekalongan. Saya meminjamkan uang Rp27 juta kepada tetangga saya sekitar 10 bulan lalu. Namun, saya tidak memiliki perjanjian tertulis dengan dia, hanya ada bukti transfer dan percakapan whatsapp. Sedangkan, saat ini dia menolak mengembalikan dan berdalih bahwa uang tersebut adalah bantuan sukarela atau hibah. Saya merasa dirugikan atas kejadian tersebut min. Apakah saya bisa membawa hal tersebut ke jalur hukum?”
Jawaban:
Hallo Sobat Justitia! Terima kasih atas pertanyaannya!
Dalam kehidupan sehari-hari, hubungan pinjam meminjam uang merupakan hal yang lazim terjadi, baik antara keluarga, teman, tetangga, maupun relasi bisnis. Idealnya, pinjaman uang dilakukan dengan perjanjian tertulis sebagai bentuk perlindungan hukum bagi kedua pihak. Namun dalam kenyataannya, tidak sedikit pinjaman yang dilakukan secara informal tanpa perjanjian tertulis yang memadai.
Kasus yang dialami sobat justitia, yaitu meminjamkan uang Rp27 juta kepada tetangga tanpa perjanjian tertulis, hanya disertai bukti transfer dan percakapan WhatsApp, kemudian mengalami penolakan pengembalian dengan alasan bantuan sukarela (hibah), merupakan persoalan hukum yang cukup kompleks namun dapat dikaji dan ditempuh solusi hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia.
Pinjam Meminjam Uang Tanpa Ada Perjanjian Tertulis
Dalam hukum Indonesia, perjanjian pinjam meminjam tidak diwajibkan harus tertulis untuk dapat diakui. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1320 Kitab undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur bahwa suatu perjanjian sah apabila memenuhi empat syarat, yaitu:
- Kesepakatan para pihak
- Kecakapan membuat perjanjian
- Hal tertentu (objek perjanjian jelas)
- Sebab yang halal
Berdasarkan hal tersebut, selama ada kesepakatan antara sobat justitia dengan tetangga, perjanjian tersebut sah dan mengikat secara hukum. Oleh sebab itu, perjanjian tertulis bukan merupakan syarat mutlak agar perjanjian tersebut dianggap sah dan mengikat secara hukum.
Apabila percakapan whatsapp menunjukkan adanya perjanjian dan kewajiban mengembalikan uang, maka tetangga sobat justitia secara hukum wajib mengembalikan pinjaman tersebut. Hal tersebut juga dperkuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya dalam Pasal 5 ayat (1) bahwa Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
Perbedaan Peminjaman dan Penghibahan
Penghibahan merupakan suatu perjanjian dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Sedangkan, peminjaman diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdata bahwa pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama.
Apabila tetangga sobat justitia mengklaim uang tersebut sebagai hibah, maka dia harus membuktikan bahwa benar tidak ada perjanjian pengembalian uang. Apabila di percakapan whatsapp menunjukkan adanya persetujuan untuk mengembalikan uang atau klausul uang tersebut dipinjam, maka klaim hibah tidak bisa begitu saja diterima.
Wanprestasi dan Risiko Pidana Bagi Pihak yang Mangkir Bayar Utang
Apabila kewajiban untuk memenuhi tuntutan sobat justitia tidak dipenuhi, maka hal tersebut disebut dengan wanprestasi. Wanprestasi merupakan pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktu atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1238 bahwa debitur dinyatakan Ialai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap Ialai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.
Pada praktiknya terdapat 4 bentuk wanprestasi, yaitu:
- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; dan
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.
Berdasarkan hal tersebut, penolakan membayar utang termasuk dalam bentuk wanprestasi tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Perlu dipahami bahwa kegagalan membayar utang atau wanprestasi tidak langsung dapat dilaporkan melakukan tindak pidana, kecuali terdapat unsur penipuan atau penggelapan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur bahwa:
“Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang”
Berdasarkan penjelasan di atas, sobat justitia dapat memahami bahwa pinjam meminjam tanpa perjanjian tertulis tetap bisa digugat, selama ada bukti-bukti yang mendukung. Mekanisme hukum perdata adalah cara yang tepat untuk
Upaya Hukum yang Dapat Ditempuh
Apabila tetangga sobat justitia tetap menolak mengembalikan utang, kamu dapat melakukan musyawarah terlebih dahulu. Upaya perdamaian dan penyelesaian secara damai dengan musyawarah merupakan jalan terbaik sebelum menempuh jalur hukum. Apabila musyawarah tidak mencapai sepakat, maka kamu dapat melakukan somasi dengan membuat surat somasi (peringatan tertulis) untuk meminta tetangga kamu segera mengembalikan uang dalam batas waktu tertentu.
Apabila dalam waktu yang telah ditetapkan masih belum ada itikad baik dari tetangga kamu, kamu dapat mengajukan gugatan dengan menggunakan bukti transfer dan percakapan whatsapp sebagai bukti. Namun, pendampingan hukum profesional sangat disarankan agar proses penegakan hak berjalan efektif dan dapat terlindungi dengan maksimal.
Demikian penjelasan dari kami. Semoga jawaban ini bermanfaat dan Sobat Justitia makin sadar pentingnya perjanjian tertulis ya!
