Pertanyaan:
Hai min, saya Deni, seorang karyawan swasta yang tinggal di bekasi. Sekitar dua tahun lalu, saya mengalami penganiayaan ringan (ditendang dan ditampar) oleh tetangga saya karena kesalahpahaman soal parkir. Saya sempat melaporkan kejadian itu ke Polsek setempat dan sudah menjalani pemeriksaan awal. Namun, setelah itu tidak ada kelanjutan lagi hingga saat ini. Saya tidak tahu apakah laporan saya diproses atau dihentikan. Baru-baru ini saya melihat pelaku kembali melakukan tindakan serupa terhadap warga lain, saya merasa khawatir serta ingin menindaklanjuti laporan saya yang dulu. Tapi saya bingung, apakah laporan saya sudah kedaluwarsa? Apakah ada batas waktu bagi kepolisian untuk menyelesaikan perkara seperti ini? Dan jika memang sudah lewat, apakah saya masih bisa menuntut secara hukum atau membuat laporan baru atas kejadian serupa? Mohon penjelasannya
Jawaban:
Hallo Sobat Justitia! Terima kasih atas pertanyaannya!
Berdasarkan uraian Anda, terdapat sejumlah isu hukum yang perlu dikaji secara komprehensif, mulai dari status laporan pidana yang pernah Anda buat, potensi daluwarsa pelaporan, kewajiban kepolisian dalam menindaklanjuti laporan, hingga kemungkinan untuk membuat laporan baru atas kejadian serupa. Dalam hukum pidana Indonesia, penganiayaan ringan seperti yang Anda alami, yaitu ditendang dan ditampar oleh tetangga karena kesalahpahaman soal parkir, termasuk dalam dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut menyatakan bahwa “Penganiayaan ringan diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” Meskipun ancaman pidananya tergolong ringan, perbuatan tersebut tetap merupakan pelanggaran hukum yang dapat diproses secara pidana. Dalam hal ini, penting untuk memahami bahwa hukum acara pidana Indonesia tidak mengenal istilah “daluwarsa laporan,” melainkan mengatur mengenai daluwarsa penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 78 KUHP.
Terkait dengan kewajiban kepolisian dalam menindaklanjuti laporan, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana menjadi acuan utama. Peraturan ini menggantikan Perkap No. 14 Tahun 2012 dan menyesuaikan dengan perkembangan hukum, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 yang memperkuat posisi pelapor dalam proses penyidikan. Perpol 6/2019 mengatur secara rinci tahapan penyidikan, termasuk kewajiban penyidik untuk menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada kejaksaan paling lambat tujuh hari setelah dimulainya penyidikan. SPDP merupakan indikator formal bahwa suatu perkara telah memasuki tahap penyidikan dan menjadi dasar bagi kejaksaan untuk melakukan pengawasan terhadap proses penyidikan. Jika dalam kasus Anda tidak pernah ada SPDP yang dikirimkan, maka besar kemungkinan laporan tersebut belum ditindaklanjuti secara formal ke tahap penyidikan atau dalam hal ini laporan masih dalam tahap penyelidikan, atau penyidik belum memenuhi kewajiban administratifnya sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, Perpol 6/2019 juga menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam penyidikan, termasuk kewajiban penyidik untuk memberikan informasi kepada pelapor mengenai perkembangan perkara secara berkala atau atas permintaan pelapor.
Dalam praktiknya, penyidik wajib melakukan ekspose perkara secara berkala, terutama terhadap perkara yang belum selesai dalam jangka waktu tertentu. Ekspose ini bertujuan untuk mengevaluasi hambatan dalam penyidikan dan memastikan bahwa proses penanganan perkara tidak stagnan. Apabila laporan Anda tidak pernah diekspose atau tidak ada perkembangan selama dua tahun, maka hal ini dapat menjadi dasar untuk mengajukan pengaduan atas dugaan kelalaian atau maladministrasi dalam penanganan perkara. Anda memiliki hak untuk meminta klarifikasi tertulis kepada penyidik atau Kapolsek mengenai status laporan yang pernah dibuat. Jika tidak ada respons atau ditemukan indikasi bahwa laporan telah dihentikan tanpa dasar hukum yang jelas, maka Anda dapat mengajukan praperadilan ke pengadilan negeri setempat untuk menguji keabsahan penghentian penyidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP. Praperadilan merupakan mekanisme hukum yang dapat digunakan oleh warga negara untuk menguji tindakan penyidik atau penuntut umum yang dianggap tidak sesuai hukum, termasuk penghentian penyidikan yang tidak sah.
Jika Anda ingin menindaklanjuti laporan tersebut, langkah pertama yang dapat dilakukan adalah mengajukan permohonan tertulis kepada penyidik atau Kapolsek untuk meminta salinan laporan polisi dan SPDP (jika ada). Jika tidak ditemukan SPDP atau laporan tidak tercatat dalam sistem manajemen penyidikan, maka Anda dapat membuat laporan baru atas kejadian serupa yang dilakukan oleh pelaku terhadap warga lain.
Perlu juga dipahami bahwa dalam sistem hukum pidana Indonesia, terdapat prinsip bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hukum dan keadilan. Jika Anda merasa dirugikan oleh tindakan pelaku dan tidak mendapatkan penanganan yang memadai dari aparat penegak hukum, Anda dapat mengajukan pengaduan ke Divisi Propam Polri atas dugaan pelanggaran disiplin atau ke Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sebagai bentuk kontrol terhadap kinerja aparat penegak hukum. Pengaduan ini dapat dilakukan secara online atau langsung ke kantor instansi terkait, dengan menyertakan bukti-bukti pendukung seperti salinan laporan polisi, surat permohonan klarifikasi, dan kronologi kejadian. Selain itu, Anda juga dapat menghubungi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau advokat untuk mendapatkan pendampingan hukum dalam proses pelaporan dan penuntutan. Pendampingan hukum sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak Anda sebagai korban dilindungi dan proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam konteks sosial, penting juga untuk mempertimbangkan upaya mediasi atau penyelesaian konflik secara damai, terutama jika pelaku adalah tetangga yang tinggal dalam lingkungan yang sama. Namun, mediasi tidak menghapus hak Anda untuk menuntut secara hukum, terutama jika pelaku menunjukkan pola perilaku yang berulang dan membahayakan warga sekitar. Anda juga dapat mengusulkan kepada aparat kelurahan atau RT/RW setempat untuk melakukan pendekatan sosial terhadap pelaku guna menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.
Semoga menjawab ya Sobat Justitia!
