Pertanyaan:
“Min, saya Fahmi dari Lampung sedang mengurus izin melalui OSS dengan dasar regulasi baru PP 28/2025 dan Permeninveshil 5/2025. Tetapi dalam praktik, saya diminta melampirkan ulang PBG, SLF, dan beberapa persyaratan lain yang seharusnya sudah dipenuhi oleh pengelola gedung. Bukannya regulasi baru ini menyederhanakan perizinan? Sebenarnya apa inti perubahan perizinan dalam aturan tersebut, dan apakah permintaan dokumen tambahan seperti itu masih dibenarkan?”
Jawaban:
Hallo Sobat Justitia! Terima kasih atas pertanyaannya!
Reformasi perizinan berusaha melalui PP 28 Tahun 2025 dan Permeninveshil 5 Tahun 2025 merupakan salah satu langkah besar pemerintah untuk mempercepat iklim investasi, meningkatkan kepastian hukum, serta menstandarkan seluruh proses perizinan di Indonesia. Berdasarkan Kementerian Investasi, fokus utama reformasi ini adalah penyederhanaan alur perizinan, pengurangan tumpang tindih regulasi, harmonisasi nomenklatur sektor, serta penerapan batas waktu pelayanan (SLA) yang mengikat bagi seluruh instansi. Dalam bingkai tersebut, mekanisme fiktif positif diperkuat sehingga apabila instansi tidak menindaklanjuti permohonan dalam batas waktu tertentu, perizinan dianggap sah terbit melalui sistem OSS. Prinsip fiktif positif ini diterapkan baik pada proses KKPR, KKPRL, perizinan risiko menengah-tinggi, hingga izin risiko tinggi, sehingga mengurangi risiko pelaku usaha berhadapan dengan layanan yang berlarut-larut.
Sejalan dengan PP 28/2025, Permeninveshil 5/2025 menyempurnakan peraturan BKPM sebelumnya (Perka 3/2021, 4/2021, dan 5/2021) menjadi satu regulasi terpadu yang mengatur OSS, perizinan, pengawasan, hingga fasilitas penanaman modal. Regulasi ini juga memutakhirkan kebijakan nilai minimum investasi dan permodalan, termasuk penurunan modal disetor PMA menjadi minimal Rp2,5 miliar dengan kewajiban tidak dipindahkan selama 12 bulan kecuali untuk pembelian aset, pembangunan, atau operasional. Permeninveshil 5/2025 memperjelas kriteria UMK berdasarkan modal maupun hasil penjualan tahunan, serta menetapkan nilai minimum investasi khusus untuk jenis usaha tertentu, seperti SPKLU, industri, jasa konstruksi, dan perdagangan besar. Dengan aturan yang lebih terukur, pelaku usaha dapat menentukan kategori investasi dan kewajiban perizinannya secara lebih tepat.
Regulasi baru ini juga mengatur secara lebih rinci mengenai jangka waktu perkiraan mulai operasional/komersial (JWPP). Pelaku usaha diberikan kesempatan satu kali untuk mengubah JWPP apabila belum memasuki tahap operasional, dengan alasan yang jelas. Ketentuan ini penting untuk memastikan data realisasi penanaman modal tetap kredibel dan memudahkan pengawasan tanpa menambah beban administratif yang tidak relevan. Selain itu, PP 28/2025 dan Permeninveshil 5/2025 menegaskan hubungan antara kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha pendukung. Kegiatan pendukung yang tidak menghasilkan pendapatan dikecualikan dari kewajiban nilai investasi dan permodalan serta tidak wajib dicantumkan dalam akta. Namun jika menghasilkan pendapatan, kegiatan pendukung wajib dicantumkan dalam akta dan tunduk pada ketentuan investasi, sehingga struktur usaha tetap transparan dan terukur.
Salah satu aspek terpenting yang berkaitan dengan pertanyaan Anda adalah pengaturan Persyaratan Dasar (PD) khususnya PBG dan SLF. Dalam dokumen resmi Kementerian Investasi, ditegaskan bahwa bagi pelaku usaha yang menempati bangunan gedung milik atau dikelola pihak lain, seperti gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, stasiun, bandara, dan kompleks jasa lainnya, proses perizinan dapat dilakukan tanpa perlu mengurus ulang PD apabila bangunan tersebut telah memiliki PBG dan SLF atas nama pengelola atau pemiliknya. Pelaku usaha hanya wajib menyampaikan perjanjian sewa yang sah, NIB, serta dokumen PD milik pengelola. Ketentuan ini secara eksplisit tercantum sebagai Kemudahan Perizinan Berusaha Tanpa Penerbitan Persyaratan Dasar, sehingga penyewa tidak dapat dibebani lagi untuk mengurus PBG atau SLF baru. Pembebanan ulang PD kepada penyewa tidak sesuai dengan arah penyederhanaan PP 28/2025 maupun Permeninveshil 5/2025 yang ingin menghapus redundansi syarat dan prosedur berlapis.
Dalam konteks praktik, apabila instansi meminta kembali PBG atau SLF dari pelaku usaha penyewa, permintaan tersebut tidak konsisten dengan ketentuan baru yang justru menegaskan bahwa PD melekat pada bangunan, bukan pada penyewa. PP 28/2025 juga telah memandatkan standardisasi pemeriksaan dokumen, sehingga instansi tidak dapat meminta persyaratan tambahan di luar ketentuan OSS dan regulasi sektoral yang relevan. Selain itu, penyederhanaan alur penerbitan PBG dan SLF pada bangunan lama maupun bangunan fasilitas tempat usaha menunjukkan bahwa beban perizinan PD difokuskan pada pemilik bangunan, bukan pada setiap pelaku usaha di dalamnya. Dengan demikian, permintaan dokumen PD ulang terhadap penyewa dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak sejalan dengan regulasi baru dan berpotensi menghambat prinsip kemudahan berusaha.
Regulasi baru juga memperkenalkan sejumlah kemudahan lain, termasuk kemudahan konstruksi langsung (KLIK) untuk pelaku usaha risiko menengah-tinggi dan tinggi di kawasan industri, serta percepatan penerbitan PB dan PB UMKU untuk usaha tertentu di KEK, KPBPB, kawasan industri, dan Proyek Strategis Nasional. Dalam kasus ini, izin dapat terbit otomatis sebagai legalitas terbatas untuk memulai konstruksi meskipun belum seluruh persyaratan terpenuhi. Namun pelaku usaha tetap diwajibkan memenuhi persyaratan sebelum beroperasi komersial. Fasilitas seperti ini dirancang untuk menekan waktu tunggu investasi dan memastikan proyek strategis dapat berjalan tanpa hambatan birokrasi yang tidak perlu.
Akhirnya, PP 28/2025 dan Permeninveshil 5/2025 memuat ketentuan peralihan yang memberikan perlindungan kepada pelaku usaha. Semua PD, PB, dan PB UMKU yang telah terbit dan masih berlaku tetap dapat digunakan tanpa perlu mengajukan ulang. Sistem OSS akan menyesuaikan data secara otomatis, termasuk perubahan KBLI, masa berlaku, maupun struktur izin sesuai regulasi baru. Ketentuan ini memastikan bahwa transisi regulasi tidak menjadi beban tambahan bagi pelaku usaha dan mencegah instansi meminta dokumen yang tidak relevan. Dengan demikian, praktik meminta dokumen PD ulang, termasuk PBG dan SLF yang menjadi tanggung jawab pengelola bangunan, bertentangan dengan ketentuan peralihan tersebut.
Secara keseluruhan, baik PP 28/2025 maupun Permeninveshil 5/2025 dirancang untuk mengurangi beban administratif, menghapus duplikasi syarat, dan memastikan perizinan dilakukan secara efisien dan terintegrasi melalui OSS. Dalam kerangka tersebut, permintaan pengulangan pemenuhan PBG dan SLF oleh penyewa jelas tidak sesuai dengan arah kebijakan yang ingin memastikan kemudahan berusaha, mengurangi birokrasi, serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pelaku usaha.
