Pertanyaan:
“Hallo Min Justitia, aku ikutan jastip di X (Twitter) buat beli merchandise eksklusif idol K-Pop dari Korea Selatan dan udah bayar DP 50%. Eh, tiba-tiba jastipernya bilang barangnya tertahan di Bea Cukai karena masalah perizinan dan pajak impor. Dia malah minta aku dan pembeli lain yang patungan bayar denda pajaknya, kalau nggak barangnya disita dan DP kita nggak bisa balik. Emang secara hukum, tanggung jawab bea cukai itu ada di penitip ya padahal kan nggak ada perjanjian di awal? Bisa nggak sih aku minta refund aja?”
Jawaban:
Halo Sobat Justitia!
Dilema war merchandise K-Pop! Fenomena jasa titip (jastip) luar negeri untuk barang koleksi industri hiburan, seperti album musik, photocard, boneka karakter, hingga merchandise edisi terbatas memang sedang sangat menjanjikan dan berkembang pesat. Sayangnya, praktik jastip yang lazim terjadi di media sosial ini sering kali berjalan serba informal tanpa adanya kontrak tertulis, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum yang signifikan bagi para pihak.
Ketika barang tertahan di Bea Cukai dan jastiper (penyedia jasa) menolak bertanggung jawab, pertanyaannya: siapa yang sebenarnya bertanggung jawab di mata hukum? Mari kita bedah melalui #TanyaMedjus kali ini!
Dalam praktiknya, transaksi jastip jarang menggunakan perjanjian formal dan hanya melalui komunikasi singkat di media sosial serta kepercayaan. Padahal, jastip bukan sekadar titip belanja biasa. Secara hukum, transaksi jastip menampilkan perpaduan antara unsur perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan pemberian kuasa dari penitip kepada jastiper sebagaimana diatur dalam Pasal 1792 KUHPerdata.
Ketiadaan kontrak tertulis membuat hubungan hukum ini tidak memiliki struktur yang jelas. Hal ini menciptakan wilayah abu-abu di mana transaksi terlihat sah secara sosial, tetapi lemah secara yuridis.
Terkait urusan kepabeanan, ketiadaan klausul pembagian risiko membuat penentuan siapa yang harus menanggung biaya impor menjadi sangat sulit. Di satu sisi, konsumen sering merasa tidak berkewajiban membayar bea masuk atau biaya tambahan karena mengira harga yang disepakati sudah terima beres. Di sisi lain, jastiper sering beranggapan bahwa bea masuk merupakan kewajiban konsumen karena barang tersebut pada akhirnya ditujukan untuk konsumen.
Tanpa adanya kontrak yang merumuskan struktur biaya secara transparan atau klausul mengenai risiko administrasi kepabeanan, para pihak akan saling menuntut ketika barang tertahan.
Jika jastiper gagal memberikan barang yang sudah Anda bayar DP-nya, apakah Anda berhak meminta refund? Tentu saja!
Merujuk ketentuan Pasal 1239 KUHPerdata, pihak yang tidak menyerahkan barang sebagaimana diperjanjikan dianggap telah melakukan wanprestasi (cedera janji). Selain itu, dalam setiap hubungan kontraktual, pelaku usaha dan konsumen terikat pada hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Namun, tantangan terbesarnya adalah kesenjangan bukti. Tangkapan layar (chat) yang tidak terarsip rapi sering kali sulit digunakan untuk membuktikan detail transaksi secara kuat di mata hukum apabila kasus ini dibawa ke lembaga penyelesaian sengketa.
Praktik jastip tanpa kontrak tertulis akan berada dalam wilayah penuh risiko. Jika Sobat Justitia mengalami hal ini atau ingin menggunakan layanan jastip di masa depan, perhatikan hal berikut:
- Tuntut Pengembalian Dana: Mengingat tidak ada kesepakatan tertulis di awal mengenai biaya tambahan bea cukai, membebankan denda secara sepihak kepada Anda adalah tindakan yang tidak dibenarkan. Anda berhak menuntut pengembalian dana (refund) atas dasar kegagalan jastiper memenuhi prestasinya.
- Pentingnya Kontrak Tertulis: Ke depan, penyusunan kontrak tertulis (contract drafting) sangat krusial, bahkan untuk transaksi media sosial. Kontrak ini tidak harus rumit, tetapi minimal memuat identitas, spesifikasi barang, kejelasan biaya tambahan, mekanisme pengiriman, serta ketentuan refund.
- Alokasi Risiko: Kontrak yang baik akan memperjelas kapan risiko beralih dari jastiper ke konsumen, termasuk siapa yang menanggung risiko bea masuk dan pajak impor.
Keberadaan kontrak tertulis dalam transaksi jastip bukan sekadar formalitas belaka, melainkan kebutuhan fundamental agar transaksi lintas negara menjadi aman, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Demikian ulasan dari kami! Hati-hati dalam memilih layanan jastip dan jangan ragu menanyakan detail rincian harga di awal sebelum mentransfer dana. Sampai jumpa di konten #TanyaMedjus selanjutnya!
Dasar Hukum:
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
