Bolehkah Polisi Menangkap Peserta Demo Tanpa Surat Perintah?

Pertanyaan:

“Halo Min Justitia, temenku kemarin ikut demo. Pas lagi istirahat duduk-duduk di trotoar, tiba-tiba dia ditarik dan diangkut ke mobil polisi. Padahal dia sama sekali nggak anarkis atau ngerusak fasilitas. Pas kita minta polisinya tunjukin surat perintah penangkapan, polisinya malah marah dan nyuruh kita minggir. Emang aparat boleh ya asal angkut peserta demo tanpa surat tugas atau surat perintah gitu aja?”

Jawaban:

Halo Sobat Justitia!

Menyampaikan pendapat di muka umum atau demonstrasi adalah urat nadi demokrasi yang dilindungi oleh konstitusi. Namun, benturan di lapangan sering kali tak terhindarkan. Banyak laporan mengenai peserta aksi yang tiba-tiba ditangkap oleh aparat keamanan tanpa kejelasan status hukum, apalagi surat perintah.

Bagi mereka yang hanya menyuarakan aspirasi tanpa melakukan tindakan anarkis, tindakan main tangkap ini tentu memunculkan pertanyaan besar terkait kepastian hukum. Bolehkah polisi melakukan penangkapan di lokasi unjuk rasa secara sewenang-wenang tanpa surat perintah? Mari kita bedah tuntas aturan mainnya di #TanyaMedjus kali ini!

Mendengar cerita temanmu tentu sangat memprihatinkan. Isu penangkapan sewenang-wenang saat unjuk rasa memang sering menjadi sorotan karena bersinggungan langsung dengan perampasan kemerdekaan seseorang secara paksa. Untuk menjawab apakah tindakan aparat tersebut dibenarkan, kita harus mengembalikannya pada dua instrumen hukum utama yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan instrumen Hak Asasi Manusia (HAM).

Dalam kacamata hukum pidana Indonesia, kemerdekaan seseorang tidak boleh dirampas begitu saja tanpa prosedur yang jelas. Pasal 18 ayat (1) KUHAP secara tegas mewajibkan pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan Surat Perintah Penangkapan kepada tersangka atau keluarganya segera setelah penangkapan. Surat perintah ini harus mencantumkan identitas tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat perkara kejahatan, dan tempat ia akan diperiksa.

Jika aparat menolak menunjukkan surat tugas dan surat perintah, maka secara prosedural tindakan tersebut adalah penangkapan yang tidak sah.

Sering kali, polisi di lapangan berdalih bahwa mereka tidak perlu surat perintah karena peserta aksi berada dalam kondisi “Tertangkap Tangan”. Memang benar, dalam Pasal 18 ayat (2) KUHAP, jika seseorang tertangkap tangan, penangkapan dapat dilakukan tanpa surat perintah.

Namun, aparat tidak bisa sembarangan melabeli semua peserta demo dengan status ini. Merujuk Pasal 1 angka 19 KUHAP, seseorang dikatakan tertangkap tangan hanya jika:

• Ia ketahuan pada saat sedang melakukan tindak pidana;
• Segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan;
• Sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya; atau
• Ditemukan benda/senjata yang diduga kuat baru saja digunakan untuk melakukan tindak pidana.

Perlu diingat bahwa mengikuti demonstrasi, berorasi, atau sekadar duduk di lokasi aksi bukanlah tindak pidana, melainkan bentuk penyampaian pendapat yang dilindungi oleh UU No. 9 Tahun 1998. Seseorang baru bisa dikategorikan tertangkap tangan di lokasi demo jika ia ketahuan secara langsung sedang melempar batu, merusak fasilitas umum (Pasal 406 KUHP), melakukan kekerasan (Pasal 170 KUHP), atau membawa senjata tajam. Jika temanmu hanya duduk beristirahat dan diangkut secara paksa, polisi telah menyalahgunakan tafsir tertangkap tangan.

Tindakan asal angkut tanpa dasar hukum yang jelas adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan dan keamanan pribadi (Pasal 34 UU HAM). Polri sendiri sebenarnya memiliki aturan internal yang sangat tegas. Dalam Peraturan Kapolri (Perkap) No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian, diatur bahwa polisi dilarang keras melakukan penangkapan sewenang-wenang. Setiap anggota Polri wajib menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan membedakan mana peserta aksi yang damai dan mana yang melakukan kejahatan (agent provocateur).

Jika Sobat Justitia atau rekan seperjuangan menghadapi situasi penangkapan paksa di lokasi aksi, lakukan langkah-langkah berikut:

1. Tetap Tenang dan Tanyakan Identitas: Tanyakan dengan tegas nama petugas, asal kesatuan, dan minta mereka menunjukkan surat perintah penangkapan.
2. Dokumentasikan: Rekam kejadian secara visual (video/foto). Pastikan wajah petugas, pelat nomor kendaraan polisi, dan kondisi korban terekam jelas sebagai bukti bahwa korban tidak sedang melakukan tindak pidana (tidak tertangkap tangan).
3. Minta Bantuan Hukum: Segera hubungi posko bantuan hukum (Lembaga Bantuan Hukum/LBH) atau Tim Advokasi yang biasanya bersiaga saat aksi besar. Pasal 114 KUHAP menjamin hak setiap orang yang ditangkap untuk segera mendapat bantuan hukum.
4. Gugat Lewat Praperadilan: Jika temanmu sudah telanjur ditahan tanpa surat perintah dan tanpa status tertangkap tangan yang sah, tindakan aparat ini dapat digugat ke pengadilan melalui mekanisme Praperadilan (Pasal 77 KUHAP) untuk menuntut ganti kerugian dan pemulihan nama baik atas penangkapan yang tidak sah.

Menyampaikan aspirasi adalah hak konstitusional. Aparat penegak hukum hadir untuk mengamankan jalannya aspirasi tersebut, bukan merampas kemerdekaan warganya secara sewenang-wenang.

Demikian ulasan kali ini. Tetap kritis, perkuat solidaritas, dan pahami hak-hak hukummu sebelum turun ke jalan! Sampai jumpa di #TanyaMedjus selanjutnya!

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sumber Rujukan:

1. Indonesia Judicial Research Society. (30 November 2023), “Ketahui Hak Anda Jika Berhadapan dengan Aparat Penegak Hukum”, diakses melalui: https://ijrs.or.id/2023/11/30/ketahui-hak-anda-jika-berhadapan-dengan-aparat-penegak-hukum-2/ 
2. Kompas.com. (30 Agustus 2025),”Penangkapan Menurut KUHAP, Hak Warga Jika Ditangkap Polisi Saat Demo, diakses melalui: https://www.kompas.com/jawa-barat/read/2025/08/30/141500088/penangkapan-menurut-kuhap-hak-warga-jika-ditangkap-polisi-saat-demo?page=all