Pertanyaan:
“Halo Min Justitia, aku baru merintis usaha minuman boba kekinian setahunan ini dan lumayan viral. Eh, tiba-tiba ada kompetitor buka usaha dengan nama dan logo yang sama persis! Pas aku tegur, dia malah ngancem balik karena katanya dia udah daftar merek itu duluan ke DJKI, padahal jelas-jelas aku yang pakai dan jualan duluan. Emang hukum kita ngelindungin yang daftar duluan ya, bukan yang pakai duluan? Gimana dong nasib usahaku?”
Jawaban:
Halo Sobat Justitia!
Turut prihatin atas kendala bisnis yang sedang kamu hadapi. Merintis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di era digital kini ibarat berlomba di jalan bebas hambatan. Inovasi produk melesat cepat, marketing digenjot habis-habisan agar viral, dan omzet pun mengalir deras. Namun, di tengah euforia membangun bisnis, ada satu legalitas perlindungan aset perusahaan yang sering kali dianaktirikan oleh para perintis usaha yakni Perlindungan Kekayaan Intelektual (HKI). Banyak pelaku UMKM yang baru sadar pentingnya legalitas merek ketika nama usahanya yang sudah susah payah dibesarkan, tiba-tiba dipakai oleh kompetitor. Kalau sudah begini, siapa yang dilindungi oleh hukum? Mari kita bedah tuntas dalam #TanyaMedjus kali ini!
Banyak pelaku usaha yang salah kaprah mengira bahwa siapa yang memakai nama merek pertama kali untuk berjualan, maka dialah pemilik sahnya. Namun pada kenyataannya di Indonesia menganut prinsip firs to file yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa:
“hak atas merek adalah hak ekslusif yang diberika oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”.
Artinya, hak eksklusif atas suatu merek hanya diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkannya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum. Dalam ketentuan ini hukum tidak melihat siapa yang memakai merek terlebih dahulu, melainkan siapa yang sertifikat mereknya terbit lebih dulu. Oleh karena itu, tindakan kompetitormu secara administratif memang mendapat pelindungan hukum, meskipun hal tersebut terasa sangat tidak adil bagimu.
Eits, jangan berkecil hati dulu! Meskipun hukum melindungi pendaftar pertama, hukum juga tidak buta terhadap praktik kecurangan dalam persaingan usaha.
Berdasarkan Pasal 21 ayat (3) UU Merek, permohonan pendaftaran merek harus ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik. Jika kompetitormu terbukti sengaja mendaftarkan merek tersebut dengan niat membonceng ketenaran, meniru logo persis, atau mendompleng reputasi usahamu yang sudah viral lebih dulu demi meraup keuntungan, maka pendaftaran mereknya dikategorikan sebagai tindakan yang didasari iktikad tidak baik.
Karena sertifikat merek milik kompetitormu sudah terlanjur terbit, DJKI tidak bisa membatalkannya begitu saja secara sepihak. Kamu harus mengambil langkah hukum litigasi, yaitu mengajukan gugatan pembatalan merek ke Pengadilan Niaga. Di pengadilan nanti, kamu wajib membuktikan bahwa kamulah pemakai pertama yang sah dapat melalui bukti nota penjualan awal, jejak digital media sosial, atau review pelanggan sejak tahun lalu serta membuktikan niat curang dari kompetitormu.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa kepatuhan hukum bukanlah urusan belakangan setelah bisnis sukses, melainkan fondasi agar bisnis bisa sukses dengan aman. Bagi Sobat Justitia yang sedang atau akan membangun UMKM, lakukan 3 langkah preventif berikut ini:
- Sebelum membuat packaging atau logo, wajib cek ketersediaan namamu di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) untuk memastikan namamu tidak sama dengan merek orang lain yang sudah terdaftar.
- Daftarkan merek sejak hari pertama, jangan tunggu viral. Pendaftaran merek untuk kelas UMKM kini sangat dimudahkan dan biayanya disubsidi oleh pemerintah yang jauh lebih murah dibandingkan jalur umum.
- Simpan jejak digital usaha. Jika suatu saat ada sengketa, jejak digital promosi, struk transaksi pertama, dan tanggal perilisan produk adalah alat bukti yang sangat fatal di Pengadilan Niaga.
Ingat ya Sobat Justitia, di dunia bisnis, ide yang brilian tanpa perlindungan hukum adalah sasaran empuk para pembajak. Lindungi kreasimu, amankan cuanmu! Sampai jumpa di #TanyaMedjus selanjutnya!
Dasar Hukum:
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.
