Pemerintah Asal Main Gusur? Terus Hak Tempat Tinggal Warga Gimana?

Pertanyaan

“Halo Min Jus! Di kampung saya lagi rame isu mau digusur buat proyek infrastruktur jalan tol. Warga panik banget karena desas-desusnya bakal disuruh pindah paksa dan ganti ruginya belum jelas. Emangnya pemerintah boleh main gusur gitu aja? Terus, hak kita sebagai warga negara buat punya tempat tinggal yang aman gimana dong? Tolong pencerahannya Min!” 

Jawaban:

Halo Sobat Justitia! Terima kasih sudah berbagi kekhawatirannya. Sangat wajar jika Anda dan warga sekitar merasa panik dan resah menghadapi isu ini. Memiliki tempat tinggal yang aman adalah kebutuhan dasar setiap manusia.

Mari kita bedah aturannya, hak-hak warga negara, dan batasan pemerintah berdasarkan kacamata hukum di Indonesia!

Apa Itu “Penggusuran” di Mata Hukum?

Menariknya, dalam instrumen hukum Indonesia, istilah “penggusuran” atau “penggusuran paksa” sebenarnya tidak ditemukan secara eksplisit. Namun, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menggunakan istilah “penggusuran paksa” sebagai padanan forced eviction berdasarkan praktik HAM internasional yang sudah diadopsi Indonesia setelah meratifikasi ICESCR melalui Undang‑Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Menurut penafsiran yang dipakai Komnas HAM, forced eviction atau penggusuran paksa adalah pengusiran permanen atau sementara secara paksa terhadap individu, keluarga, dan/atau komunitas dari rumah dan/atau tanah yang mereka tempati, tanpa adanya penyediaan dan akses terhadap bentuk perlindungan hukum atau perlindungan lain yang memadai, sehingga praktik yang demikian bertentangan dengan kewajiban negara dalam melindungi hak atas perumahan yang layak.

Penggusuran paksa ini biasanya terjadi karena beberapa alasan, di antaranya:

• Proyek pembangunan infrastruktur (jalan, bendungan, energi).
• Pengadaan tanah untuk penataan perkotaan.
• Program mempercantik kota atau renovasi perumahan.
• Pembukaan lahan pertanian atau penyelenggaraan acara besar.

Apakah Kita Punya Hak Atas Tempat Tinggal?

Tentu saja! Hak Anda dijamin langsung oleh konstitusi dan hukum internasional yang sudah diratifikasi oleh Indonesia.

• UUD 1945 (Pasal 28H ayat 1): “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat…”
• Hukum Internasional (UU 11/2005): Melalui ratifikasi International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, negara wajib mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak, termasuk perumahan.

Bahkan fakta sejarah menyatakan sejak tahun 1950, Wakil Presiden Pertama RI, Mohammad Hatta, dalam Kongres Perumahan Rakyat dengan tegas menyatakan bahwa rumah layak huni adalah hak dasar bagi seluruh lapisan masyarakat.

Ahli hukum Nihal Jayawickrama menegaskan bahwa negara tidak boleh melakukan penggusuran yang merusak kelangsungan hidup warga. Jika pemerintah melakukan penggusuran tanpa genuine consultation (konsultasi nyata), tanpa kompensasi, dan tanpa permukiman kembali (resettlement) yang layak, maka itu adalah pelanggaran kewajiban negara. Lebih lanjut, resolusi Commission on Human Rights 1993/77 menyebut penggusuran paksa sebagai gross violation of human rights atau pelanggaran HAM berat.

Aturan Main Jika Negara Butuh Tanah Warga

Jika pemerintah memang membutuhkan lahan untuk kepentingan umum, mereka tidak boleh asal usir. Semuanya harus tunduk pada UU No. 2 Tahun 2012 (yang telah diperbarui oleh UU Cipta Kerja) tentang Pengadaan Tanah.

Prinsip utamanya adalah negara wajib memberikan ganti kerugian yang layak dan adil. Bentuk ganti kerugian ini tidak melulu uang. Merujuk Pasal 36 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah, menentukan bahwa pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah dapat diberikan dalam beberapa bentuk, yaitu:

• Uang tunai.
• Tanah pengganti.
• Pemukiman kembali (resettlement).
• Kepemilikan saham.
• Bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Apa Langkah Hukum yang Bisa Diambil Warga?

Jika pemerintah daerah atau instansi terkait memaksa melakukan pengosongan sepihak tanpa mengindahkan aturan, tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad).

Sejak berlakunya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2019, sengketa PMH oleh penguasa kini menjadi kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), bukan lagi Pengadilan Negeri. Namun, proses ini membutuhkan kecermatan dan tidak bisa dilakukan secara serampangan. Berikut adalah alur perlawanan legal yang disediakan oleh hukum:

1. Upaya Administratif: Warga tidak bisa langsung melayangkan gugatan ke pengadilan. Langkah pertama yang wajib ditempuh adalah mengajukan surat keberatan secara resmi kepada pejabat yang menerbitkan perintah penggusuran. Jika diabaikan, warga harus mengajukan banding administratif kepada atasan pejabat tersebut.
2. Mendokumentasikan Pelanggaran: Selama proses administrasi berjalan, warga harus menghimpun bukti-bukti konkret, mulai dari Surat Keputusan (SK), ketiadaan musyawarah, hingga dokumentasi tindakan faktual di lapangan.
3. Menggugat ke PTUN: Jika langkah administratif menemui jalan buntu, warga dapat mendaftarkan gugatan ke PTUN. Tuntutannya tidak sekadar membatalkan SK penggusuran, tetapi juga meminta majelis hakim menunda pelaksanaan eksekusi, menghukum pemerintah membayar ganti kerugian, dan menuntut penyediaan rumah pengganti yang layak.

Kesimpulannya, Pemerintah tidak bisa main gusur secara paksa tanpa memberikan ganti rugi atau solusi pemukiman yang layak. Pastikan Anda dan warga tergabung dalam paguyuban/kelompok untuk memperkuat daya tawar, minta proses dialog yang transparan, dan jangan ragu mencari pendampingan hukum jika hak-hak warga dilanggar. Pembangunan memang penting bagi kemajuan sebuah negara. Namun, peradaban hukum yang sehat tidak akan pernah membenarkan pencapaian pembangunan yang dibangun dengan mendegradasi hak asasi warganya sendiri.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad)