Pengurusan HGB Jadi Fokus OTT KPK, PT Summarecon Agung Disebut Terkait

15 September 2026 | 0

Mediajustitia.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya keterkaitan pihak swasta dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang menyeret sejumlah pejabat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Salah satu perusahaan yang disebut KPK terkait perkara tersebut ialah PT Summarecon Agung Tbk.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan keterkaitan perusahaan tersebut berada dalam konteks pengurusan hak guna bangunan (HGB) di wilayah Kabupaten Bogor. Hal itu disampaikan Budi saat memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.

“Di wilayah Kabupaten Bogor ini pihaknya yaitu Summarecon,” kata Budi.

Meski demikian, KPK belum mengungkap secara rinci bentuk keterlibatan PT Summarecon Agung maupun pihak dari perusahaan tersebut dalam perkara yang tengah diselidiki.

Budi juga belum menjelaskan apakah terdapat petinggi Summarecon yang turut terjaring dalam OTT. Ia menyebut informasi lebih lanjut mengenai keterlibatan pihak-pihak tersebut akan disampaikan KPK pada kesempatan berikutnya.

OTT tersebut merupakan operasi ke-20 yang dilakukan KPK sepanjang 2026. Dalam operasi itu, KPK mengamankan 17 orang yang diduga berkaitan dengan perkara dugaan korupsi dalam pengurusan HGB.

Sejumlah pejabat yang diamankan antara lain Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, serta Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Tardi.

Selain pejabat ATR/BPN, KPK turut menangkap Ketua DPP Partai Golkar Fahd Arafiq dan mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto.

Dalam OTT tersebut, KPK juga menyita uang tunai dalam mata uang rupiah dan asing dengan nilai yang diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah. Uang tersebut ditemukan dalam sejumlah kemasan, mulai dari boks, kardus, hingga koper yang jumlahnya sekitar 20 buah.

KPK selanjutnya memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam OTT tersebut sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Sumber:

www.antaranews.com

banner-square

Pilih Kategori Artikel yang Anda Minati

View Results

Loading ...