Mediajustitia.com – Praktisi hukum atau advokat Amin Fahrudin mendorong agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset mengatur mekanisme hukum untuk mengejar sisa kerugian negara yang belum dipulihkan melalui putusan pengadilan. Salah satu mekanisme yang disorot ialah penyitaan berbasis nilai (value-based confiscation) guna memastikan pemulihan aset negara dapat dilakukan secara lebih optimal.
Amin menyampaikan usulan tersebut dalam rapat bersama Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu. Menurutnya, pengaturan mengenai perampasan aset perlu menjamin konsistensi antara nilai kerugian negara berdasarkan hasil audit dan nilai aset atau uang pengganti yang berhasil dipulihkan melalui proses peradilan.
Ia menilai, ketika putusan pengadilan belum mencakup seluruh nilai kerugian negara, masih terdapat persoalan mengenai mekanisme hukum yang dapat digunakan untuk mengejar kekurangannya. Karena itu, RUU Perampasan Aset diharapkan memberikan landasan yang jelas agar pemulihan kerugian negara tidak berhenti pada nilai yang diputuskan pengadilan apabila masih terdapat aset yang dapat ditelusuri sesuai ketentuan hukum.
“Selama ini kita tidak konsisten dalam penerapan asas value-based confiscation,” ujar Amin.
Amin mencontohkan sejumlah perkara korupsi yang menunjukkan adanya perbedaan antara nilai kerugian negara yang dihitung oleh lembaga audit dan besaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada terpidana. Salah satunya ialah perkara korupsi PT Asuransi Jiwasraya, dengan nilai kerugian negara yang disebut mencapai Rp22,7 triliun berdasarkan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sementara itu, uang pengganti yang diputuskan pengadilan disebut sebesar Rp18 triliun, sehingga terdapat selisih sekitar Rp4,7 triliun.
Perbedaan serupa, menurut Amin, juga terlihat dalam perkara korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Berdasarkan angka yang disampaikannya, kerugian negara yang dicatat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mencapai Rp2,3 triliun, sedangkan uang pengganti yang dijatuhkan dalam putusan pengadilan disebut hanya sebesar Rp154 miliar.
“Yang Rp2,1 sekian triliun (sisa kerugian) itu ke mana?” katanya.
Ia turut menyinggung perkara korupsi Garuda Indonesia, yang disebut menimbulkan kerugian negara sekitar Rp9,7 triliun, sementara uang pengganti yang dijatuhkan pengadilan sebesar Rp1,2 triliun. Amin menilai perbedaan tersebut memperlihatkan pentingnya instrumen hukum yang memungkinkan penelusuran dan pemulihan aset secara lebih menyeluruh.
Dari ketiga perkara tersebut, Amin menyoroti potensi sisa kerugian negara yang menurut perhitungannya mencapai hampir Rp15 triliun. Meski demikian, selisih antara nilai kerugian negara dan uang pengganti tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh selisih tersebut masih dapat ditagih kepada terpidana. Penentuan kewajiban dan langkah pemulihan tetap perlu memperhatikan fakta perkara, isi putusan, serta ketentuan hukum yang berlaku.
Lebih lanjut, Amin menjelaskan bahwa penerapan value-based confiscation dapat dikaitkan dengan dua pendekatan, yakni criminal forfeiture dan non-conviction based forfeiture (NCB). Pendekatan pertama merupakan perampasan aset yang berkaitan dengan proses dan putusan pidana, sedangkan pendekatan NCB memungkinkan perampasan aset melalui mekanisme yang tidak mensyaratkan pemidanaan terlebih dahulu, sepanjang memenuhi persyaratan hukum yang berlaku.
Menurut Amin, mekanisme NCB dapat menjadi salah satu opsi untuk dipertimbangkan ketika perkara pidana telah berjalan atau memperoleh kekuatan hukum tetap, tetapi masih terdapat aset yang diduga berkaitan dengan kerugian negara dan belum terpulihkan. Oleh karena itu, ia mendorong agar RUU Perampasan Aset mengatur secara tegas ruang lingkup, persyaratan, dan prosedur penggunaan instrumen tersebut.
“Kalau perkaranya sudah berjalan atau sudah inkrah (berkekuatan hukum tetap), kan tidak mungkin lagi lewat jalur itu. Nah, ini pintu peluang untuk menggunakan instrumen NCB, sisanya itu dikejar pakai NCB. Tadi kalau kita jumlah dari tiga kasus itu saja sudah hampir Rp15 triliun,” ujar Amin.
Dalam perspektif hukum, usulan tersebut menempatkan pemulihan aset sebagai aspek penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Pengaturan yang jelas diperlukan agar upaya mengejar aset hasil tindak pidana maupun aset lain yang dapat dikenai perampasan tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian negara.
Namun, penerapan perampasan aset tetap perlu menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak pihak yang berkepentingan. Mekanisme NCB, khususnya, perlu disertai standar pembuktian, prosedur keberatan, serta akses terhadap pengujian oleh pengadilan agar perampasan tidak dilakukan secara sewenang-wenang.
Dengan demikian, pembahasan RUU Perampasan Aset menjadi momentum untuk memperjelas hubungan antara putusan pidana, kewajiban pembayaran uang pengganti, dan mekanisme pemulihan aset yang belum tercakup dalam putusan. Pengaturan yang komprehensif diharapkan dapat memperkuat efektivitas pengembalian aset negara sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan perlindungan hak hukum setiap pihak.
Sumber:
