Pertanyaan:
“Hallo Min Justitia, aku baru keterima kerja tapi HRD-nya minta ijazah asli ditahan selama masa kontrak 2 tahun. Kalau aku resign di tengah jalan, ada denda puluhan juta dan ijazah nggak dikasih sebelum denda lunas. Emang aturan ngebolehin perusahaan nyandera ijazah karyawan ya?”
Jawaban:
Halo Sobat Justitia!
Fenomena penahanan ijazah asli oleh perusahaan rasanya masih menjadi momok yang menghantui para pencari kerja di Indonesia. Perusahaan biasanya berdalih bahwa langkah ini hanyalah bentuk jaminan komitmen agar karyawan tidak mendadak mengundurkan diri sebelum masa kontrak berakhir.
Masalahnya baru benar-benar terasa ketika karyawan merasa tidak nyaman dengan lingkungan kerja dan ingin resign, namun ijazah ditahan dengan ancaman denda fantastis. Apakah praktik ini dibenarkan oleh negara, ataukah ini merupakan bentuk pelanggaran hak asasi pekerja? Mari kita bedah tuntas di #TanyaMedJus kali ini!
Jika hanya merujuk pada UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun UU Cipta Kerja, memang tidak ada satu pun pasal yang secara eksplisit melarang atau memperbolehkan perusahaan menahan ijazah asli karyawan. Namun apabila merujuk pada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No. M/5/HK.04.00/V/2025, praktik penahanan ijazah asli oleh perusahaan pada dasarnya dilarang.
Surat edaran ini menegaskan bahwa dokumen pribadi seperti ijazah adalah hak milik penuh individu. Perusahaan tidak diperbolehkan menahan dokumen tersebut sebagai alat penjamin loyalitas dalam rekrutmen umum. Namun, ada satu pengecualian, penahanan diperbolehkan hanya jika terdapat ikatan dinas khusus yang melibatkan biaya pendidikan atau pelatihan besar dari perusahaan bagi karyawan tersebut. Artinya, jika kamu direkrut untuk posisi staf biasa tanpa program ikatan dinas, maka HRD tidak punya dasar hukum untuk menahan ijazahmu.
Nah, karena tidak ada larangan tegas, perusahaan sering kali menggunakan dalih Asas Kebebasan Berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Asas ini menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya, ketika kamu menandatangani kontrak kerja yang memuat klausul “penahanan ijazah”, secara hukum perdata kamu dianggap telah sepakat.
Eits, tunggu dulu! Meskipun ada asas kebebasan berkontrak, sebuah perjanjian tidak bisa dibuat serampangan. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sah perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum.
Praktik penahanan ijazah disertai denda yang tidak masuk akal bisa dikategorikan sebagai bentuk Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden). Dalam kondisi ini, perusahaan dianggap memanfaatkan posisi tawar pekerja yang lebih lemah, karena posisinya sedang sangat butuh kerja untuk memaksakan syarat yang memberatkan. Jika terbukti ada unsur pemaksaan keadaan ini, kontrak tersebut bisa dibatalkan melalui pengadilan.
Lalu, bagaimana dengan ancaman denda puluhan juta jika resign sebelum masa kontrak berakhir? Untuk pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), denda pengunduran diri memang diperbolehkan dan diatur dalam Pasal 62 UU Ketenagakerjaan. Namun, nominal denda tersebut hanya sebesar upah pekerja sampai batas waktu berakhirnya masa kerja, bukan angka fantastis yang ditentukan sepihak oleh perusahaan.
Kabar baiknya, beberapa daerah di Indonesia sudah mulai progresif dalam melindungi hak pekerja. Contohnya, di Provinsi Jawa Barat, terdapat Peraturan Daerah yang secara tegas melarang perusahaan menahan ijazah atau dokumen pribadi milik pekerja. Secara lebih luas, penahanan ijazah dapat dianggap menghalangi hak asasi seseorang untuk mendapatkan pekerjaan lain, yang lebih layak.
Jika dihadapkan pada situasi ini, Sobat Justitia bisa menempuh langkah-langkah berikut:
- Negosiasi di Awal: Sebelum tanda tangan kontrak, cobalah bernegosiasi agar ijazah cukup difotokopi dan dilegalisir, atau ijazah asli hanya diperlihatkan untuk verifikasi.
- Minta Tanda Terima: Jika tetap mewajibkan, pastikan ada Berita Acara Serah Terima (BAST) dokumen asli agar ada bukti sah bahwa ijazah aslimu ada di tangan perusahaan.
- Jalur Penyelesaian: Jika ijazahmu ditahan sepihak atau perusahaan menolak mengembalikannya saat kewajiban kerja telah dipenuhi, tindakan tersebut bisa dikategorikan sebagai delik penggelapan (Pasal 372 KUHP). Jangan ragu meminta bantuan mediasi melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) setempat jika terjadi sengketa.
Ingat ya Sobat Justitia, loyalitas karyawan itu dibangun lewat kenyamanan dan lingkungan kerja yang sehat, bukan dengan menahan ijazah! Demikian ulasan dari kami, semoga menjawab rasa penasaran Sobat Justitia! Sampai jumpa di #TanyaMedjus selanjutnya!
Dasar Hukum:
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.
- Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No. M/5/HK.04.00/V/2025 tentang Larangan Penahanan Ijazah dan/atau Dokumen Pribadi Milik Pekerja/Buruh Oleh Pemberi Kerja.
