Pertanyaan:
Halo mimin, saya Sapto, seorang karyawan yang sudah bekerja hampir empat tahun di sebuah perusahaan swasta. Belakangan ini, perusahaan saya melakukan efisiensi dengan alasan kondisi keuangan yang memburuk. Banyak karyawan dirumahkan, dan saya termasuk salah satunya. Yang membuat saya bingung dan khawatir adalah cara perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap kami: HR hanya memberi tahu secara lisan bahwa hubungan kerja “diakhiri”, tanpa ada surat resmi, tanpa rapat atau perundingan, dan tanpa penjelasan mengenai hak-hak kami, termasuk apakah kami berhak atas pesangon atau kompensasi lainnya. Mereka hanya menyampaikan bahwa perusahaan sedang sulit sehingga “tidak bisa memberikan banyak kompensasi”. Padahal selama bekerja saya tidak pernah mendapat surat peringatan, tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin, dan memiliki catatan kinerja yang baik. Saya ingin bertanya, apakah PHK seperti ini sah menurut hukum? Apakah perusahaan boleh melakukan PHK sepihak hanya dengan alasan efisiensi? Dan apa saja hak saya sebagai karyawan dalam situasi seperti ini? Saya mohon penjelasannya, min.
Jawaban:
Hallo Sobat Justitia! Terima kasih atas pertanyaannya!
PHK yang Anda alami tidak sesuai dengan prosedur hukum, dan berdasarkan ketentuan ketenagakerjaan di Indonesia, prosedur PHK adalah hal yang sangat ketat dan tidak dapat dilakukan secara sepihak. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah oleh UU Cipta Kerja dan diperkuat oleh Perppu 2/2022, serta peraturan turunannya yaitu PP 35 Tahun 2021 dan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dengan tegas mengatur bahwa PHK harus dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasan jelas. Pasal 36–37 PP 35/2021 bahkan mewajibkan perusahaan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada pekerja paling lambat 14 hari sebelum PHK, berisi dasar PHK, tanggal efektif PHK, dan perhitungan hak-hak pekerja. Pemberitahuan secara lisan bukan hanya keliru, tetapi membuat PHK tersebut secara hukum belum terjadi, sehingga hubungan kerja Anda sebetulnya masih melekat.
Terkait alasan efisiensi, hukum memang mengakui efisiensi sebagai salah satu dasar PHK, tetapi tidak bisa dijadikan alasan yang bersifat umum tanpa bukti. Perusahaan harus mampu menunjukkan kondisi kerugian, penutupan bagian usaha, restrukturisasi, atau tindakan efisiensi yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Bahkan dalam kondisi perusahaan rugi sekalipun, ketentuan mengenai hak pekerja tidak hilang. PP 35/2021 dengan jelas menyatakan bahwa pekerja tetap berhak atas Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK), serta Uang Penggantian Hak (UPH). PHK karena efisiensi justru termasuk kategori PHK yang umumnya memberikan kompensasi lebih besar dibanding PHK karena pelanggaran, karena pekerja tidak bersalah sama sekali.
Selain itu, catatan kinerja Anda yang baik dan tidak adanya surat peringatan (SP1–SP3) adalah faktor yang sangat penting. Perusahaan tidak dapat “menitipkan” alasan kinerja buruk atau pelanggaran disiplin ketika tidak pernah memberikan peringatan sebelumnya. Jika perusahaan mencoba menggunakan alasan tersebut di kemudian hari, hal itu dapat dipertanyakan secara hukum dan sangat mudah dipatahkan. Dalam hubungan industrial, asas due process sangat dijunjung: setiap langkah menuju PHK harus memiliki prosedur, bukti, dan dokumentasi.
Untuk langkah hukum, ada beberapa hal yang dapat Anda lakukan. Pertama, minta surat PHK resmi dari perusahaan, karena tanpa dokumen itu, jalur penyelesaian perselisihan tidak bisa berjalan. Kedua, lakukan perundingan bipartit dengan perusahaan, yang wajib dilakukan paling lama 30 hari kerja sejak adanya perselisihan. Hasil bipartit harus dituangkan dalam risalah, apakah tercapai kesepakatan atau tidak. Jika tidak ada titik temu, Anda dapat melanjutkan ke mediasi di Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker). Dalam mediasi ini, mediator akan mengeluarkan Anjuran, yang isinya sering kali memuat besaran pesangon dan kompensasi yang harus dibayarkan. Bila perusahaan tetap tidak patuh, Anda memiliki hak penuh untuk membawa perkara ini ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), di mana hakim dapat memerintahkan perusahaan membayar pesangon, UPMK, UPH, dan hak lainnya sesuai ketentuan. Dalam banyak kasus, PHI cenderung melindungi pekerja apabila prosedur PHK terbukti tidak dipenuhi.
Dengan demikian, PHK yang Anda alami tidak sah karena tidak memenuhi syarat administratif, tidak melalui mekanisme bipartit, tidak memberikan pemberitahuan tertulis, dan tidak menyertakan perhitungan hak normatif. Anda memiliki posisi hukum yang sangat kuat untuk memperjuangkan hak Anda, baik melalui mediasi maupun jalur litigasi. Ingat, pekerja tidak dapat dirugikan karena kesalahan atau ketidakmampuan perusahaan dalam mengelola kondisi keuangannya; hukum hadir untuk memastikan keadilan dan keseimbangan antara pekerja dan pengusaha.
Semoga menjawab ya Sobat Justitia!
