Siapa yang Bertanggungjawab Saat Makan Bergizi Gratis Menjadi Racun?

Pertanyaan: “Halo Min Justitia, anak tetangga aku kemarin masuk UGD karena keracunan jatah Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolahnya. Publik bingung nih, mau nuntut siapa? Kalau cari vendor kan pemerintah yang tunjuk, tapi kalau salahin negara katanya kan pihak vendor yang masaknya. Jadi, secara hukum siapa yang sebenarnya bertanggung jawab dan wajib ganti rugi korban?”

Jawaban: Halo Sobat Justitia! Kasus keracunan dalam program MBG memang sangat memprihatinkan. Anak-anak yang seharusnya dapat asupan gizi malah berakhir di rumah sakit. Berdasarkan kacamata hukum, dalam menentukan siapa yang bersalah tidak bisa asal tuduh dan main tangkap. Ada pembedaan tanggung jawab yang tegas antara pembuat kebijakan dan pelaksana di lapangan. Mari kita bedah aturan mainnya di #TanyaMedjus kali ini!

Secara konstitusional, negara wajib melindungi warganya sebagaimana yang termaktub daalam Pasal 28H UUD 1945. Namun, dalam hukum administrasi negara, tanggung jawab dibagi dua:

1. Pertanggungjawaban Negara (Faute de Service): Negara bertanggung jawab pada level desain kebijakan, penetapan standar, dan pengawasan (UU Kesehatan & PP Keamanan Pangan). Jika negara lalai dalam menyusun standar atau mengawasi vendor, negara bisa digugat.
2. Pertanggungjawaban Vendor/Pelaku Usaha (Faute de Personnelle): Bertanggung jawab langsung kepada korban atas kegagalan teknis di dapur. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK), serta Pasal 90 PP Pangan, vendor wajib mengganti kerugian korban keracunan.

Kegagalan teknis di dapur vendor tidak otomatis menjadi kesalahan negara, asalkan negara sudah menjalankan fungsi pengawasan dengan benar. Sebaliknya, negara tak bisa berlindung di balik dalih “kesalahan vendor” jika sejak awal sistem pengawasan dan pemilihan vendornya sudah berlubang.

Menjamin keamanan MBG butuh sistem pengawasan yang berimbang dan berlapis. Secara hukum, negara telah memiliki instrumen yang cukup untuk mewujudkannya. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara atas lingkungan hidup yang sehat dan pelayanan kesehatan, yang dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mewajibkan negara menyelenggarakan upaya kesehatan yang aman dan bermutu. Di sisi bagian pangan, pada Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Keamanan Pangan (PP Pangan) mengatur kewajiban pelaku usaha untuk memenuhi standar keamanan pangan, sementara negara wajib melakukan pengawasan dan pencegahan risiko sebagaimana diatur dalam Pasal 72 PP Pangan. Pemisahan fungsi ini untuk membedakan di mana negara wajib mengatur dan mengawasi sedangkan pelaku usaha wajib mematuhi standar mutu, juga didukung oleh prinsip tanggung jawab pelaku usaha dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Maka, pengawasan MBG tidak cukup hanya mengandalkan laporan vendor sendiri, melainkan harus dijalankan oleh lembaga pengawas yang tersistematis secara fungsional agar evaluasi atas program dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab dan profesional.

Jika Sobat Justitia atau keluarga menghadapi kasus keracunan MBG, perhatikan langkah berikut:

• Kumpulkan Bukti & Visum: Segera berobat ke fasilitas kesehatan dan minta visum dokter sebagai bukti keracunan. Simpan sisa makanan jika ada.
• Gugat Vendornya: Secara hukum, vendor sebagai produsen pangan dapat dituntut tanggung jawab mutlak (ganti rugi medis) melalui mekanisme UU Perlindungan Konsumen
• Gugat Negara (Jika Lalai): Jika terbukti ada kelemahan standar atau tidak ada pengawasan dari instansi terkait, negara juga dapat digugat atas dasar kelalaian regulasi.

Hukum hadir sebagai penyeimbang. Kesalahan operasional vendor harus dibuktikan secara hukum, dan negara tidak boleh mengabaikan tanggung jawab pengawasannya. Demikian ulasan kali ini. Tetap kritis, perhatikan hak-hak hukummu, dan jangan ragu menuntut keadilan jika hak Anda dirugikan! Sampai jumpa di #TanyaMedjus selanjutnya!

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Sumber Rujukan:

1. Indonesia Judicial Research Society. (30 November 2023), “Ketahui Hak Anda Jika Berhadapan dengan Aparat Penegak Hukum”, diakses melalui: https://ijrs.or.id/2023/11/30/ketahui-hak-anda-jika-berhadapan-dengan-aparat-penegak-hukum-2/ 
2. Kompas.com. (30 Agustus 2025),”Penangkapan Menurut KUHAP, Hak Warga Jika Ditangkap Polisi Saat Demo, diakses melalui: https://www.kompas.com/jawa-barat/read/2025/08/30/141500088/penangkapan-menurut-kuhap-hak-warga-jika-ditangkap-polisi-saat-demo?page=all