Pertanyaan:
“Hai min, aku Bunga. Beberapa waktu lalu, ibu saya dirawat di sebuah rumah sakit swasta karena penyakit kronis yang memang rutin kami kontrol. Namun, kali ini kami merasa ada tindakan medis yang dilakukan tanpa persetujuan keluarga, termasuk pemberian obat yang ternyata menimbulkan efek samping serius dan memperburuk kondisinya. Kami tidak pernah diberikan penjelasan tentang risiko atau efek samping obat tersebut, dan baru mengetahuinya setelah meminta second opinion dari dokter lain. Saat kami mencoba meminta penjelasan tertulis dari pihak rumah sakit, mereka cenderung menghindar dan meminta kami memahami situasi medis tanpa menjawab pertanyaan kami.
Pertanyaannya, apakah tindakan medis tanpa persetujuan dari pasien atau keluarga bisa digugat secara hukum dan bagaimana mekanisme pengaduan atau penyelesaian sengketa medis seperti ini?”
Jawaban:
Hallo Sobat Justitia! Terima kasih sudah berbagi pengalaman yang tentu sangat berat. Kami memahami keresahan anda terkait tindakan medis yang dilakukan tanpa persetujuan keluarga, terutama ketika muncul efek samping serius dari obat yang diberikan.
Apakah pemberian obat merupakan tindakan medis?
Ya, pemberian obat termasuk dalam kategori tindakan medis (tindakan terapeutik). Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran menjelaskan bahwa:
“Tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang selanjutnya disebut tindakan kedokteran adalah suatu tindakan medis berupa preventif, diagnostik, terapeutik atau rehabilitatif yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien.”
Berdasarkan hal tersebut, terapeutik adalah tindakan pengobatan atau penyembuhan. Ini mencakup pemberian obat-obatan, prosedur bedah, dan terapi lainnya yang bertujuan untuk mengobati penyakit atau meringankan gejalanya. Sama seperti prosedur bedah atau pemeriksaan penunjang, pemberian obat juga membutuhkan persetujuan tindakan medis atau dikenal dengan informed consent dari pasien atau keluarga.
Dasar Hukum informed consent
Pada prinsipnya, setiap tindakan medis wajib mendapatkan informed consent, kecuali dalam keadaan darurat medis yang mengancam nyawa. Informed consent adalah persetujuan yang diberikan pasien atau keluarganya setelah menerima penjelasan lengkap dari tenaga medis mengenai diagnosis pasien, jenis tindakan, atau prosedur medis yang akan dilakukan, manfaat, risiko, efek samping, alternatif pengobatan, serta konsekuensi tanpa tindakan tersebut. Dalam praktek kedokteran di indonesia, informed consent wajib dilakukan sebelum setiap tindakan medis dilakukan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan secara eksplisit mengatur persetujuan tindakan medis
Pasal 293 ayat (1) UU Kesehatan menyatakan:
“Setiap tindakan Pelayanan Kesehatan perseorangan yang dilakukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan harus mendapat persetujuan.”
Pasal 293 ayat (2) – (7) UU Kesehatan mengatur bahwa:
“(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Pasien mendapat penjelasan yang memadai.
(3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencakup: a. diagnosis; b. indikasi; c. tindakan Pelayanan Kesehatan yang dilakukan dan tujuannya; d. risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; e. alternatif tindakan lain dan risikonya; f. risiko apabila tindakan tidak dilakukan; dan g. prognosis setelah memperoleh tindakan.
(4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara tertulis ataupun lisan.
(5) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diperoleh sebelum dilakukannya tindakan yang invasif dan/ atau mengandung risiko tinggi.
(6) Persetujuan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diberikan oleh Pasien yang bersangkutan.
(7) Dalam hal Pasien yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat(6) tidak cakap memberikan persetujuan, persetujuan tindakan dapat diberikan oleh yang mewakili.”
Berdasarkan hal tersebut, dalam kondisi gawat darurat, tindakan medis tanpa persetujuan dimungkinkan untuk menyelamatkan nyawa, tetapi wajib diinformasikan secepatnya setelah pasien sadar. Persetujuan tindakan tidak sekadar tanda tangan formal, tetapi proses komunikasi dua arah yang melibatkan penjelasan lengkap dan keputusan sadar dari pasien/keluarga. Pemberian obat sebagai tindakan medis wajib mendapat persetujuan, terutama bila obat memiliki risiko atau efek samping serius seperti yang dialami ibu Anda.
Apakah Tindakan Medis Tanpa Persetujuan Bisa Digugat?
Informed Consent dalam tindakan medis adalah unsur yang harus dipenuhi dan merupakan dasar pembenar dari tindakan medis, khususnya bagi tindakan medis dengan sifat invasif. Unsur yang sangat sensitif dan berpotensi menimbulkan sengketa mediasi adalah risiko medis.
Apabila tindakan medis dilakukan tanpa informed consent, pasien tidak dalam kondisi gawat darurat, dan menimbulkan kerugian, pasien atau keluarga dapat menuntut secara hukum dengan menempuh beberapa langkah, sebagai berikut:
1.Meminta penjelasan dan salinan rekam medis
Anda berhak meminta penjelasan tertulis dari pihak rumah sakit tentang tindakan yang telah dilakukan dan alasan tidak diajukannya informed consent terlebih dahulu. Selain itu, sesuai dengan Permenkes No. 24 Tahun 2022, Anda juga dapat meminta isi rekam medis pasien.
2.Mengajukan pengaduan internal rumah sakit
Sampaikan keluhan secara tertulis kepada Direktur Rumah Sakit atau Komite Medik. Pengaduan resmi ini bisa menjadi upaya awal penyelesaian sengketa secara internal.
3.Konsultasi dan Aduan ke Lembaga Profesi
Bila penyelesaian internal kurang memuaskan, Anda dapat mengadu ke Majelis Disiplin Profesi untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran etik dan profesionalisme tenaga medis.
4.Membuat Laporan ke Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan di tingkat provinsi/kabupaten bertugas mengawasi dan membina pelayanan kesehatan. Bunga dapat mengajukan pengaduan tertulis disertai bukti ke Dinas Kesehatan setempat agar dilakukan pemeriksaan dan tindakan administratif terhadap rumah sakit terkait.
5.Upaya Hukum
Apabila semua upaya di atas tidak memuaskan, anda dapat menempuh jalur hukum melalui pengajuan gugatan perdata atau pidana di pengadilan. Untuk itu sangat disarankan mendapat pendampingan dari advokat atau lembaga bantuan hukum berkompeten di bidang malpraktik medis.
Namun, penting untuk memastikan bahwa kondisi ibu anda saat ini benar merupakan efek samping dari obat yang diberikan tanpa adanya penjelasan risiko dan efek sampingnya. Perlu juga diketahui bahwa segala tindakan medis yang dilakukan tenaga kesehatan, salah satunya berdasarkan pemberitahuan atau informasi dari anda secara keseluruhan dan lengkap. Oleh karena itu, sebelum menempuh upaya di atas, pastikan terlebih dahulu dua hal tersebut ya.
Demikian penjelasan dari kami. Semoga jawaban ini bermanfaat dan Sobat Justitia makin sadar pentingnya memahami perlindungan hak serta langkah-langkah yang bisa ditempuh dalam menghadapi sengketa kesehatan.
