Akhir-akhir ini, demonstrasi mahasiswa menjadi highlight dalam perbincangan publik. Bersamaan dengan itu, muncul sebuah diskursus yang mempertanyakan apakah penyelenggara demonstrasi harus mengantongi izin dari pihak berwenang atau cukup mengirimkan pemberitahuan.
Namun, edisi edukasi hukum ini tidak akan membicarakan persoalan tersebut. Karena secara normatif sudah sangat terang benderang bahwa yang dibutuhkan hanyalah pemberitahuan. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Pasal 10 ayat (1) hanya mewajibkan penyelenggara demonstrasi memberikan pemberitahuan tertulis kepada Polri.
“Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri.”
Oleh karena itu, diskursus yang jauh lebih menarik adalah bagaimana jika penyelenggara demonstrasi tidak memberikan pemberitahuan tertulis kepada polisi? Apakah demonstrasi tersebut menjadi ilegal? Atau ada konsekuensi hukum yang harus ditanggung peserta demonstrasi? Sehingga edukasi hukum kali ini akan menjawab pertanyaan tersebut.
Sejatinya meskipun pemberitahuan bersifat wajib dalam UU No. 9 Tahun 1998 namun kewajiban tersebut tidak disertai sanksi pidana maupun pernyataan eksplisit yang menyatakan bahwa tindakan itu merupakan perbuatan melawan hukum. Akan tetapi Pasal 15 UU yang sama tetap mengatur konsekuensi hukum administratif apabila kewajiban ini tidak dipatuhi, yaitu pelaksanaanya dapat dibubarkan.
Meski tidak otomatis ilegal perlu dipahami bahwa kewajiban memberikan pemberitahuan bukanlah aturan yang lahir dari ruang hampa. Melainkan langkah preventif agar tidak terjadi benturan hak di antara masyarakat dan menjaga ketertiban umum sebagaimana tuntutan dua diantara lima kewajiban yang harus dilaksanakan peserta demonstrasi sebagaimana yang termuat dalam Pasal 6 UU No. 9 Tahun 1998 (Baihaqi et al., 2024). Sehingga mekanisme administratif berupa pemberitahuan kepada pihak kepolisian merupakan salah satu upaya untuk dapat memenuhi dua kewajiban tersebut. Karena kepolisian dapat mempersiapkan pengamanan, mengatur jalur lalu lintas, dan menjaga peserta aksi dan masyarakat disekitar lokasi demonstrasi dilakukan.
Tanpa adanya pemberitahuan dampak yang mungkin akan timbul adalah terganggunya pengamanan, kemacetan jalur lalu lintas, hingga potensi terjadinya benturan sesama masyarakat sipil khususnya antara sesama peserta aksi maupun masyarakat yang tinggal atau memiliki kepentingan di sekitar lokasi aksi. Apabila hal tersebut terjadi konsekuensi hukumnya bukanlah lagi sekedar administratif namun pidana, karena dapat dikenakan Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:
“Setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II”.
Apabila diperhatikan dengan seksama, Pasal 256 KUHP tidak serta-merta menjadikan ketiadaan pemberitahuan sebagai tindak pidana. Ketentuan tersebut mensyaratkan adanya dua kondisi sekaligus, yaitu tidak adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang dan timbulnya salah satu akibat berupa terganggunya kepentingan umum, keonaran, atau huru-hara (Wahyuni, 2026). Dengan demikian, sifat kumulatif dalam ketentuan ini terletak pada harus terpenuhinya unsur ketiadaan pemberitahuan dan timbulnya salah satu akibat yang ditentukan dalam pasal, sedangkan terganggunya kepentingan umum, keonaran, dan huru-hara bersifat alternatif.
Khusus mengenai unsur “terganggunya kepentingan umum”, unsur ini tidak dapat dimaknai sebagai setiap bentuk ketidaknyamanan atau gangguan aktivitas masyarakat akibat demonstrasi. Penjelasan Pasal 256 KUHP memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan terganggunya kepentingan umum adalah tidak berfungsinya atau tidak dapat diaksesnya pelayanan publik akibat kerusakan yang timbul dari pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi. Dengan demikian, kemacetan lalu lintas, terhambatnya mobilitas masyarakat, atau terganggunya aktivitas sehari-hari tidak dengan sendirinya memenuhi unsur tersebut. Gangguan tersebut harus terlebih dahulu dilihat apakah telah menyebabkan pelayanan publik tidak berfungsi atau tidak dapat diakses akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh aksi. Oleh karena itu, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 256 apabila aksi dilakukan tanpa pemberitahuan dan terbukti menimbulkan salah satu akibat yang secara limitatif disebutkan dalam ketentuan tersebut.
Mengingat fungsi pengamanan merupakan otoritas kepolisian, adanya pemberitahuan resmi melepaskan penyelenggara dari tanggung jawab pidana apabila terjadi keonaran di luar kendali. Hal ini secara eksplisit termaktub dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 271/PUU-XXIII/2025 pada paragraf (3.12.2) yang menyatakan sepanjang telah dilakukan pemberitahuan kepada pihak yang berwenang sekalipun yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, dan menyebabkan huru-hara, ancaman pidana dalam norma Pasal 256 UU 1/2023 tidak bisa dikenakan kepada penanggung jawab, pemimpin, atau peserta pawai, pengunjuk rasa, atau peserta demonstrasi. Sehingga, ketiadaan pemberitahuan yang disertai timbulnya keonaran dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karena melanggar prosedur hukum. Demikian untuk menghindari konsekuensi tersebut, pemberitahuan menjadi urgent untuk dipatuhi. Kesimpulannya aksi demonstrasi tanpa surat pemberitahuan kepada pihak kepolisian tidak menjadikan aksi tersebut ilegal. Akan tetapi hal tersebut menanggung konsekuensi berupa pembubaran, dan apabila terjadi keonaran maka peserta demonstrasi dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu penting untuk diingat bahwa hak kebebasan berpendapat yang diekspresikan melalui demonstrasi tetap harus memenuhi kewajiban administratif yang telah diatur dalam UU No. 9 Tahun 1998, untuk menjaga agar tidak ada hak orang lain yang terlanggar, sehingga semua masyarakat dapat menikmati hak konstitusionalnya masing-masing.
Biodata Penulis
Shalom Gabriela Imanuel lahir di Nunukan pada 24 Februari 2005. Penulis menyelesaikan Pendidikan menengah atas di SMA Negeri 5 Balikpapan pada tahun 2023, dan melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri, tepatnya pada Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Penulis memiliki minat pada bidang kepenulisan dan debat hukum dibuktikan dengan diraihnya beberapa penghargaan seperti Juara I Lomba Debat Hukum Nasional Pasundan Law Fair 2026 dan Best Speaker Lomba Debat Hukum Nasional Formasi Law Fair. Penulis juga aktif mengikuti organisasi seperti SAKSI (Pusat Studi Anti Korupsi), PUSDIKSI (Pusat Studi Hukum Konstitusi), serta ALSA Local Chapter Universitas Mulawarman (Asian Law Student Association).
